Maaf, Capres Dewa Pun Tidak Aku Pilih jika dari Parpol Korup

Kategori: Opini*
[RR1online]:
SESUNGGUHNYA sampai detik ini belum ada partai politik (parpol) yang mampu memberikan PENYELESAIAN secara tegas dan nyata terhadap seluruh persoalan yang sedang melilit di negeri ini. Sehingga para parpol yang menghuni Senayan saat ini boleh dikata sebetulnya 99,99 persen telah GAGAL TOTAL dalam mengemban amanah rakyat. Sebaliknya, mereka (para parpol) berhasil dan sukses 100 pesen memperkaya diri masing-masing.

Buktinya, kondisi bangsa dan negara di semua sektor sejauh ini makin “teramat parah”. Moral rakyat banyak dirusak oleh para elit parpol dan pejabat negara yang lebih banyak memberi contoh negatif.

Masalah ekonomi yang terus terpuruk dan sangat sulit dikendalikan dan dibenahi oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga tak sedikit rakyat kita terpaksa memilih mencuri karena hanya ingin mempertahankan hidup.

Di sisi lain, hukum dan politik justru sangat gampang dikendalikan karena dapat menjadi “alat pemuas” buat kelompok-kelompok tertentu. Makanya tak sedikit pejabat negara yang merasa PD (percaya diri) leluasa merampok uang negara. Mengapa…???

Karena Bendera Merah Putih, UUD 1945, Pancasila, Garuda sebagai Lambang Negara dan foto Presiden beserta wakil Presiden yang terpajang di dinding gedung-gedung pemerintahan seakan hanya sebagai mantra dan jimat bagi para koruptor. Agama bahkan tak jarang hanya dijadikan sebagai topeng untuk mengelabui mata rakyat.

Dan parahnya, rakyat pun begitu gampangnya tertipu, lalu saling serang-menyerang, hujat-menghujat, caci dan memaki, bahkan saling bentrok satu dengan lainnya hanya karena membela dan mendukung figur dari parpol masing-masing. Bahkan masih ada juga kelompok dari rakyat yang terang-terangan membela seorang gubernur terduga sebagai koruptor dengan menantang KPK untuk adu jotos. Sungguh menjijikkan dan memalukan…!!!

Itulah salah satu bukti, bahwa sesungguhnya bangsa dan negara kita saat ini memang sudah rusak sangat parah akibat sistem Pemilu yang bisa “mengizinkan setan (penjahat)” untuk menjadi kepala daerah dan atau kepala negara melalui politik transaksional. Dan politik transaksional inilah yang dapat membuat parpol menjadi “kaya raya”. Selanjutnya, akan semakin bertambah kaya lagi jika “setan” tersebut berhasil memenangkan Pilkada/Pilpres. Jadi tak usah heran jika sistem Pemilu tersebut masih terus dipertahankan oleh para parpol yang bercokol di Senayan saat ini.

Olehnya itu, dewa sekali pun yang dimunculkan sebagai capres dari hasil penggodokan parpol korup, itu tidak akan mungkin saya pilih. Jika memberikan uang, maka uangnya saya ambil, namun capresnya tidak akan saya pilih. Percaya..!!! Sebab, ketika dewa itu menyatakan siap maju sebagai capres dari salah satu parpol korup, maka di saat itu jiwa dewa tersebut sesungguhnya sudah menjelma menjadi “seekor iblis”.

KONVENSI RAKYAT
Sebagai salah satu alternatif solusi dalam menjalankan sistem Pemilu kita secara demokrasi dengan benar, yakni para parpol hendaknya sebisa mungkin merekrut capres dari hasil konvensi rakyat yang diselenggarakan oleh kelompok non-parpol.

Sebab saya melihat, konvensi rakyat cenderung lebih murni dan objektif karena mulai dari pendaftarannya hingga penentuannya diserahkan kepada dan menurut selera rakyat, bukan selera parpol yang lebih banyak menganut politik transaksional.

Seperti diketahui, pada 10 Nopember hingga 10 Desember 2013 yang lalu Komite Konvensi Rakyat telah membuka pendaftaran bagi anak bangsa untuk mengikuti pemilihan sebagai kandidat Capres 2014.

Dan pada masa pendaftaran tersebut, Komite KRC (Konvensi Rakyat Capres) telah menerima sebanyak 25 pendaftar yang  telah mengajukan diri sebagai peserta. Namun pada tahap seleksi akhir, komite hanya menetapkan 7 (tujuh) kandidat capres pada 19 Desember 2013 yang lalu.

Adapun ketujuh kandidat capres 2014 tersebut adalah:
1.    Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis, dan mantan Menteri Sekretaris Negara)
2.    Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, dan mantan Menteri Keuangan)
3.    Isran Noor (Bupati Kutai Timur)
4.    Sofjan Saury Siregar (Rektor Islamic University of Europe Rotterdam-Holland, Belanda)
5.    Ricky Sutanto (Pengusaha)
6.    Anni Iwasaki (novelis, Aktivis Perempuan Indonesia di Jepang)
7.    Tony Ardie (Mantan aktivis, dan mantan Ketua Umum PB HMI)

Kandidat Capres 2014 Konvensi Rakyat.

Jika diperhatikan, masing-masing kandidat capres Konvensi Rakyat tersebut memiliki latar-belakang yang berbeda-beda. Yakni, ada seorang ekonom senior, pakar hukum tata-negara, akademisi, entrepreneur kelas atas, kepala daerah (spesifikasi ahli pertanian), penulis (perempuan), serta aktivis.

Selanjutnya, demi melahirkan kandidat capres pilihan rakyat, Komite kemudian memboyong para peserta untuk dapat melakukan debat publik di 6 kota besar. Yakni, dimulai pada 5 Januari 2014 di kota Surabaya, Medan (19/1/2014), Balikpapan (2/2/2014), Makassar (16/2/2014), Bandung (2/3/2014) dan Jakarta (9/3/2014).

Meski mungkin ketujuh kandidat Capres Konvensi Rakyat itu belum memenuhi selera sejumlah masyarakat, tetapi mereka (ketujuhnya) paling tidak masih lebih baik dibanding seorang dewa yang maju sebagai capres melalui parpol korup.

SALAM PERUBAHAN…!!!

---------------

*Sumber: Kompasiana

Try Sutrisno Ajak Tokoh Bangsa yang Berkualitas Daftar Jadi Capres

[RR1online]:

KONDISI ketahanan nasional kita saat ini nampaknya sangat berpotensi mengalami guncangan akibat gesekan dan ambisi politik yang berjalan di atas sistem yang sangat keliru.

Membangga-banggakan diri sebagai negara dan bangsa yang berdemokrasi, padahal tidak sedikit hal yang krusial justru tidak mencerminkan wajah demokrasi. Terutama dalam bidang politik dan hukum, sejauh ini justru masih sangat kental memamerkan pola diskriminatif.

Sehingga akibat dengan tetap dijalankannya tatanan yang keliru itu, membuat negara ini pun hanya dimiliki dan dikuasai oleh para elit parpol saja, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu pula.

Dari situ, karena merasa telah “menguasai” negara ini, maka para penguasa itu pun kemudian merasa bisa seenaknya memakan dan melahap uang negara, juga seenaknya menjual dan menggadaikan harta-harta dan aset negara kepada negara lainnya. Pada akhirnya, rakyat pun tak bisa berbuat banyak karena terpasung oleh sistem yang disebut modern tetapi dijalankan secara jahiliah.

Dan jika kondisi itu terus dibiarkan tanpa ada upaya dari rakyat untuk melakukan perubahan, maka negara kita hanya menunggu waktu kapan hancurnya. Rakyat tak perlu membuang-buang waktu dan energi yang banyak untuk mendesak pemerintah agar bisa mencari solusi atas kondisi yang telah memprihatinkan ini. Sebab, sampai kiamat pun pemerintah korup tidak akan sudi memberi solusi sesuai yang diinginkan oleh rakyat.

Menyikapi hal tersebut, mantan Wapres RI periode 1993-1998, Try Sutrisno mengatakan, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi ketahanan nasional. Dengan mengetahui situasi terkini, maka diharapkan dapat membangun kembali bangsa yang sedang mengalami cobaan berat.

Dikatakannya, untuk membenahi bangsa yang sedang digerogoti korupsi, dililit utang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga nilai-nilai Pancasila yang semakin pudar, tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas.

“Seharusnya tokoh bangsa yang berkualitas, jujur, dan berani diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini,” ujar Try Sutrisno selaku salah satu anggota Komite Konvensi Rakyat-Capres 2014, melalui rilis Sekretaris Komite Konvensi Rakyat, Jumat (6/12).

Sehingga itu, Try Sutrisno mengimbau kepada kader-kader terbaik bangsa agar dapat mendaftarkan diri dan mengikuti Konvensi Rakyat. Sebaiknya, tidak hanya partai politik yang mengadakan Konvensi, melainkan kelompok independen seperti Konvensi Rakyat juga harus diberi kesempatan.

“Ini adalah bagian dari kritik masyarakat terhadap situasi politik yang ada, di mana korupsi makin merajalela dan degradasi moral yang melanda para politisi kita,” pungkasnya.
(map/ams)

Cegah Lahirnya Capres Korup Melalui Konvensi Rakyat

Kategori: Opini*

[RR1online]:

SAAT ini negara dan bangsa Indonesia betul-betul sangat disibukkan dengan urusan korupsi. Mulai dari mengorupsi proyek-proyek APBN/APBD, hingga kepada “perampokan” bank dengan berbagai modus yang dilakukan oleh para elit parpol korup berserta keluarga dan kroninya.

Sungguh, uang rakyat (negara) ini benar-benar disantap oleh para pejabat dan elit parpol dengan sangat lahapnya di bawah kendali para penguasa korup. Dagingnya dihabisi, dan rakyat pun hanya berebut tulang. Lalu apakah kita masih harus memilih pemimpin korup dari parpol yang korup pula..??? Jika “yaa...” Sungguh terlalu…!????!

Kesadaran, kekompakkan dan kesepakatan rakyat sangat-sangat dibutuhkan agar tidak lagi memberi kesempatan kepada parpol korup untuk secara leluasa melahirkan pemimpin yang hanya identik dengan seorang “perampok”.

Rakyat harus sadar, bahwa jauh-jauh hari sebelum pemilu, para parpol korup sesungguhnya telah menyiapkan beberapa kader untuk dapat dilahirkan dan dimunculkan sebagai “pewaris” yang akan melanjutkan kekuasaan korup mereka.

Rakyat juga harus sadar, bahwa para parpol korup sampai kiamat pun tidak akan mungkin melahirkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang teguh mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan parpolnya.

Coba tengok saja, selama ini apakah pernah ada parpol yang mampu benar-benar memunculkan aspirasi rakyat dalam menentukan dan melahirkan calon pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat..???

Mulai dari Soeharto hingga kepada penentuan Boediono untuk mendampingi SBY pada Pilpres 2009 saja..apakah pernah rakyat dilibatkan..??? Kemunculan mereka (para pemimpin) itu bagai tuyul yang tiba-tiba nongol, entah dengan dasar apa bisa tiba-tiba muncul dan ditetapkan sebagai capres, juga cawapres. Sungguh misterius..!? Dan inilah salah satu bukti, bahwa parpol korup sebetulnya hanya lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada untuk kepentingan rakyat.

Olehnya itu, rakyat hendaknya benar-benar harus bisa membedakan mana arti “mencari” dan mana arti “memilih” pemimpin..!!!

Selama ini, kita sebagai rakyat setiap kali pemilu atau pilpres sebetulnya hanya disuruh “pilih”, tapi tidak pernah dilibatkan “mencari dan menentukan” sosok-sosok yang patut untuk menjadi pilihan rakyat. Itu dulu yang harus dipahami..!!!

Para calon presiden (capres) hanya selalu dicari dan ditentukan oleh parpol. Setelah ditemui dan ditetapkan sebagai capres, maka giliran KPU yang melakukan ajakan (paling banyak melalui iklan) mengimbau agar rakyat segera memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan sebuah alasan klasik, yakni: demi menyukseskan pemilu.

Dari situ, rakyat seharus sadar, bahwa sesungguhnya bukan pemilu yang harus disukseskan, namun sebagai prioritas adalah bagaimana menyukseskan “pencarian” calon pemimpin (capres) terlebih dahulu agar pemilu dapat terselenggara dengan sukses. Tentu saja capres yang ingin dicari itu adalah sesuai selera rakyat, bukan semata selera yang hanya menguntungkan parpol.

Pemilu (Pilpres) tidak diminta untuk disukseskan pun pasti diyakini akan berjalan sukses. Yakni apabila capres yang disuguhkan oleh parpol tersebut adalah benar-benar sesuai dengan selera rakyat. Tetapi jika hanya dominan menurut selera parpol, maka angka golput akan selalu bertambah, dan situasi pilpres akan selalu dipenuhi dengan kecurangan. Akibatnya, ini bisa memicu terjadinya konflik antar para pendukung. Mengapa..???

Sebab, capres-capres yang tersaji tersebut hanya berasal dan ditentukan oleh para parpol yang masing-masing hanya lebih mengandalkan kekuatan uang. Artinya, rakyat dipaksa bersaing secara ekstrim dan fanatik untuk mendukung dan membela figur masing-masing dari parpol tertentu karena hanya didorong oleh kekuatan money-politic demi mewujudkan deal-deal kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat.

Proses dan sistem seperti inilah sesungguhnya yang justru selama ini membuka dan memberi kesempatan bagi “perampok atau penjahat” pun bisa menjadi capres, lalu menjadi penguasa. Dan hanya rakyatlah yang bisa menghentikan sistem yang sangat buruk itu. Salah satunya adalah dengan melalui Konvensi Capres yang dilakukan langsung oleh rakyat, bukan yang dilakukan oleh parpol.

Saya setuju dengan statement Aristides Katoppo (anggota Komite Konvensi Rakyat) yang menyebutkan, bahwa kader-kader terbaik bangsa yang selama ini tidak terwadahi dalam partai politik maupun organisasi politik manapun, bisa mencalonkan dirinya (melalui Konvensi Rakyat) demi memperbaiki nasib bangsa ke depan.

“Dalam proses penjaringannya, Konvensi Rakyat jauh dari proses-proses yang tidak demokratis dan bebas politik uang,” kata Aristides Katoppo dalam keterangan persnya, Senin (2/12/2013).

Semestinya, kata Aristides, partai politik berpikir untuk mengambil calon yang nantinya muncul dari Konvensi Rakyat, yakni sebagai bentuk keberpihakan partai politik terhadap rakyat.

Aristides tidak membatah bahwa hanya parpol yang bisa mengajukan calon presiden. Tetapi, menurutnya, justru dengan hak politik tersebut parpol harusnya serius mencari calon presiden yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.

Dalam catatan Aristides, masyarakat saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik lantaran banyaknya orang partai yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi. “Hal ini harus diantisipasi parpol dengan bijaksana dan merangkul rakyat dengan cara mengakomodasi calon-calon yang muncul dari Konvensi Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komite Konvensi Rakyat lainnya, Profesor Asep Warlan Yusuf, menegaskan, kini saatnya momentum bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang berkualitas, kredibel, dan bersih. “Dalam suasana kebatinan politik seperti ini, masyarakat harus proaktif untuk mencari dan menemukan tokoh yang akan memimpin diri dan bangsanya,” ujar Prof. Asep Warlan.

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan ini, Konvensi Rakyat 2014 mestinya dimaknai secara positif oleh partai politik. Karena, dengan adanya Konvensi Rakyat ini, partai politik seharusnya merasa terbantu.

“Partai politik tidak akan kesulitan mencari figur untuk dicalonkan sebagai kandidat capres-cawapres, karena selain memiliki kader partai internal, Konvensi Rakyat juga akan memberikan alternatif calon yang kapabel,” ujarnya.

Prof. Asep Warlan juga mengingatkan perlunya keseriusan dari rakyat untuk melakukan perubahan. “Tanpa dukungan semua pihak dalam masyarakat, harapan bagi terwujudnya pemimpin Bangsa yang didambakan rakyat, tidak lebih dari sekadar keinginan dan wacana belaka,” katanya.

Sehingga itu, lanjut Prof. Asep, melalui Konvensi Rakyat yang akan melakukan serangkaian dialog publik di berbagai kota, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, budayawan dan rohaniawan sangat diharapkan dapat mengkritisi para peserta konvensi. Konvensi Rakyat juga akan mengadakan survei terhadap nama-nama yang ikut kegiatan konvensi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterpilihan mereka.

Sementara itu, Sekretaris Komite Konvensi, Rommy Fibri memastikan hingga pertengahan Desember siapapun masih bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti Konvensi Rakyat. Sejauh ini, ungkap dia, sudah ada puluhan peserta yang mendaftar.

Menurut Rommy Fibri, tidak ada pungutan apapun untuk mendaftar di Konvensi Rakyat. Hal ini perlu disampaikan mengingat Komite Konvensi ingin menegaskan sekali lagi bahwa seharusnya proses politik itu bisa murah. “Karena jika proses politik itu mahal, maka yang akan terjadi adalah korupsi, korupsi, dan korupsi,” katanya.

Dari seluruh uraian di atas dan jika dihubungkan dengan kondisi negara saat ini, maka nampak sekali memang bahwa persoalan utama kita saat ini adalah bagaimana dengan secara sadar bisa mencari dan memunculkan pemimpin yang benar-benar berasal dari rakyat dan untuk rakyat pula. Sebab, jika hanya mengandalkan capres yang hanya ditentukan menurut selera parpol (tanpa melibatkan rakyat), maka capres yang lahir itu adalah figur yang berasal dari parpol dan untuk parpol pula.

Sekali lagi, rakyat harus paham, bahwa negara kita ini bisa hancur jika hanya mengandalkan sistem yang sedang dijalankan saat ini tanpa ada upaya menempuh cara lainnya, di mana parpol bisa saja dibeli oleh para pemburu kekuasaan.

Bayangkan jika parpol bisa dibeli (seperti yang terjadi selama ini), maka suara pasti juga bisa dibeli. Sehingga ujung-ujungnya, kekuasaan adalah milik pribadi karena juga sudah dibeli. “….Sebab setelah terpilih mereka bilang mau ngapain lagi, kan sudah bayar,” lontar Rizal Ramli, tokoh nasional yang sangat giat melawan korupsi sejak dulu.

Olehnya itu, untuk mencegah lahirnya capres korup yang bisa membeli parpol sebagai kendaraannya, maka Konvensi Rakyat adalah cara yang tak bisa ditawar-tawar lagi untuk segera didukung penuh agar kekuasaan negara tidak jatuh ke tangan pemimpin yang korup lagi.
----------
Salam PERUBAHAN...!!!
-----------
*Sumber: Kompasiana

KPK Sekarang Kayak Parpol?

[RR1online]
PADA musim Pemilu Presiden (Pilpres) 2914 ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Abraham Samad,-entah disengaja atau tidak-, juga ikut disebut-sebut sebagai sosok yang layak dimajukan sebagai Cawapres.

Jika Abraham Samad ternyata berminat dan berambisi untuk benar-benar tergiur maju menjadi Cawapres, maka KPK sesungguhnya sudah seperti sebuah organisasi Partai Politik. (Parpol).

Padahal Abraham Samad sebagai Ketua KPK masih punya utang (janji) yang belum diwujudkan hingga saat ini.

BERIKUT ini adalah janji-janji Abraham Samad yang berhasil memukau sejumlah anggota DPR. Dan, “berkat” janji-janji itulah, anggota DPR kemudian lebih memilih Abraham Samad sebagai Ketua KPK dibanding kandidat lainnya. Yakni:

- Akan pulang kampung ke Makassar apabila dalam tempo setahun menduduki kursi Ketua KPK tidak mampu berbuat apa-apa. “Saya enggak perlu diminta turun (sebagai pimpinan). Satu tahun enggak bisa apa-apa, saya akan mundur.”

- Akan menuntaskan kasus-kasus yang tengah ditangani KPK. (Terutama kasus Bank  Century)

- Tidak akan pandang bulu terhadap siapa pun yang tersangkut korupsi, termasuk keluarganya. “Saudara saya pun saya gantung, jangankan orang lain, saudara yang dekat yang saya cintai akan saya gantung. Saya bicara semua on the track.”

- Mengabaikan intervensi dari pihak luar baik dari Istana maupun DPR.

Namun, janji yang pernah “dikampanyekan” (dilontarkan) Abraham Samad ketika fit and proper test itu, sampai kini belum juga mampu diwujudkan oleh Ketua KPK yang dilantik pada tanggal 16 Desember 2011 itu.

Abraham Samad nampaknya pandai berjanji, layaknya seorang calon kepala daerah yang berasal dari sebuah parpol tertentu, tetapi ketika telah berhasil terpilih, janji-janjinya sudah sangat sulit ditepati .

Bahkan janji itu kembali diulanginya lagi di hadapan DPR. “Agar menghilangkan dugaan politisasi kasus Bank Century, seperti yang dikemukakan teman-teman Demokrat seperti untuk mengulur-ulur sampai 2014, maka saya usulkan kasus Bank Century harus selesai tahun ini (2012),” kata Abraham Samad saat bertemu dengan Tim Pengawas Penyelesaian (Timwas) Bank Century DPR di Jakarta, Rabu (15/2/2012). Dikutip rol.

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding mengaku terpilihnya Abraham karena keberanian dia mundur jika tidak bisa menangani kasus. ”Saat pemaparan visi misi dalam jangka waktu setahun tidak bisa laksanakan kinerja sesuai harapan publik,kalau tidak sanggup dia akan mundur,” kata Suding.

Anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, mengaku akan terus menagih janji  KPK untuk segera menindaklanjuti penanganan kasus Century. Karena KPK sudah menggeledah Gedung BI beberapa waktu lalu. “Tidak ada alasan KPK bekerja lamban dalam penanganan kasus ini,” paparnya.

Ahmad Yani berpendapat, kasus Bank Century sudah jelas siapa yang bertanggungjawab akan terbitnya kebijakan penyelamatan Bank Century. Ia berharap kerja cepat KPK akan menghapus keraguan publik yang menilai lamban pada komisi antirasuah.

“Sudah jelas semuanya siapa intelectual dader-nya. Aliran dananya itu sudah jelas semua. Janji KPK kita tunggu,” tegas Ahmad Yani yang juga anggota Timwas itu.

Bahkan Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal juga secara terang-terangan telah menyebut nama SBY dan Boediono adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Sebab, SBY sebagai kepala negara pasti mengetahui aliran dana bailout Century Rp6,7 triliun itu.

Desakan untuk segera menetapkan Boediono sebagai tersangka juga telah dilontarkan secara tegas oleh Forum Gema 77-78 di Gedung KPK, Senin (2/12/2013).

Tetapi desakan maupun upaya menagih janji yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR beserta komponen-komponen masyarakat, seperti mahasiswa hingga para ormas aktivis antikorupsi, sampai kini pun masih seakan tetap tidak dihiraukan oleh KPK.

Jika KPK ingin konsekuen dengan apa yang telah diucapkannya sebagai janji tersebut, maka Abraham Samad sejak 16 Desember 2012 semestinya sudah harus mengundurkan diri. Sebab menjelang memasuki tahun keduanya ini, KPK nyatanya masih belum mampu menuntaskan kasus Bank Century.

Padahal, diucapkan atau tidak, saat ini sesungguhnya di benak publik sudah tersimpan dua nama yang patut diseret ke pengadilan atas kejahatannya “merampok” uang negara melalui Bank Century. Yakni Boediono dan SBY, seperti yang dengan tegasnya pula telah diminta oleh Akbar Faizal dan Forum Gema 77-78 serta para aktivis antikorupsi di tanah air.

Publik pun makin memunculkan banyak pertanyaan dan sorotan terhadap KPK, di antaranya:
Ada apa sebenarnya KPK bisa sebegitu lambat menangani kasus Century??? Kenapa KPK terkesan cuma mengulur-ulur waktu?

Apakah KPK menunggu tanda tangan dan foto-copy KTP dari rakyat sebagai bentuk dukungan kayak parpol ketika lolos verifikasi??? Kalau memang tidak berani, maka lebih baik KPK dibubarkan saja..!!! Karena hanya membuang-buang energi dan uang negara yang juga tidak sedikit.

Atau karena saat ini sedang menghadapi Pemilu 2014, maka jangan-jangan KPK sudah berhasil dibujuk untuk “berkoalisi” dengan parpol penguasa, dan telah membangun deal-deal yang sudah disepakati…??? Kalau ini yang terjadi, maka KPK sudah layak disebut sebuah parpol yang hanya pandai berjanji tapi sulit ditepati. Ubah nama saja dari KPK menjadi PKK = Partai Komisi Korupsi (yakni partai yang dapat komisi/imbalan dari hasil korupsi).

Pertanyaan tentang KPK telah “berkoalisi” itu cuma sebatas dugaan. Tetapi, meski mungkin tidak ada hubungannya, namun ada pertanyaan yang agak mengusik pikiran saya. Yakni,  dari 10 pasangan calon walikota Makassar pada penyelenggaan Pemilukada yang baru saja diselenggarakan itu berhasil dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh parpol milik penguasa saat ini..??? Sekali lagi, mungkin ini tidak ada hubungannya.

Tetapi, logika politik saya berkata lain, yakni ketika warga Makassar tahu ada Abraham Samad yang sedang berjuang menangani kasus-kasus korupsi yang paling banyak menyeret kader-kader parpol penguasa, di sisi lain kok bisa-bisanya warga Makassar menjatuhkan pilihannya kepada pasangan tersebut..??? Silakan hubungkan dengan pertanyaan tentang KPK yang jangan-jangan telah berkoalisi dengan parpol penguasa tersebut di atas..!!!

Jika dugaan ini meleset, maka kemungkinan lainnya boleh saja menjadi penyebab lambatnya KPK menuntaskan kasus Century. Yakni, boleh jadi di dalam internal KPK sendiri telah terjadi politisasi, atau mungkin telah terbangun kubu-kubu di antara masing-masing anggota KPK..??? Entahlah..???

Semua dugaan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di dalam tubuh KPK. Sebab kekuatan arus politik menjelang Pemilu 2014 seperti saat ini tentu akan semakin kuat dan dahsyat.

Tetapi jujur, publik masih sangat berharap agar KPK bisa segera secepatnya menepati janji-janjinya sebelum memasuki 2014. Jika tak mampu juga, maka jangan salahkan publik memunculkan berbagai dugaan yang sudah pasti bisa sangat pahit lagi untuk KPK.

Sehingga itu, saatnya KPK (terutama Abraham Samad) untuk segera menepati janji-janjinya sekaligus membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dan seluruh dugaan miring yang ada saat ini adalah tidak benar. Yakni dengan tanpa bertele-tele dan tidak mengulur waktu lagi untuk segera tuntaskan kasus Bank Century. Itu saja dulu…!!! Dan kurangi pencitraan..!!!! (map/ams)
——
Salam PERUBAHAN…!!!!!

Ini Terobosan Jaya Suprana dkk Munculkan Capres Terbaik untuk Rakyat

Jakarta [RR1online]:
“SEDANG lemas, sakit dan sekarat”. Begitulah kondisi Ibu Pertiwi kita saat ini. Dan semua itu adalah ulah dari para koruptor yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan parpol…! Ya.. koruptor-lah yang telah tega melakukan “kedurhakaan” terhadap Ibu Pertiwi yang telah “melahirkannya” dan “membesarkannya” sebagai petinggi, dan juga penguasa.

Dari ilustrasi prolog di atas, setidaknya dapat menjadi pencerahan bagi rakyat Indonesia agar segera bersama-sama ikut berpartisipasi mencari dan “melahirkan” pemimpin yang benar-benar berasal dari rakyat dan untuk rakyat pula, “..bukan dari parpol yang kemudian untuk parpol pula..!”.

Sehingga saya sangatlah sependapat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jaya Suprana. Bahwa Pemilu 2014 harus menjadi momentum (kesempatan yang sangat tepat) untuk segera melakukan perubahan di negeri ini. Sebab, rakyatlah yang harus menjadi penentunya.

Pada Pemilu 2014, SBY tak lagi bisa mencalonkan diri lantaran sudah menjabat dua periode. Sehingga mulai jauh-jauh hari, rakyat hendaknya segera merenungi dan menjadikan pelajaran berharga atas kepemimpinan yang telah berlangsung selama ini. Dan jangan lagi ada ungkapan di kemudian hari yang menyebutkan: “…kita salah memilih lagi..?!”

Sehingga itu, Jaya Suprana mengingatkan, bahwa momentum pemilihan presiden mendatang terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada mekanisme partai politik. Seluruh masyarakat Indonesia mestinya terlibat dalam menentukan calon-calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia.

Jaya Suprana bahkan menantang publik agar dapat ikut bergerak dan berpartisipasi mencari pemimpin yang murni berasal dari rakyat.  “Akan lebih baik jika seluruh elemen, baik parpol dan masyarakat, berani menyelenggarakan konvensi untuk memilih dan menemukan pemimpin yang benar-benar berkualitas,” kata Jaya Suprana. Dilansir jpnn.

Sebagai seorang budayawan, Jaya Suprana tentu saja menganggap Konvensi Capres yang dilakukan langsung oleh Rakyat adalah sebuah terobosan yang lebih mampu menghidupkan demokrasi.

Salah satu niat baik digelarnya Konvensi Rakyat Capres 2014, menurut Jaya Suprana, yakni adalah untuk mengisi ruang-ruang pendidikan politik yang selama ini dikuasai partai politik. “Konvensi Rakyat merupakan manifestasi demokrasi dan bebas dari monopoli partai politik,” ujar Jaya. Dikutip aktual.co.

Presiden Komisaris Jamu Jago ini menegaskan, konvensi (parpol maupun yang dilakukan rakyat) semestinya diniatkan untuk mencari kader terbaik bangsa yang mampu membenahi carut-marut di negeri ini. “Seharusnya semua konvensi lebih mengutamakan rakyat ketimbang anggota partai politik,” lontarnya.

Sehingga itu, pendiri Museum Rekor Indonesia (MuRI) ini mengajak kepada kader-kader terbaik bangsa untuk tidak segan-segan mendaftar ke Konvensi Rakyat. Dikatakannya, Konvensi Rakyat telah menyiapkan proses penyaringan secara terbuka dan tidak didominasi oleh orang-perorang semata.

Sementara itu, anggota Komite Konvensi Rakyat lainnya, Dr. Yenti Garnasih memaparkan, bahwa konvensi memang digelar untuk mencari potensi anak bangsa yang bisa memimpin dan memajukan bangsa. “Konvensi Rakyat memberikan kesempatan kepada siapa pun yang ingin mendarmabaktikan hidupnya untuk kemajuan bangsa,” ujar doktor bidang tindak pidana pencucian uang Universitas Tri Sakti ini.

Sama dengan seluruh anggota Komite lainnya, Yenti juga memandang Konvensi Rakyat ini adalah sebagai terobosan penting dan sangat bermanfaat untuk bangsa. Terlepas nantinya apakah ada parpol yang siap mengusung kandidat capres yang dihasilkan dalam proses Konvensi Rakyat tersebut. “Setidaknya kami melakukan langkah yang bermanfaat bagi bangsa, dan ada baiknya para calon tersebut dipertimbangkan untuk diusung oleh partai politik,” ujarnya.

Sebab, tambah Yenti, tidak ada salahnya secara sinergis parpol bekerjasama dengan Konvensi Rakyat. Dikatakannya, partai memang memiliki hak yuridis mengusung capres. “Tapi harus diimbangi dengan kewajiban yuridis untuk mencari kader terbaik bangsa yang bisa membawa negeri ini menuju kemakmuran,” ujarnya.

Semoga saja Jaya Suprana dan kawan-kawan yang tergabung dalam Komite Konvensi Rakyat saat ini dapat mewujudkan terobosan untuk perubahan di negeri ini, sekaligus mampu mencatat “rekor” baru.

Bukankah Jaya Suprana dikenal sebagai sosok yang selalu mengejar para pembuat rekor? Nah… giliran Jaya Suprana yang harus membuktikan diri untuk bisa mencatat “rekor baru” dalam dunia demokrasi di tanah air melalui Konvensi Rakyat…!!!

Inilah nama-nama anggota Komite Konvensi Rakyat, diantaranya adalah :
1.   KH. Salahuddin Wahid
2.   Dr. Adnan Buyung Nasution
3.   Prof.Dr.Asep Warlan Yusuf,SH, MH
4.   Jaya Suprana, PhD
5.   Prof. Dr. Ichlasul Amal
6.   Ir. Hendarmin Ranadireksa
7.   Aristides Katoppo
8.   Prof. Dr. Dr.(HC). Franz Magnis-Suseno, SJ
9.   Pdt. Natan Setiabudi, STh, PhD
10. Joenil Kahar
11. Dr. H. Tjuk K Sukiyadi, SE
12. Dr. Yenti Garnasih, SH, MH
13. H. Wisnubroto Heru Putranto, SH
14. Romy Fibry

Selamat Berjuang demi Perubahan.
(map/ams)

Akibat dari Sistem “Prabayar”, Negara Bisa Dikuasai Parpol Korup

[RR1online]:
SISTEM pemilu kita saat ini sangat sulit memberi suasana tenteram dan damai, apalagi berharap hasil yang berkualitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sungguhlah sangat jauh panggang dari api.

Hal ini bisa dirasakan ketika mendekati pelaksanaan Pemilu seperti sekarang ini, suasananya sudah mulai mencekam. Perhatikan saja, bangsa (rakyat) kita selalu dipaksa untuk menjadi bangsa penghujat, egois, arogan, brutal, bahkan anarkis dan lain sebagainya demi mendukung serta membela parpol atau figur masing-masing.

Pemandangan caci-maki dan baku hujat dengan saling melontarkan kata-kata (bahkan gambar) yang tidak senonoh sangat banyak bisa kita saksikan di jejaring sosial (facebook, twitter, dll), dan bahkan di media warga (citizen media) online (seperti di Kompasina, dsb) pun sangat mudah terjadi saling lempar cacian serba “kotor” melalui komentar yang kesemuanya justru dapat memunculkan permusuhan, yakni dengan tidak saling menghargai karena lebih membela figur atau jagoan masing-masing.

Dan sesungguhnya ini adalah salah satu bukti, bahwa negara ini telah gagal membangun sistem demokrasi yang berkualitas. Sebab, masing-masing pihak, yakni rakyat (terutama warga di dunia maya) tanpa sadar hanya “dilatih” untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal semestinya rakyat bisa “siuman” untuk  segera bergotong-royong mencari pemimpin ideal sesuai selera rakyat, bukan selera parpol. Untuk ini, Konvensi Rakyat adalah pilihan yang sangat tepat untuk ditempuh.

Rakyat hendaknya segera sadar, bahwa sistem Pemilu yang diterapkan di negara kita selama ini sesungguh hanyalah menjadi biang kekacauan dan kehancuran negeri ini.

Sebab, sistem ini telah banyak (sengaja) dipraktekkan secara curang oleh para parpol demi meraih kepuasan dan kekuasaan. Yakni dengan memanfaatkan dan menyiasati celah-celah yang terdapat di dalam sistem pemilu itu sendiri. Modusnya bisa macam-macam, tetapi jurusnya cuma satu, yakni uang. Dengan “jurus” (uang) inilah hati rakyat jelata bisa jadi buta, dan bahkan mampu merontokkan rasio kalangan intelek.

Betapa banyak figur yang berhasil terpilih menjadi pemimpin di negeri ini karena hanya unggul di satu sisi, yakni mampu membagi-bagikan uang kepada rakyat di saat sebelum hari puncak Pemilu (Pemilukada) tiba, misalnya sebesar Rp.100 ribu hingga Rp.300 ribu.

Di kala itu, rakyat sesungguhnya tak sadar, bahwa uang yang diterimanya itu sebenarnya adalah hanya sebagai alat untuk menutupi kekurangan (sifat jahat) dari calon yang bersangkutan. Sebab banyak yang sudah terbukti, bahwa setelah calon yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai penguasa, maka rakyat tidak mendapatkan apa-apa lagi.

Kondisi seperti ini disebut Rizal Ramli sebagai demokrasi “pra-bayar”. “Demokrasi kita ini istilah saya demokrasi pra bayar. Ingin punya pulsa bayar dulu setelah itu tidak dapat apa-apa lagi. Pemimpin dipilih karena bayar 100 ribu, setelah terpilih mereka korupsi dan tidak berbuat apa-apa untuk rakyat. Setelah terpilih mereka bilang mau ngapain lagi, kan sudah bayar,” ucap tokoh oposisi nasional DR. Rizal Ramli saat tampil sebagai pembicara pada seminar: ‘Martabat dan Kemandirian Bangsa untuk Kesejahteraan Rakyat’, di Auditorium lantai 8 Universitas Jaya Baya, Jakarta, Rabu (20/11).

Olehnya itu, Rizal Ramli mengajak untuk pemilu mendatang agar dapat melaksanakan demokrasi pasca-bayar. Artinya, pilih pemimpin bukan karena sebelum hari H pemilu diberi uang Rp 100 ribu, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan antara lain integritas dan kompetensi. Sebab, pemimpin yang dipilih karena alasan memiliki kualitas integritas yang tinggi, maka pemimpin tersebut otomatis akan berbuat untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri dan kelompoknya.

Jadi, menurut Ketua Umum Kadin ini,  rakyat harus bisa berdemokrasi pasca-bayar, bukan demokrasi pra-bayar. “Pilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang amanah. Jangan berharap uang 100 ribu (ratusan ribu rupiah) dari calon pemimpin, karena setelah itu mereka korupsi dan tidak berbuat apa-apa,” seru Rizal Ramli, Menko perekonomian era Presiden Gus Dur.

Rakyat mungkin bisa saja menerima uangnya tetapi jangan pilih orangnya. Namun secara sederhana, menurut saya, ajakan Rizal Ramli ini tentunya adalah bermaksud agar rakyat bisa benar-benar memanfaatkan Pemilu 2014 sebagai momentum tepat untuk melakukan perubahan dengan tidak mudah tergiur dengan suapan uang. Karena, di saat Pemilu itulah perubahan bisa dilakukan oleh rakyat. Sehingganya, diharapkan agar rakyat tidak lagi salah memilih dan tergoda hanya karena melihat jumlah uang yang diberikannya.

Tetapi jika rakyat kemudian toh masih tetap terperdaya dengan jumlah sogokan dari pihak calon agar dapat dipilih, maka Pemilu 2014 hanya berlanjut kembali dengan janji dan harapan kegelapan serta malapetaka bangsa. Terlebih lagi jika  pemenang Pemilunya adalah parpol korup, maka rakyat tak usah lagi berharap apa-apa sesudahnya. Mau ngapain lagi, kan sudah dibayar…??!!?>map/ams

Konvensi Rakyat Bisa Memuliakan Parpol dan Mengangkat Martabat Rakyat

KH. Salahuddin Wahid di tengah-tengah rakyat
(Sumber: sayangi.com)

[RR1online]
CALON Presiden (Capres) yang kini sedang dimunculkan, baik melalui konvensi maupun penunjukan langsung (PL) dari internal partai politik (parpol), itu seluruhnya masih belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Abdul Muis Syam selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Prov. Gorontalo kepada Majalah Perubahan.

“Sungguh kita sangat...sangat dan sangat bodoh jika akhirnya kembali harus memilih capres-capres yang dimunculkan dari hasil konvensi atau penunjukan langsung oleh parpol korup. Namun saya berharap kita bisa menolak kebodohan itu sedini mungkin,” ujar Muis (sapaan akrab Abdul Muis Syam), di sekretariat MKRI Gorontalo, Senin malam (18/11/2013).

Muis yang juga mantan wartawan Harian Fajar Makassar (Jawa Pos Grup) itu memberi gambaran sederhana sebagai alasannya menolak capres dari hasil konvensi atau PL parpol korup. Yakni, bahwa rakyat kita saat ini memang sangat “haus” mencari pemimpin (pasangan presiden). Tetapi, rakyat harus pandai-pandai mengetahui mana air yang bisa diminum dan mana yang tidak bisa diteguk.

“Dari dulu kita memang sangat ‘haus’ dengan pemimpin yang mampu menyegarkan ekonomi bangsa. Namun kita jangan lagi mau meminum air dari gelas atau wadah yang kotor. Meski airnya bersih, tapi jika gelas atau wadahnya sudah dipenuhi kotoran, maka air itu akan ikut menjadi kotor dan sangat tak layak untuk diminum. Yang terjadi sampai hari ini kan yaa.. begitu, kita selalu saja disuguhkan ‘air’ yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat,” tutur Muis.

Sebaliknya, lanjut Muis, meski gelas atau wadahnya dinilai bersih tetapi jika ‘airnya’ kotor, maka tentu juga tetap tidak layak untuk diminum. Sehingga itu, Muis mengajak, jika rakyat kita benar-benar mau mendapatkan ‘kesegaran’ maka mulailah dari sekarang untuk bergotong-royong mencari sumber air bersih untuk disalurkan ke wadah yang bersih pula. “Jika ini yang terjadi, maka saya yakin, Indonesia menjadi negara yang segar bugar,” ujar Muis.

Tetapi apabila, kata Muis lagi, pada Pemilu 2014 mendatang rakyat masih tetap berminat untuk “meminum air (kotor) dari  gelas mewah namun diketahui juga kotor”, maka rakyat sendiri pulalah yang harus menanggung akibatnya, yakni kembali lagi “sakit perut” selama 5 tahun. “Sehingga itu, rakyat jangan sampai kembali meminum mentah-mentah air yang disuguhkan dari gelas-gelas kotor,” tegas Muis seraya menyebutnyakan bahwa air dalam hal ini adalah figur-figur capres, dan parpol adalah ibarat sebuah gelasnya.

Sebagai solusi, Muis memandang, konvensi rakyat adalah sangatlah tepat sebagai penghapus dahaga rakyat yang saat ini memang sedang sangat haus  pemimpin yang bersih dan berkualitas.

Sebagaimana diketahui, konvensi rakyat saat ini digelar oleh sejumlah tokoh yang berasal dari kalangan lintas agama, LSM, praktisi Hukum, Budayawan, Pers dan tokoh Perempuan. Pendaftaran pesertanya terbuka untuk umum dan jumlahnya tak dibatasi.

Tahapan seleksi  berlangsung pada 10  November-10 Desember 2013. Selanjutnya Komite Konvensi akan memilih enam peserta yang lolos seleksi akhir untuk mengikuti debat publik pada 15 Desember 2013 hingga 31 Januari 2014 di enam kota yaitu di Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung dan Jakarta

Kehadiran konvensi rakyat dalam hal ini, menurut Muis, tidaklah bertindak sebagai wadah atau sebuah parpol. Dan, katanya, sama sekali tidak mengganggu parpol. Justru konvensi rakyat itu sangat membantu dua pihak, yakni parpol dan rakyat dalam upaya memunculkan calon pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk menjadi negara kuat yang mampu menyejahterakan warganya.

“Konvensi rakyat itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan parpol. Justru konvensi rakyat itu bisa memuliakan parpol, dan di saat bersamaan bisa mengangkat martabat rakyat Indonesia sebagai bangsa merdeka di alam demokrasi seperti saat ini,” ujar Muis.

Artinya,  jelas Muis, di kala citra buruk dan kotor serta pandangan negatif sedang gencar terarah ke seluruh parpol seperti saat ini, dan di saat bersamaan ketika rakyat selalu merasa tertipu karena kerap pula tak dilibatkan dalam mengajukan dan menentukan sosok-sosok capresnya, maka di saat itu muncul sejumlah tokoh non-parpol dari berbagai kalangan bertekad mencari calon-calon pemimpin (capres/cawapres) yang langsung direkrut dari bawah melalui sebentuk kegiatan yang dinamai Konvensi Rakyat.

"Dan konvensi ini tentu saja akan mampu memunculkan suasana segar dan membangkitkan kembali semangat rakyat untuk terpanggil berpartisipasi langsung dalam menyiapkan capres-capresnya, yang untuk selanjutnya diajukan ke sejumlah parpol. Ini kan artinya rakyat diminta untuk tidak pesimis kepada parpol?!," ujar Muis.

Sehingga itu, kata Muis, tidaklah elok apabila ada parpol yang memandang sinis Konvensi Rakyat dan mengatakan hanya buang energi. Padahal jika mau jujur, konvensi rakyat itu sesungguhnya sebuah keniscayaan di saat rakyat sudah mulai lesu dan jenuh terhadap ulah elit-elit parpol yang gemar berbuat busuk dan kotor yang bisa merusak negara, seperti korupsi dan lain sebagainya.

Olehnya itu, Muis menyebutkan, bahwa hanya parpol koruplah yang merasa terganggu dan tidak senang dengan kemunculan konvensi rakyat itu. “Kita kembali kepada pengibaratan air. Bahwa dibanding dengan air yang dihasilkan dari proses parpol, maka saya lebih percaya dan meyakini air yang dihasilkan dari proses konvensi rakyat itu adalah benar-benar bersih dan berkualitas karena berasal dari sumbernya. Dengan kata lain, yakni menghasilkan capres yang berasal langsung dari rakyat,” jelas Muis.

Muis juga mengaku menyayangkan pernyataan seorang elit parpol seperti Marzuki Alie yang sempat menanggapi sinis konvensi rakyat. Yakni seperti dikutip  kompas.com, Marzuki Alie mengatakan, konvensi ini (konvensi rakyat) diperkirakan tidak akan mampu menarik minat parpol untuk memboyong calon presiden terkuat dari konvensi ini.

“Saya malah menduga perkiraan Marzuki Alie itu adalah suatu bukti kekuatiran selaku kader sekaligus sebagai salah satu peserta konvensi capres partai demokrat (PD) karena mulai merasa tersaingi. Sehingga, saya bisa menilai justru konvensi PD lah yang tidak berhasil menarik minat rakyat,” katanya.

Sayang sekali, lanjut Muis, jika ada sejumlah parpol yang memandang miring kehadiran Komite Konvensi Capres yang dilakukan langsung oleh rakyat. Tetapi, katanya, itu menandakan bahwa sepertinya parpol yang bersangkutan tidaklah peduli dengan aspirasi murni dari bawah (rakyat) karena  hanya mementingkan kelompoknya saja, dan enggan melakukan perubahan.

“Tapi saya tak ingin mempermasalahkan statement dangkal dari segelintir elit parpol yang tidak senang dengan konvensi rakyat itu. Sebab saya yakin, capres-capres alternatif yang dilahirkan dari hasil kerja komite konvensi rakyat itu juga nantinya tidak akan mungkin diajukan atau diusulkan kepada parpol-parpol yang dinilai korup,” katanya.

Dan menurut Muis, kalau pun para capres alternatif yang dihasilkan dari proses konvensi rakyat itu tidak diterima oleh parpol, tentunya itu tidak akan dipaksakan oleh komite, tetapi itu sudah pasti menyakiti hati rakyat.

Sehingga, lanjut Muis, jika penolakan parpol itu terjadi, maka pihaknya yakin Pemilu 2014 tidak akan membawa perubahan yang mendasar selain hanya menghabiskan anggaran pelaksanaan Pemilu yang tidak sedikit. “Yaa... ujung-ujungnya tetap hanya berpeluang melahirkan pemimpin hasil rekayasa parpol korup, yang nantinya selama kepemimpinannya tetap menambah banyak masalah, seperti kemiskinan, penguasaan SDA oleh asing yang semakin leluasa, dan terutama masalah korupsi yang akan semakin merajalela," pungkas Muis yang kini juga aktif selaku Ketua Forum Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (For-GeBRAK) ini.

Sehingga itu, Muis mengaku sangat setuju dengan syarat khusus yang diungkapkan oleh KH. Salahuddin Wahid selaku Ketua Komite Konvensi Rakyat, yakni melarang individu untuk masuk mendaftarkan diri karena sedang tersangkut proses hukum atau yang patut diduga terindikasi pernah melakukan kejahatan, terutama tindak pidana korupsi.

“Tentunya  yang bisa mendaftar adalah orang-orang yang clean dari persoalan hukum,” lontar penggagas  sekaligus Ketua Komite Konvensi Capres Rakyat, Salahuddin Wahid, di Gedung DPR,  Senayan, Jakarya, Senin (18/11). Seperti dilansir rmol.co.(map/ira)