Kita Butuh Capres Plus, bukan Capres Fulus yang Bulus

Kategori: Opini*

[RR1online]:

HAMPIR semua figur yang saat ini disebut-sebut akan maju bertarung dalam Pilpres 2014 mendatang, adalah sosok yang nampaknya masih mengandalkan fulus untuk memuluskan diri menjadi Capres 2014. Misalnya, dengan tak tanggung-tanggung mengeluarkan dan membelanjakan anggaran untuk beriklan di sejumlah stasiun televisi maupun di media cetak dan online, juga telah mencetak serta memasang alat peraga kampanye (seperti: baliho, spanduk, leaflet, stiker, baju kaos, dan lain sebagainya).

Sehingganya, meski figur yang bersangkutan sebenarnya tak layak menjadi seorang calon kepala negara, namun karena memiliki fulus yang berlimpah dan punya media massa (cetak atau elektronik), maka figur itu pun dengan gampangnya diformat sebagai sosok yang paling tepat untuk didukung dan dipilih sebagai presiden.

Parahnya, KPU dan Bawaslu juga melakukan pembiaran terhadap sosok-sosok tersebut yang telah terang-terangan "meminta" simpatik dan dukungan (alias kampanye) sebelum waktunya. Pertanyaannya, ada apa dengan media (stasiun TV), KPU dan Bawaslu yang telah memberikan keleluasaan kepada para sosok tersebut??? Apakah media (terutama televisi), KPU dan Bawaslu saat ini memang sengaja didirikan dan dijalankan adalah hanya untuk memperjuangkan kepentingan “majikannya” yang kebetulan saat ini juga sebagai “pemilik parpol” ??? Yang jelas, hal seperti ini sudah tidak sehat, sehingga “produk” yang dihasilkan oleh Pemilu pun nantinya sudah tidak sehat lagi. Dan itu pasti..!!!

Saya berani mengatakan, bahwa pelaksanaan Pemilu (termasuk Pemilukada) di negara kita sejauh ini nampaknya memang selalu dilakukan dengan cara-cara tidak sehat (alias curang). Mulai dari penyelenggaranya (KPU, DKPP, dan Bawaslu), seluruh pesertanya (parpol) hingga kepada aturan dan perundang-undangannya seakan semuanya hanya sebuah formalitas basa-basi yang mengatasnamakan demi rakyat. Padahal sesungguhnya semua itu adalah demi kepentingan dan kepuasan para majikan atau pemilik modal masing-masing. Sampai-sampai Mahkamah Konstitusi pun “rela menjadi hamba” para pemilik modal, yakni hanya memenangkan perkara pasangan Pemilukada yang mampu memberi fulus sebagai suap.

Sehingga itu, Pemilu selama ini sesungguhnya hanya bagai “ajang sekaligus kesempatan untuk membuka, memperluas dan menyuburkan bisnis para pemilik modal serta para pihak yang terkait di dalamnya saja”, bukan sebagai ajang atau momen untuk memunculkan pemimpin ideal demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan sosok yang bisa muncul sebagai Capres karena latarbelakang seperti ini sudah pasti bukan Capres Plus, tetapi Capres Fulus yang di otaknya dipenuhi pikiran bulus untuk memuluskan kepentingan dan kepuasan kelompoknya saja.

Olehnya itu, rakyat harusnya sadar, bahwa yang disebut Capres fulus yang bulus itu adalah orang yang sangat ambisius ingin menjadi Presiden melalui cara-cara tidak sehat, termasuk dengan menggunakan dan memanfaatkan media miliknya maupun media lainnya untuk melakukan kampanye meski waktunya belum tiba. Dengan fulusnya, mereka beriklan di TV, membentuk barisan propaganda secara bergerilya di dunia maya, lalu menyewa lembaga survei agar kelihatan relevan dan sesuai dengan yang nampak. Sungguh sebuah permainan sulap (baca terbalik: Sulap=PALSU) yang penuh dengan pembodoh-bodohan dan sangat dipaksakan.

Capres fulus yang berotak bulus juga pernah digambarkan DR Rizal Ramli (RR1) sebagai “demokrasi prabayar”. Artinya, Capres seperti itu lebih mengandalkan fulus sebagai alat untuk membayar suara dari rakyat. Ada uang ada suara. Namun ketika capres tersebut telah terpilih, maka rakyat tidak mendapatkan apa-apa lagi. “Kan sudah dibayar,” ujar RR1 seraya menyerukan agar demokrasi prabayar seperti ini hendaknya rakyat dapat menghindarinya semaksimal mungkin.

RR1 mengungkapkan, Soekarno pernah mengatakan bahwa setelah merdeka, para kolonialis akan kembali berusaha menjajah Indonesia. Mereka tidak datang dengan tentara atau gubernur jenderal. Mereka akan menjajah lewat kebijakan ekonomi yang liberal. Sinyalemen Soekarno itu menjadi kenyataan. Kini kekuatan asing telah benar-benar kembali menjajah Indonesia melalui kekuatan modal mereka.

“Ini harus dihentikan sekarang juga. Ini pula yang membuat saya bermaksud menjadi Presiden. Saya yakin, dengan kehendak Allah dan bantuan seluruh rakyat, dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa kembali swasembada pangan. Indonesia bisa jadi negara maju, hebat, dan disegani di Asia,” ujar RR1 yang kini maju sebagai Capres melalui Konvensi Rakyat. Seperti dikutip warta-ekonomi.

Capres fulus yang bulus biasanya adalah capres dari kalangan parpol yang telah terlanjur keenakan menikmati hasil-hasil korupsi, dan mereka tak sudi memberi kesempatan sedikit pun kepada sosok “jujur” untuk maju sebagai capres, kalau perlu dihambat dengan berbagai cara, termasuk mungkin dengan somasi atau dengan menyeretnya ke proses hukum.

Kekuatan fulus capres ini pun diyakini sangat besar jumlahnya. Selain bisa bersumber dari hasil korupsi, juga dari “donatur” yang telah menjadi “jaringan” atau kelompok-kelompok pemodal yang sudah menjadi “sekutu” parpol mereka sejak dulu. Dan ketika Capres ini berhasil menang, maka hanya para donatur mereka itulah yang lebih banyak menikmati ekonomi (uang-uang negara) secara terkendali dan aman selama 5 tahun. Untuk rakyat…??? Ke gunung merapi aja, tunggu letusan dan percikan dan hujan debu panas…???

Untuk itu, rakyat harus berhati-hati dan jangan sampai kembali ditaklukkan oleh Capres fulus yang sudah pasti berotak bulus tersebut. Rakyat harus memahami mana Capres fulus yang bulus, dan mana Capres Plus.

Capres fulus biasanya penuh rekayasa dan berasal dari kalangan parpol korup. Sementara Capres Plus adalah capres yang memiliki kekuatan dari dalam diri yang dimunculkan dari rakyat (bukan parpol). Artinya, kemunculannya tidak mengandalkan fulus ( untuk beriklan sebelum waktunya), dan muncul tanpa hasil pencitraan dan rekayasa dari parpol tertentu.

Seseorang yang disuarakan atau diaspirasikan sebagai Capres Plus itu muncul dari kacamata rakyat (bukan parpol). Yakni karena dinilai memiliki keahlian dalam bidang ekonomi, punya integritas dan daya dobrak perjuangan yang besar untuk rakyat, ada sejarah kemandirian, dan memiliki pengalaman kepemimpinan (terutama di bidang ekonomi), namanya bisa besar karena hasil sulaman kemandirian dari bawah secara alami (bukan karena hasil menyusu/menetek dari parpol).

Jangan lupa, sebagai bangsa, kita punya beberapa pengalaman suram memunculkan sejumlah presiden dari hasil pencitraan dadakan yang berlebih-lebihan (tidak alami alias rekayasa) oleh parpol. Apakah kita harus mengulang kembali pengalaman suram itu..??? “Allah menganugrahi Indonesia dengan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah ruah. Tidak masuk akal bila sebagian besar rakyatnya masih juga miskin dan tidak sejahtera,” ujar RR1.

Ingat, bangsa kita sejak dulu sampai saat ini masih saja sangat bermasalah di bidang ekonomi yang membuat bidang-bidang lainnya ikut bermasalah. “Kita lihat hasilnya seperti yang ada sekarang. Hasilnya mis-management, hasilnya kita lihat rakyat belum makmur,” ujar RR1 seraya menyebut bahwa semua itu karena presiden yang dipilih adalah hasil rekayasa melalui pencitraan semu.

Secara khusus, Rizal Ramli selaku ekonom senior, tak henti-hentinya menyuarakan dan mempertegas serta memperingatkan kepada kita semua (yang menghendaki perubahan untuk kemajuan pesat), bahwa Presiden Indonesia yang terpilih pada ajang Pilpres tahun 2014 adalah harus anak bangsa yang mampu menyelamatkan ekonomi nasional yang kini berada dalam kondisi lampu kuning.

“(Kondisi) saat ini berbahaya. Presiden mendatang harus bisa menyelesaikan masalah makro ekonomi. Presiden mendatang (2014) harus bisa mengatasi quatro-deficits. Bukan presiden citra,” ujar Rizal Ramli, Senin (6/1/2014). Seperti dilansir tribunnews.

Seperti diketahui, sejauh ini RR1 adalah tokoh nasional (mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan) yang sejak dulu hingga kini belum pernah memasuki satu parpol mana pun, apalagi untuk menggantungkan hidup dan mencari makan di parpol. Sehingga itu, bagi saya, Rizal Ramli adalah termasuk Capres Plus yang selalu tulus dan konsisten dengan perjuangan awalnya, yakni secara tegas adalah demi rakyat .

Tetapi meski begitu, RR1 mengaku hanya “memusuhi” parpol yang di dalamnya banyak dihuni oleh elit politik yang korup, yang kerjanya lebih banyak menghisap fulus rakyat, lalu setelah tiba saatnya fulus tersebut sebagian dinikmati dan sebagiannya dipakai kembali untuk menyuap dan membeli suara rakyat. Semoga rakyat bisa memahami semua ini..!!!

SALAM PERUBAHAN…!!!

---------

*Sumber: Kompasiana

Sosok Kuda Hitam ini Bertekad Hidupkan Ajaran Bung Karno dan Gus Dur

Kategori: Opini*

[RR1online]:
RAKYAT saat ini sudah mulai ramai memperbincangkan istilah Kuda Hitam. Yakni sosok yang jarang disebut-sebut (atau tidak diunggulkan) tetapi diprediksi kuat akan memenangkan Pilpres 2014 mendatang. Sehingga tak heran, rakyat yang jenuh dengan elit parpol kini mulai tertarik untuk lebih memilih “Kuda Hitam”.

Dan salah satu sosok kuda hitam tersebut adalah DR. Rizal Ramli (RR1). Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini, saat ini adalah tokoh nasional yang selalu berapi-api sejak dulu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga tak heran jika sampai hari ini pula, hanya RR1-lah yang sering terang-terang tampil “menampar” Penguasa yang dinilai korup seperti saat ini.

Sayangnya, setiap perjuangan dan pergerakan Rizal Ramli sejauh ini tidak banyak diekspos di media elektronik (Televisi). Sehingga rakyat sangat jarang mendapatkan pencerahan seputar gagasan dan ide cemerlang dari sosok pejuang demokrasi pro rakyat ini.

Meski begitu, dan tanpa harus mengejar popularitas, Rizal Ramli tetap saja giat mengajak rakyat melalui berbagai gerakannya. Salah satunya adalah mengajak rakyat agar tidak menjual suara kepada parpol korup pada saat Pemilu.  Sebab, jika rakyat masih mengulang kebiasaan buruknya itu, maka negara ini akan kembali jatuh ke tangan penguasa korup.

Namun ajakan Rizal Ramli itu sepertinya tidaklah sia-sia. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan Cirus Surveyors Group menunjukkan, bahwa menjelang Pemilu 2014, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik semakin menurun. Dan mayoritas masyarakat telah menyatakan tidak percaya dengan kinerja dan performa partai politik.

Dilansir rmol (http://m.rmol.co/news.php?id=138858), Direktur Riset Cirus Surveyors Group, Kadek Dwita Apriani menyebutkan, kepercayaan terhadap parpol saat ini sudah sangat menurun lantaran salah satu pilar demokrasi tersebut terjerembab dalam berbagai kasus korupsi.

“Hanya 9,4 persen saja yang masih percaya dengan partai politik. Sisanya sebanyak 40 persen tidak percaya dan 39,2 persen kurang percaya,” ungkap Kadek dalam diskusi bertema ‘Missing Point Dalam Penyerapan Aspirasi Rakyat’ di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (5/1).

Sebagai pemerhati politik, saya tak heran dengan hasil survei yang telah diungkapkan oleh Cirus. Sebab, fenomena saat ini kenyataannya memang sudah sangat banyak rakyat yang tidak mau perduli lagi dengan parpol. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pula rakyat yang tidak tahu nomor urut masing-masing para parpol peserta Pemilu.

Dan tentu saja ini merupakan gejala yang menunjukkan, bahwa rakyat sudah mulai jenuh, kecewa dan bahkan tidak simpatik lagi terhadap parpol. Sehingga dari situ, rakyat tentunya akan lebih cenderung untuk mencari sosok Kuda Hitam dari non-parpol untuk dapat didukung dan dimenangkan dalam pilpres 2014 mendatang.

Jika kondisi seperti ini tak mampu dibaca atau bahkan disepelekan oleh kalangan parpol, yakni dengan memaksakan diri secara arogan untuk tetap memajukan Capres dari kalangannya (petinggi parpolnya) yang terindikasi korup, maka parpol tersebut diyakini akan ditinggalkan oleh rakyat.
Kejenuhan dan kekecewaan terhadap parpol ini membuat kemudian rakyat merindukan pemimpin yang mampu membangkitkan dan menjalankan ajaran Soekarno dan Gus Dur sebagai roh perubahan. Sebab, pemerintahan SBY jilid I dan II ini, proses transformasi ajaran-ajaran Soekarno benar-benar tidak mampu dijalankan.

Yakni terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang diduga pegiatnya justru dari istana hingga ke kelurahan, pemerintah yang masih doyan menambah utang negara, defisit keuangan negara yang terus terjadi, pemerintah gemar menaikkan harga BBM dan LPG. Begitu pun dengan penegakan hukum yang masih lemah, mafia pajak dan peradilan yang masih leluasa beraksi, kalangan minoritas yang masih dikerdilkan, tempat-tempat pelayanan umum yang masih menyajikan diskriminasi terhadap rakyat kecil, dan lain sebagainya.

Ajaran Trisakti Soekarno di era pemerintahan SBY sungguh benar-benar seakan dijadikan “sampah” yang tak bernilai apa-apa. Ajaran Trisakti Bung Karno tersebut mencakup, pertama, berdaulat dalam politik; kedua, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari atau mandiri) di bidang ekonomi; ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Padahal, Fidel Castro pernah secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah mengadopsi ajaran-ajaran Presiden RI pertama ini untuk dijadikan acuan guna memajukan negara dan bangsanya hingga seperti saat ini. Sungguh sebuah ironi.

Begitu pun dengan ajaran Pluralisme Presiden RI keempat, Gus Dur, yang mampu membawa pencerahan dan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sungguh sangat didambakan bisa kembali dibangkitkan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia yang beranekaragam.

Gus Dur tidak ingin melihat bangsa ini terpecah hanya karena perbedaan suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Gus Dur justru melihat keanekaragaman dan perbedaan yang ada di negeri ini adalah merupakan kekuatan bangsa Indonesia.

Sehingga itu, dalam kondisi negara yang seakan tak punya arah dan kehilangan jatidirinya seperti saat ini, rakyat tentunya sangat merindukan munculnya pemimpin baru yang mampu menghidupkan kembali ajaran-ajaran dari kedua mantan Presiden RI tersebut.

Dan jika Tuhan memberi restuNYA dari langit  dan bumi kepada Rizal Ramli sebagai Pemimpin di negara ini pada Pilpres 2014 mendatang, maka Rizal Ramli bertekad menghidupkan ajaran Bung Karno, juga ajaran Gus Dur tersebut.

“Mari kita jalankan pikiran Bung Karno dan Gus Dur. Saya percaya Indonesia akan hebat dan makmur seperti negara-negara (yang sudah besar) lain,” ajak RR1 selaku Capres Konvensi Rakyat dalam gelaran debat publik yang diselenggarakan oleh Komite Konvensi Rakyat di Aula Balai Adika Hotel Majapahit Surabaya (Minggu, 5/1). http://m.rmol.co/news.php?id=138836

Rizal Ramli bertekad untuk menjadikan Indonesia nantinya sebagai negara yang tidak akan didikte dan dijajah oleh Barat di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Salah satunya, Rizal Ramli sebagai ekonom senior memastikan diri akan menolak campur tangan IMF.

Rizal Ramli sangat mengetahui, bahwa Indonesia sejak Orde Baru menjalankan pembangunan ekonominya di bawah bayang-bayang IMF sehingga terpuruk dalam krisis moneter (krismon) yang berkepanjangan dan menimbulkan beban utang yang terus membengkak hingga hari ini, yakni karena bersamaan dengan tetap dilanjutkannya “budaya” utang oleh rezim saat ini.

-----------

*Sumber: Kompasiana

Kuda Hitam Capres 2014 itu adalah Sosok Non-Parpol

Kategori: Opini*

[RR1online]:

BURSA Capres untuk Pilpres 2014 saat ini sudah sangat ramai diperbincangkan, baik di dunia nyata, terlebih di dunia maya. Masing-masing sosok bahkan sudah “mencuri start” kampanye dengan melakukan sosialisasi diri, mulai di media cetak, elektronik, hingga di media jejaring sosial demi merebut simpatik rakyat.

Terlebih dengan telah masuknya tahun 2014, bisa dipastikan mereka dan para pendukungnya tentu akan semakin gencar bersosialisasi. Selain melalui media, sosialisasi itu juga dilakukan dengan menancapkan baliho dan menempel stiker di berbagai lokasi strategis, mencetak baju kaos khusus bergambar jagoan masing-masing, juga pembuatan dan penerbitan buku dan lain sebagainya. Singkat kata: “kini, tiada hari tanpa sosialisasi dan pencitraan”.

Mereka yang melakukan sosialisasi diri tersebut, tentu ada yang secara sengaja dan terang-terangan menampilkan diri sebagai sosok yang akan maju dalam pilpres 2014. Ada pula yang masih “malu-malu kucing”, namun selalu tampil dalam berbagai kegiatan pencitraan dengan membawa nama parpolnya. Dan ya, mereka semuanya adalah berasal dari kalangan parpol.

Dari semua sosok kader parpol saat ini, baik yang terang-terangan maupun yang masih malu-malu kucing, sebetulnya sangat dipahami oleh publik bahwa mereka semuanya sudah “menjual diri”. Yakni dengan gencar “bergerilya” menabur pesona dan pencitraan diri di depan publik.

Pertanyaannya. Mengapa mereka jauh-jauh hari sudah melakukan “pencurian start”…???

Menurut saya, selain karena alasan begitu sulitnya meraih perolehan parlemen-treshold dan presiden treshold, seluruh parpol juga nampaknya merasa sangat dipenuhi dengan timbunan kekuatiran dan kecemasan terhadap publik yang sudah mulai tak percaya lagi dengan elit-elit parpol.

Bahkan sebagian besar rakyat di berbagai lapisan pun sudah terang-terangan melakukan perlawanan dengan cara “mengampanyekan” untuk tidak lagi percaya kepada para partai politik. Sebab, sejauh ini parpol dinilai hanya dimanfaatkan untuk memburu kekuasaan, lalu para parpol pun korupsi secara berjamaah dengan berbagai modus.

Untuk mengimbangi “perlawanan” rakyat dari sejumlah lapisan tersebut, para parpol pun secara keroyokan menciptakan lapangan dan ruang pertarungan pra-pemilu. Yakni selain menyuguhkan figur jagoan mereka masing-masing, para parpol juga membentuk barisan pendukung. Di dunia maya, bahkan diinformasikan 1 pendukung sampai punya 50 akun (malah bisa lebih) dalam wajah yang berbeda-beda tetapi sesungguhnya cuma satu orang, misalnya di Facebook, Twitter dan di jejaring sosial lainnya.

Dalam ruang inilah parpol leluasa memainkan strategi pencitraannya dengan sengaja menciptakan pertarungan dengan melibatkan “barisan pendukungnya” masing-masing secara bebas menghujat dan saling mencaci-maki satu sama lainnya. Parahnya, sebagian besar media secara komersial juga ikut “membantu” pertarungan tersebut, seakan tanpa mempertimbangkan nasib bangsa jika Pemilu ternyata kembali hanya menghasilkan pemimpin yang korup.

Dari situ sangat jelas terlihat, bahwa figur parpol yang diadu saat ini sesungguhnya hanya memburu popularitas, dan media yang ikut membantu hanya memburu profit dan masa depannya sendiri-sendiri.

Untungnya, kelompok masyarakat yang memahami kondisi seperti ini masih nampak kokoh pada pendiriannya, yakni akan tetap menolak figur dari parpol, apalagi parpol yang bersangkutan diketahui adalah parpol sarang korupsi.

Kelompok masyarakat sebagiannya bahkan lebih memilih untuk diam, dan tetap menjadi “penonton” setia menyaksikan pertarungan parpol di ruang yang masih terlihat sangat kotor itu.

Saya katakan masih sangat kotor, karena masalah-masalah negara yang begitu sangat diharapkan rakyat untuk dapat segera diatasi, hingga detik ini belum jua bisa dituntaskan. Artinya, dalam kondisi yang menuntut agar masalah-masalah negara yang bertumpuk seperti sekarang, para parpol penguasa beserta koalisinya malah ramai-ramai menyibukkan diri terjun dan hanya fokus bertarung untuk meraih kekuasaan. Dan maaf, mungkin hanya orang hilang ingatan yang tidak mampu memahami kondisi tersebut.

Sehingga itu, pemikiran saya sangat bertolak belakang dengan pandangan yang menunjuk figur dari kader parpol yang akan menjadi kuda hitam dalam memenangkan pilpres 2014.

Sebab, meski memang belum tentu diunggulkan oleh rakyat, tetapi seorang figur dari kader parpol yang akan atau telah dicapreskan oleh parpolnya, tentulah adalah sosok yang sangat diunggulkan di dalam tubuh parpolnya.

Olehnya itu, mereka (para sosok kader parpol) yang telah muncul dan yang sudah disebut-sebut akan maju bertarung pada Pilpres 2014 tersebut tentulah sudah menjadi kesepakatan sebagai sosok unggulan, baik yang sudah terang-terangan menyatakan diri sebagai capres, maupun yang masih malu-malu kucing. Sebab, tidak mungkin berani dimajukan oleh parpolnya sebagai capres apabila dinilai bukan unggulan.

Siapa-siapakah mereka yang telah diunggulkan oleh para parpolnya masing-masing…??? Mereka adalah:

1. Abu Rizal Bakrie --- terang-terangan dan sudah deklarasi (Golkar, belum ada pasangan)

2. Wiranto --- terang-terangan dan sudah deklarasi (Hanura, sudah ada pasangan)

3. Yusri Ihza Mahendra ---terang-terangan dan sudah deklarasi (PBB, belum ada pasangan)

4. Sutiyoso ---terang-terangan dan sudah deklarasi (PKPI, belum ada pasangan)

5. Prabowo ---terang-terangan, namun belum deklarasi (Gerindra, belum ada pasangan)

6. Hatta Rajasa --- terang-terangan, namun belum deklarasi (PAN, belum ada pasangan)

7. Seluruh peserta Konvensi Partai Demokrat --- terang-terangan, namun belum ada keputusan

8. Megawati Soekarnoputri --- malu-malu kucing (PDI-P, belum ada pasangan)

9. Joko Widodo --- malu-malu kucing (PDI-P, belum ada pasangan)

10. Rhoma Irama --- terang-terangan, namun belum deklarasi (PKB, belum ada pasangan)

11. Mahfud MD --- malu-malu kucing (PKB, belum ada pasangan)

12. Suryadharma Ali --- malu-malu kucing (PPP, belum ada pasangan)

13. Anis Matta --- malu-malu kucing (PKS, belum ada pasangan)

14. Surya Paloh --- malu-malu kucing (Nasdem, belum ada pasangan)

15. Jusuf Kalla --- terang-terangan, namun belum deklarasi (kader Golkar)

Menurut saya, mereka-mereka tersebut di atas adalah “kuda-kuda tunggangan” yang boleh jadi, baik disengaja atau tidak, hanya dijadikan untuk “pemanasan” sekaligus sebagai kuda pelari tahap pertama. Atau sederhananya, bisa saya sebut sebagai “kuda abu-abu” di tahap pertama dalam lomba lari kuda estafet.

Tahap pertama yang saya maksud adalah tahap di mana sejumlah parpol akan mengukur kesuksesan pelaksanaan Pileg. Selanjutnya, sejumlah parpol tersebut akan “menggunakan” kuda lain untuk dilombakan pada tahap kedua (Pilpres).

Artinya, di saat “kuda abu-abu” dinilai sudah menyelesaikan “tugasnya”, dan juga ketika “kuda-kuda tunggangan” di parpol lainnya sudah berada di titik yang “melelahkan dan pula menjenuhkan” di tahap awal, maka akan ada sosok dari kalangan non-parpol sebagai “kuda hitam” yang ditunjuk oleh parpol jeli yang akan muncul sebagai pemenang.

Namun Kuda Hitam yang saya maksud di sini tidak harus berposisi sebagai capres, tetapi juga sebagai Cawapres. Masih ingat Boediono yang tiba-tiba muncul sebagai Cawapres, lalu mampu tampil sebagai Kuda Hitam dalam “menopang” SBY sebagai “Kuda Tunggangan” pada Pilpres 2009 lalu…??? Jika ingin dihubung dengan aura suasana politik saat ini, maka seperti itulah prediksi saya.

Lalu kemungkinan siapa-siapakah sosok yang bisa disebut sebagai “kuda hitam”…???

Jusuf Kalla (JK) nampaknya tidak layak disebut kuda hitam. Sebab, selain sudah pernah bertarung pada Pilpres 2009, ia juga bukan berasal dari kalangan non-parpol. Kalau pun JK ingin disebut kuda hitam, maka ia hanya boleh jadi sebagai kuda hitam dalam pertarungannya untuk muncul sebagai Capres pada Partai Golkar menaklukkan ARB.

Juga dengan Rhoma Irama. Raja Dangdut ini hanya akan menjadi kuda hitam dalam pertarungannya memenangkan diri sebagai capres bersaing dengan Mahfud MD dalam internal PKB. Demikian pula sebaliknya, Mahfud bisa menjadi kuda hitam mengalahkan Rhoma Irama.

Begitu pun kuda hitam yang memenangkan diri untuk dimajukan sebagai capres bisa saja terjadi di dalam tubuh PDI-P dengan mengalahkan Jokowi. Kuda hitam yang dimaksud bisa Megawati, bisa Puan, dan bahkan bisa pula orang luar (non-parpol) namun diyakini memiliki jiwa dan semangat yang persis mendekati karakter Soekarno.

Dan satu-satunya sosok dari kalangan non-parpol (tak berpartai sejak dulu) yang memang masih sering kurang diunggulkan padahal memiliki segunung pengalaman dan daya dobrak serta perjuangan yang senantiasa pro-rakyat, karena memang mengawali langkahnya sebagai aktivis pejuang Perubahan hingga kini, adalah DR. Rizal Ramli (RR1).

Dan dengan tanpa ragu-ragu saya katakan bahwa dialah (RR1) yang sangat berpotensi dan berpeluang menjadi Kuda Hitam (baik sebagai Capres maupun Cawapres) yang akan muncul sebagai pemenang Pilpres 2014 yang diusung oleh parpol jeli.

Saya tidak ragu-ragu memprediksi kuat dan menunjuk RR1 sebagai Kuda Hitam. Karena selain memang memiliki rekam jejak yang amat fenomenal, jiwa pengabdian dan perjuangan RR1 terhadap negeri ini betapa telah memang terbentuk secara alami (tidak instan atau dengan melalui rekayasa), juga dengan ketokohannya tidaklah dibentuk dan dibangun melalui parpol tertentu seperti figur-figur capres lainnya.

Boleh jadi sosok Kuda Hitam yang dimaksud oleh pakar spritual Ki Kusumo dalam penerawangannya seputar Pemilu 2014 adalah Rizal Ramli. “Kuda hitam ini begini lho, bukan partai-partai yang dijagokan, jadi nanti ada yang enggak pernah disangka. Makanya tahun 2014 tahun yang penuh kejutan,” ujar Ki Kusumo seperti dikutip merdeka.com.

Menurut Ki Kusumo, akan muncul sosok kuda hitam, tokoh yang sama sekali tidak diunggulkan tetapi menang dalam Pilpres 2014. Tahun 2014, adalah tahun kuda menurut keyakinan etnis China.

Dan jika ingin dihubungkan dengan keyakinan tahun 2014 yang menyebutkan sebagai “tahun Kuda emas”, maka setelah ditelusuri ternyata RR1 juga lahir di tahun Kuda.

Sehingga jika sosok Kuda Hitam yang dimaksud oleh Ki Kusumo ialah RR1, maka RR1 selanjutnya adalah berusaha mencari “Kuda Tunggangan (parpol)” yang cocok dan yang juga serius memenangkan Pilpres 2014. Yakni bisa dengan menjadikan Rizal Ramli (RR1) sebagai Capres, dan tentunya bisa juga diposisikan sebagai Cawapres.

Namun terlepas dari semua itu, dalam rangka memenangi Pilpres 2014, parpol tentunya harus bisa benar-benar jeli menangkap peluang di tahun kuda ini dengan tidak menyia-nyiakan sosok yang bisa diyakini sebagai Kuda Hitam. Tetapi, selanjutnya terserah keputusan parpol yang serius ingin memenangkan Pemilu 2014 melalui sosok kuda hitam tersebut.

------

*Sumber: Kompasiana

Maaf, Capres Dewa Pun Tidak Aku Pilih jika dari Parpol Korup

Kategori: Opini*
[RR1online]:
SESUNGGUHNYA sampai detik ini belum ada partai politik (parpol) yang mampu memberikan PENYELESAIAN secara tegas dan nyata terhadap seluruh persoalan yang sedang melilit di negeri ini. Sehingga para parpol yang menghuni Senayan saat ini boleh dikata sebetulnya 99,99 persen telah GAGAL TOTAL dalam mengemban amanah rakyat. Sebaliknya, mereka (para parpol) berhasil dan sukses 100 pesen memperkaya diri masing-masing.

Buktinya, kondisi bangsa dan negara di semua sektor sejauh ini makin “teramat parah”. Moral rakyat banyak dirusak oleh para elit parpol dan pejabat negara yang lebih banyak memberi contoh negatif.

Masalah ekonomi yang terus terpuruk dan sangat sulit dikendalikan dan dibenahi oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga tak sedikit rakyat kita terpaksa memilih mencuri karena hanya ingin mempertahankan hidup.

Di sisi lain, hukum dan politik justru sangat gampang dikendalikan karena dapat menjadi “alat pemuas” buat kelompok-kelompok tertentu. Makanya tak sedikit pejabat negara yang merasa PD (percaya diri) leluasa merampok uang negara. Mengapa…???

Karena Bendera Merah Putih, UUD 1945, Pancasila, Garuda sebagai Lambang Negara dan foto Presiden beserta wakil Presiden yang terpajang di dinding gedung-gedung pemerintahan seakan hanya sebagai mantra dan jimat bagi para koruptor. Agama bahkan tak jarang hanya dijadikan sebagai topeng untuk mengelabui mata rakyat.

Dan parahnya, rakyat pun begitu gampangnya tertipu, lalu saling serang-menyerang, hujat-menghujat, caci dan memaki, bahkan saling bentrok satu dengan lainnya hanya karena membela dan mendukung figur dari parpol masing-masing. Bahkan masih ada juga kelompok dari rakyat yang terang-terangan membela seorang gubernur terduga sebagai koruptor dengan menantang KPK untuk adu jotos. Sungguh menjijikkan dan memalukan…!!!

Itulah salah satu bukti, bahwa sesungguhnya bangsa dan negara kita saat ini memang sudah rusak sangat parah akibat sistem Pemilu yang bisa “mengizinkan setan (penjahat)” untuk menjadi kepala daerah dan atau kepala negara melalui politik transaksional. Dan politik transaksional inilah yang dapat membuat parpol menjadi “kaya raya”. Selanjutnya, akan semakin bertambah kaya lagi jika “setan” tersebut berhasil memenangkan Pilkada/Pilpres. Jadi tak usah heran jika sistem Pemilu tersebut masih terus dipertahankan oleh para parpol yang bercokol di Senayan saat ini.

Olehnya itu, dewa sekali pun yang dimunculkan sebagai capres dari hasil penggodokan parpol korup, itu tidak akan mungkin saya pilih. Jika memberikan uang, maka uangnya saya ambil, namun capresnya tidak akan saya pilih. Percaya..!!! Sebab, ketika dewa itu menyatakan siap maju sebagai capres dari salah satu parpol korup, maka di saat itu jiwa dewa tersebut sesungguhnya sudah menjelma menjadi “seekor iblis”.

KONVENSI RAKYAT
Sebagai salah satu alternatif solusi dalam menjalankan sistem Pemilu kita secara demokrasi dengan benar, yakni para parpol hendaknya sebisa mungkin merekrut capres dari hasil konvensi rakyat yang diselenggarakan oleh kelompok non-parpol.

Sebab saya melihat, konvensi rakyat cenderung lebih murni dan objektif karena mulai dari pendaftarannya hingga penentuannya diserahkan kepada dan menurut selera rakyat, bukan selera parpol yang lebih banyak menganut politik transaksional.

Seperti diketahui, pada 10 Nopember hingga 10 Desember 2013 yang lalu Komite Konvensi Rakyat telah membuka pendaftaran bagi anak bangsa untuk mengikuti pemilihan sebagai kandidat Capres 2014.

Dan pada masa pendaftaran tersebut, Komite KRC (Konvensi Rakyat Capres) telah menerima sebanyak 25 pendaftar yang  telah mengajukan diri sebagai peserta. Namun pada tahap seleksi akhir, komite hanya menetapkan 7 (tujuh) kandidat capres pada 19 Desember 2013 yang lalu.

Adapun ketujuh kandidat capres 2014 tersebut adalah:
1.    Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis, dan mantan Menteri Sekretaris Negara)
2.    Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, dan mantan Menteri Keuangan)
3.    Isran Noor (Bupati Kutai Timur)
4.    Sofjan Saury Siregar (Rektor Islamic University of Europe Rotterdam-Holland, Belanda)
5.    Ricky Sutanto (Pengusaha)
6.    Anni Iwasaki (novelis, Aktivis Perempuan Indonesia di Jepang)
7.    Tony Ardie (Mantan aktivis, dan mantan Ketua Umum PB HMI)

Kandidat Capres 2014 Konvensi Rakyat.

Jika diperhatikan, masing-masing kandidat capres Konvensi Rakyat tersebut memiliki latar-belakang yang berbeda-beda. Yakni, ada seorang ekonom senior, pakar hukum tata-negara, akademisi, entrepreneur kelas atas, kepala daerah (spesifikasi ahli pertanian), penulis (perempuan), serta aktivis.

Selanjutnya, demi melahirkan kandidat capres pilihan rakyat, Komite kemudian memboyong para peserta untuk dapat melakukan debat publik di 6 kota besar. Yakni, dimulai pada 5 Januari 2014 di kota Surabaya, Medan (19/1/2014), Balikpapan (2/2/2014), Makassar (16/2/2014), Bandung (2/3/2014) dan Jakarta (9/3/2014).

Meski mungkin ketujuh kandidat Capres Konvensi Rakyat itu belum memenuhi selera sejumlah masyarakat, tetapi mereka (ketujuhnya) paling tidak masih lebih baik dibanding seorang dewa yang maju sebagai capres melalui parpol korup.

SALAM PERUBAHAN…!!!

---------------

*Sumber: Kompasiana

Try Sutrisno Ajak Tokoh Bangsa yang Berkualitas Daftar Jadi Capres

[RR1online]:

KONDISI ketahanan nasional kita saat ini nampaknya sangat berpotensi mengalami guncangan akibat gesekan dan ambisi politik yang berjalan di atas sistem yang sangat keliru.

Membangga-banggakan diri sebagai negara dan bangsa yang berdemokrasi, padahal tidak sedikit hal yang krusial justru tidak mencerminkan wajah demokrasi. Terutama dalam bidang politik dan hukum, sejauh ini justru masih sangat kental memamerkan pola diskriminatif.

Sehingga akibat dengan tetap dijalankannya tatanan yang keliru itu, membuat negara ini pun hanya dimiliki dan dikuasai oleh para elit parpol saja, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu pula.

Dari situ, karena merasa telah “menguasai” negara ini, maka para penguasa itu pun kemudian merasa bisa seenaknya memakan dan melahap uang negara, juga seenaknya menjual dan menggadaikan harta-harta dan aset negara kepada negara lainnya. Pada akhirnya, rakyat pun tak bisa berbuat banyak karena terpasung oleh sistem yang disebut modern tetapi dijalankan secara jahiliah.

Dan jika kondisi itu terus dibiarkan tanpa ada upaya dari rakyat untuk melakukan perubahan, maka negara kita hanya menunggu waktu kapan hancurnya. Rakyat tak perlu membuang-buang waktu dan energi yang banyak untuk mendesak pemerintah agar bisa mencari solusi atas kondisi yang telah memprihatinkan ini. Sebab, sampai kiamat pun pemerintah korup tidak akan sudi memberi solusi sesuai yang diinginkan oleh rakyat.

Menyikapi hal tersebut, mantan Wapres RI periode 1993-1998, Try Sutrisno mengatakan, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi ketahanan nasional. Dengan mengetahui situasi terkini, maka diharapkan dapat membangun kembali bangsa yang sedang mengalami cobaan berat.

Dikatakannya, untuk membenahi bangsa yang sedang digerogoti korupsi, dililit utang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga nilai-nilai Pancasila yang semakin pudar, tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas.

“Seharusnya tokoh bangsa yang berkualitas, jujur, dan berani diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini,” ujar Try Sutrisno selaku salah satu anggota Komite Konvensi Rakyat-Capres 2014, melalui rilis Sekretaris Komite Konvensi Rakyat, Jumat (6/12).

Sehingga itu, Try Sutrisno mengimbau kepada kader-kader terbaik bangsa agar dapat mendaftarkan diri dan mengikuti Konvensi Rakyat. Sebaiknya, tidak hanya partai politik yang mengadakan Konvensi, melainkan kelompok independen seperti Konvensi Rakyat juga harus diberi kesempatan.

“Ini adalah bagian dari kritik masyarakat terhadap situasi politik yang ada, di mana korupsi makin merajalela dan degradasi moral yang melanda para politisi kita,” pungkasnya.
(map/ams)

Cegah Lahirnya Capres Korup Melalui Konvensi Rakyat

Kategori: Opini*

[RR1online]:

SAAT ini negara dan bangsa Indonesia betul-betul sangat disibukkan dengan urusan korupsi. Mulai dari mengorupsi proyek-proyek APBN/APBD, hingga kepada “perampokan” bank dengan berbagai modus yang dilakukan oleh para elit parpol korup berserta keluarga dan kroninya.

Sungguh, uang rakyat (negara) ini benar-benar disantap oleh para pejabat dan elit parpol dengan sangat lahapnya di bawah kendali para penguasa korup. Dagingnya dihabisi, dan rakyat pun hanya berebut tulang. Lalu apakah kita masih harus memilih pemimpin korup dari parpol yang korup pula..??? Jika “yaa...” Sungguh terlalu…!????!

Kesadaran, kekompakkan dan kesepakatan rakyat sangat-sangat dibutuhkan agar tidak lagi memberi kesempatan kepada parpol korup untuk secara leluasa melahirkan pemimpin yang hanya identik dengan seorang “perampok”.

Rakyat harus sadar, bahwa jauh-jauh hari sebelum pemilu, para parpol korup sesungguhnya telah menyiapkan beberapa kader untuk dapat dilahirkan dan dimunculkan sebagai “pewaris” yang akan melanjutkan kekuasaan korup mereka.

Rakyat juga harus sadar, bahwa para parpol korup sampai kiamat pun tidak akan mungkin melahirkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang teguh mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan parpolnya.

Coba tengok saja, selama ini apakah pernah ada parpol yang mampu benar-benar memunculkan aspirasi rakyat dalam menentukan dan melahirkan calon pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat..???

Mulai dari Soeharto hingga kepada penentuan Boediono untuk mendampingi SBY pada Pilpres 2009 saja..apakah pernah rakyat dilibatkan..??? Kemunculan mereka (para pemimpin) itu bagai tuyul yang tiba-tiba nongol, entah dengan dasar apa bisa tiba-tiba muncul dan ditetapkan sebagai capres, juga cawapres. Sungguh misterius..!? Dan inilah salah satu bukti, bahwa parpol korup sebetulnya hanya lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada untuk kepentingan rakyat.

Olehnya itu, rakyat hendaknya benar-benar harus bisa membedakan mana arti “mencari” dan mana arti “memilih” pemimpin..!!!

Selama ini, kita sebagai rakyat setiap kali pemilu atau pilpres sebetulnya hanya disuruh “pilih”, tapi tidak pernah dilibatkan “mencari dan menentukan” sosok-sosok yang patut untuk menjadi pilihan rakyat. Itu dulu yang harus dipahami..!!!

Para calon presiden (capres) hanya selalu dicari dan ditentukan oleh parpol. Setelah ditemui dan ditetapkan sebagai capres, maka giliran KPU yang melakukan ajakan (paling banyak melalui iklan) mengimbau agar rakyat segera memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan sebuah alasan klasik, yakni: demi menyukseskan pemilu.

Dari situ, rakyat seharus sadar, bahwa sesungguhnya bukan pemilu yang harus disukseskan, namun sebagai prioritas adalah bagaimana menyukseskan “pencarian” calon pemimpin (capres) terlebih dahulu agar pemilu dapat terselenggara dengan sukses. Tentu saja capres yang ingin dicari itu adalah sesuai selera rakyat, bukan semata selera yang hanya menguntungkan parpol.

Pemilu (Pilpres) tidak diminta untuk disukseskan pun pasti diyakini akan berjalan sukses. Yakni apabila capres yang disuguhkan oleh parpol tersebut adalah benar-benar sesuai dengan selera rakyat. Tetapi jika hanya dominan menurut selera parpol, maka angka golput akan selalu bertambah, dan situasi pilpres akan selalu dipenuhi dengan kecurangan. Akibatnya, ini bisa memicu terjadinya konflik antar para pendukung. Mengapa..???

Sebab, capres-capres yang tersaji tersebut hanya berasal dan ditentukan oleh para parpol yang masing-masing hanya lebih mengandalkan kekuatan uang. Artinya, rakyat dipaksa bersaing secara ekstrim dan fanatik untuk mendukung dan membela figur masing-masing dari parpol tertentu karena hanya didorong oleh kekuatan money-politic demi mewujudkan deal-deal kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat.

Proses dan sistem seperti inilah sesungguhnya yang justru selama ini membuka dan memberi kesempatan bagi “perampok atau penjahat” pun bisa menjadi capres, lalu menjadi penguasa. Dan hanya rakyatlah yang bisa menghentikan sistem yang sangat buruk itu. Salah satunya adalah dengan melalui Konvensi Capres yang dilakukan langsung oleh rakyat, bukan yang dilakukan oleh parpol.

Saya setuju dengan statement Aristides Katoppo (anggota Komite Konvensi Rakyat) yang menyebutkan, bahwa kader-kader terbaik bangsa yang selama ini tidak terwadahi dalam partai politik maupun organisasi politik manapun, bisa mencalonkan dirinya (melalui Konvensi Rakyat) demi memperbaiki nasib bangsa ke depan.

“Dalam proses penjaringannya, Konvensi Rakyat jauh dari proses-proses yang tidak demokratis dan bebas politik uang,” kata Aristides Katoppo dalam keterangan persnya, Senin (2/12/2013).

Semestinya, kata Aristides, partai politik berpikir untuk mengambil calon yang nantinya muncul dari Konvensi Rakyat, yakni sebagai bentuk keberpihakan partai politik terhadap rakyat.

Aristides tidak membatah bahwa hanya parpol yang bisa mengajukan calon presiden. Tetapi, menurutnya, justru dengan hak politik tersebut parpol harusnya serius mencari calon presiden yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.

Dalam catatan Aristides, masyarakat saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik lantaran banyaknya orang partai yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi. “Hal ini harus diantisipasi parpol dengan bijaksana dan merangkul rakyat dengan cara mengakomodasi calon-calon yang muncul dari Konvensi Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komite Konvensi Rakyat lainnya, Profesor Asep Warlan Yusuf, menegaskan, kini saatnya momentum bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang berkualitas, kredibel, dan bersih. “Dalam suasana kebatinan politik seperti ini, masyarakat harus proaktif untuk mencari dan menemukan tokoh yang akan memimpin diri dan bangsanya,” ujar Prof. Asep Warlan.

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan ini, Konvensi Rakyat 2014 mestinya dimaknai secara positif oleh partai politik. Karena, dengan adanya Konvensi Rakyat ini, partai politik seharusnya merasa terbantu.

“Partai politik tidak akan kesulitan mencari figur untuk dicalonkan sebagai kandidat capres-cawapres, karena selain memiliki kader partai internal, Konvensi Rakyat juga akan memberikan alternatif calon yang kapabel,” ujarnya.

Prof. Asep Warlan juga mengingatkan perlunya keseriusan dari rakyat untuk melakukan perubahan. “Tanpa dukungan semua pihak dalam masyarakat, harapan bagi terwujudnya pemimpin Bangsa yang didambakan rakyat, tidak lebih dari sekadar keinginan dan wacana belaka,” katanya.

Sehingga itu, lanjut Prof. Asep, melalui Konvensi Rakyat yang akan melakukan serangkaian dialog publik di berbagai kota, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, budayawan dan rohaniawan sangat diharapkan dapat mengkritisi para peserta konvensi. Konvensi Rakyat juga akan mengadakan survei terhadap nama-nama yang ikut kegiatan konvensi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterpilihan mereka.

Sementara itu, Sekretaris Komite Konvensi, Rommy Fibri memastikan hingga pertengahan Desember siapapun masih bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti Konvensi Rakyat. Sejauh ini, ungkap dia, sudah ada puluhan peserta yang mendaftar.

Menurut Rommy Fibri, tidak ada pungutan apapun untuk mendaftar di Konvensi Rakyat. Hal ini perlu disampaikan mengingat Komite Konvensi ingin menegaskan sekali lagi bahwa seharusnya proses politik itu bisa murah. “Karena jika proses politik itu mahal, maka yang akan terjadi adalah korupsi, korupsi, dan korupsi,” katanya.

Dari seluruh uraian di atas dan jika dihubungkan dengan kondisi negara saat ini, maka nampak sekali memang bahwa persoalan utama kita saat ini adalah bagaimana dengan secara sadar bisa mencari dan memunculkan pemimpin yang benar-benar berasal dari rakyat dan untuk rakyat pula. Sebab, jika hanya mengandalkan capres yang hanya ditentukan menurut selera parpol (tanpa melibatkan rakyat), maka capres yang lahir itu adalah figur yang berasal dari parpol dan untuk parpol pula.

Sekali lagi, rakyat harus paham, bahwa negara kita ini bisa hancur jika hanya mengandalkan sistem yang sedang dijalankan saat ini tanpa ada upaya menempuh cara lainnya, di mana parpol bisa saja dibeli oleh para pemburu kekuasaan.

Bayangkan jika parpol bisa dibeli (seperti yang terjadi selama ini), maka suara pasti juga bisa dibeli. Sehingga ujung-ujungnya, kekuasaan adalah milik pribadi karena juga sudah dibeli. “….Sebab setelah terpilih mereka bilang mau ngapain lagi, kan sudah bayar,” lontar Rizal Ramli, tokoh nasional yang sangat giat melawan korupsi sejak dulu.

Olehnya itu, untuk mencegah lahirnya capres korup yang bisa membeli parpol sebagai kendaraannya, maka Konvensi Rakyat adalah cara yang tak bisa ditawar-tawar lagi untuk segera didukung penuh agar kekuasaan negara tidak jatuh ke tangan pemimpin yang korup lagi.
----------
Salam PERUBAHAN...!!!
-----------
*Sumber: Kompasiana

KPK Sekarang Kayak Parpol?

[RR1online]
PADA musim Pemilu Presiden (Pilpres) 2914 ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Abraham Samad,-entah disengaja atau tidak-, juga ikut disebut-sebut sebagai sosok yang layak dimajukan sebagai Cawapres.

Jika Abraham Samad ternyata berminat dan berambisi untuk benar-benar tergiur maju menjadi Cawapres, maka KPK sesungguhnya sudah seperti sebuah organisasi Partai Politik. (Parpol).

Padahal Abraham Samad sebagai Ketua KPK masih punya utang (janji) yang belum diwujudkan hingga saat ini.

BERIKUT ini adalah janji-janji Abraham Samad yang berhasil memukau sejumlah anggota DPR. Dan, “berkat” janji-janji itulah, anggota DPR kemudian lebih memilih Abraham Samad sebagai Ketua KPK dibanding kandidat lainnya. Yakni:

- Akan pulang kampung ke Makassar apabila dalam tempo setahun menduduki kursi Ketua KPK tidak mampu berbuat apa-apa. “Saya enggak perlu diminta turun (sebagai pimpinan). Satu tahun enggak bisa apa-apa, saya akan mundur.”

- Akan menuntaskan kasus-kasus yang tengah ditangani KPK. (Terutama kasus Bank  Century)

- Tidak akan pandang bulu terhadap siapa pun yang tersangkut korupsi, termasuk keluarganya. “Saudara saya pun saya gantung, jangankan orang lain, saudara yang dekat yang saya cintai akan saya gantung. Saya bicara semua on the track.”

- Mengabaikan intervensi dari pihak luar baik dari Istana maupun DPR.

Namun, janji yang pernah “dikampanyekan” (dilontarkan) Abraham Samad ketika fit and proper test itu, sampai kini belum juga mampu diwujudkan oleh Ketua KPK yang dilantik pada tanggal 16 Desember 2011 itu.

Abraham Samad nampaknya pandai berjanji, layaknya seorang calon kepala daerah yang berasal dari sebuah parpol tertentu, tetapi ketika telah berhasil terpilih, janji-janjinya sudah sangat sulit ditepati .

Bahkan janji itu kembali diulanginya lagi di hadapan DPR. “Agar menghilangkan dugaan politisasi kasus Bank Century, seperti yang dikemukakan teman-teman Demokrat seperti untuk mengulur-ulur sampai 2014, maka saya usulkan kasus Bank Century harus selesai tahun ini (2012),” kata Abraham Samad saat bertemu dengan Tim Pengawas Penyelesaian (Timwas) Bank Century DPR di Jakarta, Rabu (15/2/2012). Dikutip rol.

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding mengaku terpilihnya Abraham karena keberanian dia mundur jika tidak bisa menangani kasus. ”Saat pemaparan visi misi dalam jangka waktu setahun tidak bisa laksanakan kinerja sesuai harapan publik,kalau tidak sanggup dia akan mundur,” kata Suding.

Anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, mengaku akan terus menagih janji  KPK untuk segera menindaklanjuti penanganan kasus Century. Karena KPK sudah menggeledah Gedung BI beberapa waktu lalu. “Tidak ada alasan KPK bekerja lamban dalam penanganan kasus ini,” paparnya.

Ahmad Yani berpendapat, kasus Bank Century sudah jelas siapa yang bertanggungjawab akan terbitnya kebijakan penyelamatan Bank Century. Ia berharap kerja cepat KPK akan menghapus keraguan publik yang menilai lamban pada komisi antirasuah.

“Sudah jelas semuanya siapa intelectual dader-nya. Aliran dananya itu sudah jelas semua. Janji KPK kita tunggu,” tegas Ahmad Yani yang juga anggota Timwas itu.

Bahkan Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal juga secara terang-terangan telah menyebut nama SBY dan Boediono adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Sebab, SBY sebagai kepala negara pasti mengetahui aliran dana bailout Century Rp6,7 triliun itu.

Desakan untuk segera menetapkan Boediono sebagai tersangka juga telah dilontarkan secara tegas oleh Forum Gema 77-78 di Gedung KPK, Senin (2/12/2013).

Tetapi desakan maupun upaya menagih janji yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR beserta komponen-komponen masyarakat, seperti mahasiswa hingga para ormas aktivis antikorupsi, sampai kini pun masih seakan tetap tidak dihiraukan oleh KPK.

Jika KPK ingin konsekuen dengan apa yang telah diucapkannya sebagai janji tersebut, maka Abraham Samad sejak 16 Desember 2012 semestinya sudah harus mengundurkan diri. Sebab menjelang memasuki tahun keduanya ini, KPK nyatanya masih belum mampu menuntaskan kasus Bank Century.

Padahal, diucapkan atau tidak, saat ini sesungguhnya di benak publik sudah tersimpan dua nama yang patut diseret ke pengadilan atas kejahatannya “merampok” uang negara melalui Bank Century. Yakni Boediono dan SBY, seperti yang dengan tegasnya pula telah diminta oleh Akbar Faizal dan Forum Gema 77-78 serta para aktivis antikorupsi di tanah air.

Publik pun makin memunculkan banyak pertanyaan dan sorotan terhadap KPK, di antaranya:
Ada apa sebenarnya KPK bisa sebegitu lambat menangani kasus Century??? Kenapa KPK terkesan cuma mengulur-ulur waktu?

Apakah KPK menunggu tanda tangan dan foto-copy KTP dari rakyat sebagai bentuk dukungan kayak parpol ketika lolos verifikasi??? Kalau memang tidak berani, maka lebih baik KPK dibubarkan saja..!!! Karena hanya membuang-buang energi dan uang negara yang juga tidak sedikit.

Atau karena saat ini sedang menghadapi Pemilu 2014, maka jangan-jangan KPK sudah berhasil dibujuk untuk “berkoalisi” dengan parpol penguasa, dan telah membangun deal-deal yang sudah disepakati…??? Kalau ini yang terjadi, maka KPK sudah layak disebut sebuah parpol yang hanya pandai berjanji tapi sulit ditepati. Ubah nama saja dari KPK menjadi PKK = Partai Komisi Korupsi (yakni partai yang dapat komisi/imbalan dari hasil korupsi).

Pertanyaan tentang KPK telah “berkoalisi” itu cuma sebatas dugaan. Tetapi, meski mungkin tidak ada hubungannya, namun ada pertanyaan yang agak mengusik pikiran saya. Yakni,  dari 10 pasangan calon walikota Makassar pada penyelenggaan Pemilukada yang baru saja diselenggarakan itu berhasil dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh parpol milik penguasa saat ini..??? Sekali lagi, mungkin ini tidak ada hubungannya.

Tetapi, logika politik saya berkata lain, yakni ketika warga Makassar tahu ada Abraham Samad yang sedang berjuang menangani kasus-kasus korupsi yang paling banyak menyeret kader-kader parpol penguasa, di sisi lain kok bisa-bisanya warga Makassar menjatuhkan pilihannya kepada pasangan tersebut..??? Silakan hubungkan dengan pertanyaan tentang KPK yang jangan-jangan telah berkoalisi dengan parpol penguasa tersebut di atas..!!!

Jika dugaan ini meleset, maka kemungkinan lainnya boleh saja menjadi penyebab lambatnya KPK menuntaskan kasus Century. Yakni, boleh jadi di dalam internal KPK sendiri telah terjadi politisasi, atau mungkin telah terbangun kubu-kubu di antara masing-masing anggota KPK..??? Entahlah..???

Semua dugaan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di dalam tubuh KPK. Sebab kekuatan arus politik menjelang Pemilu 2014 seperti saat ini tentu akan semakin kuat dan dahsyat.

Tetapi jujur, publik masih sangat berharap agar KPK bisa segera secepatnya menepati janji-janjinya sebelum memasuki 2014. Jika tak mampu juga, maka jangan salahkan publik memunculkan berbagai dugaan yang sudah pasti bisa sangat pahit lagi untuk KPK.

Sehingga itu, saatnya KPK (terutama Abraham Samad) untuk segera menepati janji-janjinya sekaligus membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dan seluruh dugaan miring yang ada saat ini adalah tidak benar. Yakni dengan tanpa bertele-tele dan tidak mengulur waktu lagi untuk segera tuntaskan kasus Bank Century. Itu saja dulu…!!! Dan kurangi pencitraan..!!!! (map/ams)
——
Salam PERUBAHAN…!!!!!