Rabu, 23 April 2014

Untuk Cawapres: Dulu JK Something, Sekarang Nothing?


KEPUTUSAN Partai Demokrat (PD) dalam menunjuk dan memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai Cawapres untuk diduetkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Capres pada Pilpres 2004, adalah dinilai sangat tepat untuk menghadapi pasangan-pasangan calon dari para parpol lainnya, yang ketika itu terdapat 5 pasang capres.

Saat itu, JK yang lahir pada tahun 1942 masih berusia 60 tahun. Dan usia seperti ini memang dipandang sebagai usia produktif dan matang di dunia kepemimpinan negara.

Dan ketika itu, JK memang menjadi sosok “hangat” yang sangat penting dan strategis untuk dijadikan Cawapres SBY, sebab ia baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Menko Kesra.

Boleh jadi juga karena waktu itu JK dianggap memiliki “financially the big power” (punya kekuatan keuangan-bisnis) yang dapat membantu mengatasi persoalan pembiayaan politik PD pada pilpres 2004 tersebut. Bukankah PD waktu itu boleh dikata memang masih “kere” untuk bertarung dalam Pemilu (istilah anak gaul: tidak punya uang cukup)..???

Mungkin itulah kiranya JK benar-benar menjadi sosok yang sangat “something” di mata PD ketika itu. Sehingganya, JK pun dipersunting sebagai pendamping SBY pada Pilpres 2004 silam.

Tidak hanya di mata PD, JK juga kemudian “menjelma” menjadi sosok yang sangat berarti di mata Partai Golkar. Yakni saat JK telah berhasil terpilih dan menjabat sebagai Wapres, seketika itu warga Partai Golkar sepakat dan bulat menunjuk JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tandjung.

Namun bagai drama telenovela, pada Pilpres 2009, karena mungkin sudah merasa punya “modal” untuk biaya politik, SBY pun memantapkan diri “bercerai” dengan JK. Dan sebagai gantinya, SBY “meminang” Boediono untuk dijadikan sebagai pendamping baru.

Begitu pun ketika JK takluk dalam Pilpres 2009 sebagai Capres berpasangan dengan Wiranto, Partai Golkar tak lagi bisa mempertahankan JK sebagai Ketua Umum.

Dan jelang Pilpres 2014 kini, mantan “istri tua” SBY itu pun nampaknya masih memiliki “nafsu” tinggi agar dapat dipersunting sebagai cawapres oleh Jokowi, Capres dari PDI-P itu.

Meski keinginan untuk maju bertarung dalam Pilpres adalah juga dapat menjadi hak seorang JK, namun banyak kalangan menilai, bahwa dengan usia yang sudah uzur saat ini JK sebaiknya tak usah memaksakan diri untuk mengejar kedudukan dan kekuasaan lagi, berilah kesempatan kepada orang lain yang belum pernah mendapat kesempatan namun layak untuk juga dilahirkan sebagai pemimpin baru.

Sekaitan dengan hal tersebut, saya sependapat dengan pandangan seorang pengamat dari Cyrus Network, Hasan Nasbi. Ia mengatakan, orang seperti mantan Wapres Jusuf Kalla tidak perlu mencalonkan lagi sebagai Wapres pada Pemilu 2014 ini.

Meski dinilai berpengalaman,  namun menurut Hasan Nasbi, sosok ini (JK) dianggap tidak tepat untuk berpasangan dengan kandidat capres yang ada saat ini.

“Orang seperti Pak JK buat saya seharusnya menjadi mentor bagi siapa pun presidennya bukan berburu jabatan. Siapa pun presidennya maka JK bisa menjadi mentor bagi presiden terpilih,” ujar Hasan dalam sebuah diskusi bertema: “Kawin Paksa, Hancurkan Bangsa”, di Menteng-Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

Dua dari kalangan lain juga menilai sama. Yakni, Lieus Sungkharisma selaku Koordinator Forum Rakyat dan Didied Mahaswara selaku Direktur Eksekutif The President Center, sepakat menyebutkan, bahwa JK sebaiknya lebih memilih menjadi negarawan ketimbang melibatkan diri dalam politik praktis dengan berambisi menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi karena pertimbangan usianya yang sudah sepuh.

Namun meski begitu, baik Lieus maupun Didied berharap (semoga) JK dapat menjadi orang pertama Indonesia yang bisa meraih Nobel Perdamaian.

“Pak JK sebaiknya memilih jadi negarawan atau jadi peraih Nobel Perdamaian saja, karena prestasinya sangat bagus, misalnya, dalam perdamaian berbagai konflik di tanah air, seperti Poso, Aceh, dan lainnya. Beliau kan nominator Nobel,” kata Lieus.

Saran dan penilaian lainnya terhadap ambisi JK yang ngotot kembali maju pada Pilpres 2014 juga disuarakan oleh sejumlah pengamat serta aktivis dalam sebuah diskusi bertema: “Pengusaha Hitam dan beban Demokrasi” yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), di Hotel Aulia, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Boni Hargens selaku pengamat politik dari UI menilai, terjunnya para pengusaha khususnya mengincar kursi wapres karena ada kepentingan ekonomi dan akses sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan kelompok usaha atau koleganya.

Seirama dengan Boni, Adhie Massardi dari Koalisi Masyarakat Bersih juga mencurigai ngototnya JK sebagai pedagang yang digadang-gadang untuk maju kembali sebagai cawapres, adalah karena faktor kepentingan ekonomi sekelompok pengusaha.

“Kalau Jokowi ingin didampingi orang yang mengerti ekonomi, jangan pengusaha atau pedagang, cari ekonom yang bersih, masih banyak,” kata Adhie.

Di tempat yang sama, Darmawan Sinayangsah selaku Direktur Freedom Foundation menyebutkan, JK terlalu tua untuk menjadi wapres bagi Jokowi. Lebih baik JK jadi negarawan yang mendidik saja,  jadi politisi senior. Darmawan pun memaparkan kedekatan JK sebagai pengusaha dengan para pengusaha lainnya dapat menyebabkan fokus utama ekonomi nantinya hanya berpihak kepada bisnis mereka. Ini bertentangan dengan sosok Jokowi yang digambarkan sebagai wakilnya ‘wong cilik.’

Selain itu, politisi senior PDI-P, Sabam Sirait, jauh-jauh hari juga sudah pernah memberikan pandangannya bahwa wacana Jokowi-JK adalah pasangan yang tidak layak.

Dan semua yang dikatakan oleh para teman-teman pengamat, aktivis, maupun politisi seperti di atas, adalah sangat tidaklah keliru, termasuk jika ada pengamat politik atau pihak lain yang menuding bahwa JK selama ini boleh jadi hanya memburu kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya saja.

Sebab, bisa ditengok “perjalanan” JK yang berlatar-belakang sebagai pengusaha itu. Yakni dari Kabulog  (dipecat), menteri perdagangan era Gus Dur (dipecat), selanjutnya naik menjadi Wapres (“dicerai” pada periode berikutnya). Lalu masa iya setelah tidak berhasil terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2009, JK kini malah lebih ngotot untuk  kembali menjadi Wapres..???

Sehingga itu, dosen dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Herdi Sahrasad juga mengingatkan, agar JK mengurungkan niatnya maju ke bursa cawapres. Pasalnya, selain sudah berumur (tua), nama harum JK sebagai pemimpin dan negarawan akan tercoreng apabila terjebak dalam ambisi untuk kembali menduduki kursi wapres.


SALAM PERUBAHAN 2014…!!!
------------
Sumber: Kompasiana

Minggu, 20 April 2014

Sebelum Tetapkan Cawapres, Jokowi “Patut Sikapi” Penolakannya di ITB

[RRonline]:
IRING-IRINGAN kendaraan yang membawa rombongan Joko Widodo (Jokowi) selaku Gubernur DKI Jakarta untuk memasuki Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), terpaksa berbalik arah, Kamis (17/4/2014). Akibatnya, Jokowi pun batal tampil mengisi kuliah umum sekaligus pembicara dalam acara penandatangan MoU mengenai Smart City antara ITB dan Pemerintah Kota Bandung.

Pasalnya, di depan pintu gerbang utama Kampus ITB, di Jalan Ganesa-Bandung, Jawa Barat itu ada ratusan mahasiswa ITB yang telah memasang barikade sekaligus bertindak sebagai pagar betis dengan membentangkan sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan: “Tolak Politisasi Kampus”.

Dan tentunya, di mata mahasiswa, kunjungan Jokowi yang telah memiliki status politik sebagai Capres PDIP itu dinilai perlu ditolak, karena diduga kuat akan melakukan politisasi di ITB sebagai kampus terkemuka di tanah air.

Namun apapun alasan dan pertimbangan mahasiswa ITB, Jokowi kiranya “patut menyikapi” beberapa hal secara bijak atas aksi penolakannya saat bertandang ke kampus tersebut.

Adalah pertama, Jokowi patut menyikapi secara filosofis. Bahwa, Jokowi sebenarnya tidak ditolak, tetapi hanya diingatkan dalam bentuk aksi damai agar tidak berkunjung ke kampus untuk mengisi kuliah umum, dsb, yakni di saat tahapan ajang politik sedang berjalan seperti saat ini (Pemilu). Sehingga itu, mahasiswa tak ingin diadu-domba, lalu terjebak dalam kepentingan politik dari kelompok-kelompok tertentu.

Yang kedua, Jokowi patut menyikapi secara psikologis. Bahwa, mahasiswa ITB beserta seluruh mahasiswa di perguruan tinggi lainnya adalah merupakan kaum intelektual, sehingga diminta atau tidak, ia  sudah pasti akan terus berusaha mengawal dan mengawasi setiap dinamika berbangsa dan bernegara. Yakni yang baik perlu didukung, dan yang buruk harus disingkirkan. Termasuk dalam pelaksanaan Pemilu.

Dan yang ketiga, Jokowi sangat patut menyikapi secara “historis”. Bahwa, selama negara ini berdiri, telah cukup banyak alumni ITB yang berhasil duduk di dalam kabinet sebagai menteri. Dan bahkan telah terdapat dua alumni ITB yang berhasil menjadi Kepala Negara (Presiden), yakni Soekarno dan BJ. Habibie. Sehingga itu, boleh jadi ada “rasa-rasa” yang kurang “familiar” dirasakan oleh mahasiswa ITB terhadap Jokowi sebagai capres terpopuler pada Pemilu kali ini.

Sehingga itu, sebelum menunjuk dan menetapkan sosok Cawapres, maka Jokowi patut atau tak ada salahnya jika menyikapi beberapa hal tersebut di atas.

Jika mencermati perkembangan yang ada, di mana sejauh ini publik telah mendapatkan “bocoran” seputar kandidat Cawapres yang akan menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2014, maka ITB (dalam konteks ini) sebetulnya memiliki peluang untuk kembali menambah catatan “historisnya”.

Sebab, dari bocoran nama-nama kandidat Cawapres yang sedang digodok oleh pihak Jokowi (PDIP), terdapat nama Hatta Rajasa dan Rizal Ramli, yang kedua-duanya adalah berasal dari ITB. Namun meski begitu, dari kedua nama tersebut hanya satu nama yang berlatar belakang sebagai aktivis handal serta menyandang gelar doktor ekonomi yang kini dikenal sebagai ekonom senior, yakni Rizal Ramli.

Tanpa bermaksud menyepelekan Hatta Rajasa (HR) atau pihak lainnya. Menurut pandangan saya, apabila kelak sebagai Presiden, Jokowi nantinya boleh jadi hanya akan diselimuti rasa “was-was” jika didampingi oleh HR. Sebab, kita semua tahu, bahwa HR adalah besan SBY. Dan SBY adalah “pemilik” Partai Demokrat (PD). Dan PD adalah “musuh bebuyutan” selama 10 tahun PDIP (sebagai oposisi).

Sehingga itu, jika ingin dihubungkan dengan istilah “historis” ITB, maka sosok yang besar kemungkinan dijadikan Cawapres Jokowi adalah Rizal Ramli. Apalagi memang tidak sedikit pihak yang menilai, bahwa Jokowi sesungguhnya lebih nyaman jika didampingi oleh Rizal Ramli sebagai Wakil Presiden.

Tapi mari kita tunggu, apakah sosok dari ITB kembali bisa muncul sebagai pemimpin di negeri ini pada Pilpres 9 Juli 2014…???

SALAM PERUBAHAN 2014….!!!!
-----------------------

Sumber: KOMPASIANA

Indonesia “Bejo” dan Hebat Jika Punya Pemimpin: Jokowi-Rizal Ramli


[RR1online]:
RAKYAT Indonesia kini sedang siap-siap melahirkan pasangan pemimpin melalui Pemilu Presiden (Pilpres) pada  Rabu (9 Juli 2014) mendatang.

Pemimpin seperti apakah gerangan yang mampu membuat Indonesia bisa menjadi negara "bejo" (beruntung, mujur, selamat) dan Hebat?

Jika pertanyaan di atas dihubungkan dengan kondisi tiga parpol (PDIP, Golkar, dan Gerindra) yang berhasil menduduki papan atas perolehan suara Pileg 9 April 2014 lalu, maka ketiganya pun sudah hampir memastikan akan mendapat tiket guna memajukan Capres mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.

Namun berdasar perolehan suara Pileg tersebut dan sesuai hasil pengamatan banyak pihak, maka Capres dari PDIP (Jokowi) dinilai lebih memiliki peluang dan potensi besar untuk memenangkan suara pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Tetapi meski begitu, kubu Jokowi (PDIP) hendaknya tidak serta-merta atau sesuka hati dalam memilih sosok cawapres yang akan dijadikan sebagai pendamping untuk dimajukan bertarung pada Pilpres 2014 ini. Sebab, rakyat (pemilih) pada Pemilu kali ini diyakini akan sangat ketat menghitung-hitung nilai kemampuan dari setiap capres berikut dengan cawapresnya.

Artinya, rakyat (sebagai pemilih) pada Pilpres 2014 ini diyakini tidaklah semata “meneropong” kemampuan capresnya saja, tetapi juga dipastikan akan sangat menimbang-nimbang nilai kredibilitas dan kompetensi yang menjadi cawapresnya.

Olehnya itu, PDIP dalam mencari dan menetapkan cawapres buat Jokowi sebaiknya tak perlu cemas, apalagi sampai “tersandera” dengan  hitung-hitungan “rumus koalisi bersyarat” (cawapres harus dari parpol koalisi) dengan maksud agar dapat memperbesar raihan suara pada Pilpres 2014 nanti. Sekali lagi itu tidak perlu! Santai saja, dan tak usah terlalu tegang!

Sebab, rumus-rumus koalisi pada Pemilu kali ini justeru bisa-bisa hanya menjerumuskan pasangan calon (capres dan cawapres) untuk tidak diminati oleh pemilih.

Sehingga itu, ada beberapa hal yang sangat perlu ditengok oleh PDIP sebagai pemenang Pileg untuk dijadikan pertimbangan yang jauh dari rasa galau, kuatir, dan cemas dalam menentukan cawapres yang ideal, tentu saja ideal menurut pandangan rakyat.

Beberapa hal yang perlu ditengok tersebut adalah di antaranya: bagaimana anjloknya suara Pileg yang diraih oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disinyalir sebagai akibat “ulah” ketua umumnya yang “nekat” naik di panggung kampanye Gerindra, yang membuat publik politik pun menilai bahwa PPP dan Gerindra ternyata sudah  menjalin koalisi.

Juga dengan Hanura, yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan pasangan utuh (capres dan cawapres) secara lengkap dengan ditunjang dengan gerakan pencitraan yang luar biasa, yakni beriklan di berbagai media yang meski sudah diikuti penerapan langsung “bersentuhan” dengan rakyat secara gencar. Namun hasilnya? Silakan ditengok!

Atau silakan juga ditengok sebab-sebab sang partai penguasa Partai Demokrat (PD) harus mendapat “hukuman” dari rakyat dengan hanya berada di papan tengah dalam perolehan suara Pileg 9 April 2014 kemarin. Meski sebelumnya PD sudah merekrut dari berbagai kalangan untuk dijadikan kandidat capres dalam sebuah konvensi. Tapi hasilnya? Silakan ditengok sendiri!

Namun tak kalah pentingnya yang perlu ditengok sekaligus dicermatidan direnungi sebagai pertimbangan matang oleh semua parpol (utamanya PDIP), adalah angka Golput pada Pileg 2014 kali ini sangat tinggi jumlahnya, yakni sekitar 34 persen.

Dan semua itu bukanlah sebuah misteri yang belum jelas, tetapi adalah sebuah keniscayaan. Bahwa sesungguhnya pemilih (rakyat) sejauh ini sudah kehilangan kepercayaan terhadap para parpol. Alam pikir rakyat saat ini sudah berada di tingkat : “tidak butuh lagi dengan parpol, tetapi sangat butuh pemimpin pejuang kesejahteraan ekonomi yang bisa dilahirkan oleh parpol”.

Dan untung saja ada parpol yang “bejo” (beruntung dan patut untuk dipilih) karena masih dianggap sebagai parpol yang tidak ngotot “mengemis” jabatan (dalam kabinet) lantaran lebih memilih memosisikan diri sebagai parpol oposisi selama 10 tahun, yakni PDIP. Sampai itu kiranya yang menjadi salah satu alasan buat rakyat mengapa “moncong putih” harus dimenangkan dalam Pileg 2014.

Namun meski begitu, Pileg dan Pilpres adalah dua ajang yang berbeda. Sehingga PDIP tak mesti buru-buru berbangga hati, melainkan hendaknya harus tetap mawas diri. Sebab, rakyat (pemilih) masih harus menunggu munculnya sejumlah pasangan calon (capres dan cawapres) yang akan disodorkan oleh para parpol pengusung. Idealkah atau tidak buat rakyat? Dan di sinilah pertarungan yang sebenarnya.

Sehingga itu, apabila salah memilih cawapres, maka sangat memungkinkan tingkat elektabilitas dan Akseptabilitas Jokowi sebagai capres yang mendominasi “situasi” bisa-bisa malah akan melemah atau menjadi sulit untuk dipilih oleh rakyat.

Sebab, rakyat diyakini hanya akan memilih Jokowi secara utuh bersama cawapresnya apabila benar-benar dinilai sebagai pasangan calon pemimpin yang ideal dan mampu memenuhi serta mengatasi masalah-masalah yang menjadi persoalan rakyat selama ini, yakni masalah perbaikan dan penegakan kedaulatan ekonomi rakyat.

Hal ini sangat menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi kubu Jokowi. Karena dari hasil pendekatan saya kepada masyarakat secara langsung di lapangan, baik ketika dulu masih aktif di dunia jurnalitik di berbagai media selama genap 20 tahun, maupun pada saat ini sebagai penulis dan pengamat politik serta selaku aktivis sosial menunjukkan, bahwa terdapat kecenderungan rakyat yang sangat tinggi hanya lebih menjatuhkan pilihannya kepada calon pemimpin (kepala daerah atau pun kepala negara) apabila sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka (rakyat), yakni untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Masih dari hasil pendekatan langsung di lapangan dengan menggali masukan yang menjadi kepentingan rakyat ditemui, bahwa apabila rakyat disuruh memilih satu dari tiga pilihan pemimpin yang ahli, yakni masing-masing ahli di bidang: 1. Ekonomi; 2. Hukum; dan 3. Militer. Maka, rakyat tidak ragu-ragu untuk lebih memilih dan menjatuhkan pilihannya kepada pemimpin yang ahli ekonomi.

Alasannya? Bahwa, persoalan utama yang sangat mendasar bagi bangsa kita saat ini, tidak lain adalah masalah ekonomi. Sebab, ketidakmampuan pemimpin dalam menata dan membangun ekonomi bangsa, dipastikan akan menjadi pemicu timbulnya persoalan hukum dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Banyak contoh peristiwa hukum dan kriminal yang serta-merta terjadi sebagai akibat dari buruknya penataan pembangunan ekonomi negara. Yakni di antaranya; tidak jarang ada anak yang tega membunuh orangtua kandungnya hanya karena sang orangtua tak mampu memenuhi permintaan anaknya, misalnya: minta uang jajan, minta dibelikan kendaraan, minta dibelikan pakaian, dsb; juga tak sedikit ibu tega menghabisi nyawa bocah atau bayinya lantaran tak berdaya memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya; dan juga sangat banyak TKI/TKW yang harus menjadi “babu” lalu terlibat masalah hukum di negeri orang karena sudah sangat sulit menambal hidup di negeri sendiri; dan lain peristiwa semacamnya yang dialami kaum/rakyat miskin sebagai akibat himpitan dan beratnya beban ekonomi.

Begitu pun dengan para pejabat bisa “tertarik” menjadi koruptor. Sebab, mereka punya banyak kesempatan “menyedot” uang rakyat  (negara) lantaran pemimpin tak pandai mengatur dan membaca ke mana sebaiknya “aliran  ekonomi” harus di arahkan. Contohnya, pemimpin harus bisa mengetahui mana yang bisa diberikan kepercayaan mengerjakan sebuah proyek dan mana yang tidak bisa dipercaya dalam mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, yakni rakyat.

Sehingga itu, tidak salah jika Pemilu kali ini rakyat harus lebih ketat memilih pemimpin, yakni pemimpin baru yang ahli di bidang ekonomi. Sebab, bukankah memang selama ini Indonesia belum pernah melahirkan pemimpin (presiden atau wakil presiden) yang bergelar doktor ekonomi??? Olehnya itu, sudah saatnya Indonesia harus serius membenahi ekonominya dengan melahirkan pasangan sejoli (ideal dan cocok) yang saya sebut: “Bejo RI Hebat= Bersama Jokowi-Rizal Ramli Indonesia Hebat”.

Rizal Ramli adalah sosok fenomenal. Misalnya, untuk menjadi orang Jawa, ia harus “berkorban” dahulu kehilangan kedua orangtuanya. Atau dalam kata lain, untuk menjadi orang Jawa, Rizal Ramli di usianya jelang 7 tahun harus “memasuki pintu” penderitaan dulu sebagai anak yatim-piatu. Yakni, setelah kedua orangtuanya tiada, Rizal Ramli diasuh dan disekolahkan  hingga SMA oleh neneknya di Bogor. Lalu dilanjutkan dengan membanting tulang sendiri membiayai kuliahnya di ITB-Bandung, kemudian berhasil memperoleh beasiswa hingga sukses meraih gelar doktor di bidang ekonomi di Boston-University, AS.

Sehingganya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Rizal Ramli adalah termasuk orang “bejo” nan pandai karena selalu dituntun dan dilindungi langkahnya oleh Tuhan ke arah yang benar sejak dulu.

Termasuk ketika Rizal Ramli harus dipenjara oleh rezim Orba karena berjuang pro-rakyat dalam menegakkan ajaran Trisakti secara keras ketika masih mahasiswa ITB di rutan Sukamiskin (juga tempat Soekarno dipenjara). Kalau saja tak dilindungi Tuhan, maka Soeharto yang “sakit hati” saat itu tentulah tak butuh waktu lama untuk menghabisi nyawa Rizal Ramli. Dan boleh jadi, ada kejadian “tercecer” yang sulit dicatat oleh sejarah. Misalnya, Soeharto kala itu mungkin sengaja dibuat sibuk oleh Tuhan agar selalu “lupa” menembak Rizal Ramli. Bejo dan selamatlah dia hingga kini. Hehehee..!?!?

Dan di balik dari semua “kejadian penyelamatan” terhadap diri Rizal Ramli  mulai dari kesedihannya sebagai anak yatim-piatu hingga pada penderitaan dan penyiksaannya di balik jeruji di masa lampau tersebut, boleh jadi ada “rencana” terbaik dan mulia dari Tuhan buat bangsa ini.

Artinya, siapa yang mengira bocah yatim piatu ini masih bisa hidup serta selamat, dan bahkan bisa menjadi: Penasehat Ekonomi di Fraksi ABRI; Kabulog, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Komisaris Utama Semen Gresik (diberhentikan karena tampil di baris terdepan perjuangkan hak rakyat dalam aksi demo melawan kebijakan SBY menaikkan harga BBM-2008), dan kini sebagai salah satu anggota dewan Penasehat Ekonomi di badan dunia PBB; serta dipercaya sebagai Ketum Kadin.

Dan masih banyak lagi alasan riil, mengapa Jokowi sangat ideal diduetkan dengan Rizal Ramli pada Pilpres 2014 sebagai pasangan pemimpin yang amat dibutuhkan oleh Rakyat Indonesia dalam membenahi persoalan kedaulatan ekonomi bangsa dan negara ini. Bahkan pasangan “Bejo RI Hebat” ini sekaligus diyakini akan mampu “menebus” dugaan kesalahan Ibu Mega di masa lalu ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-5.
















Dan sejauh ini, memang kriteria-kriteria yang dimunculkan oleh sejumlah internal PDIP semuanya condong mengarah kepada sosok Rizal Ramli. “Harus bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi, memiliki komitmen yang sama dalam membangun sistem pemerintahan presidensil, siap menjalankan program pro-rakyat dan mampu mengimplementasikan Trisakti di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan,” ujar Sekjen PDIP, Tjahyo Kumolo,  setelah menghadiri pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Selasa (15/4/2014).

Aria Bima selaku Wasekjen PDIP dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini-Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2014)  juga pernah menggambarkan, bahwa cawapres ideal untuk Jokowi adalah yang punya karakter seperti Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Yakni, selain tegas, sosok cawapres itu juga harus memiliki platform kedaulatan pangan, energi, kedaulatan wilayah dan tentunya tidak pro neoliberal.

Bahkan Koordinator Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev), Kartika Djoemadi, telah memberi “bocoran” sejumlah nama bakal Cawapres Jokowi yang kini sedang digodok di internal PDIP, yakni salah satunya Dr. Rizal Ramli sebagai kandidat Cawapres terkuat.

“Pak Jokowi merasa nyaman dengan Rizal Ramli. Satu visi dan pemikirannya jauh ke depan,” ungkap Kartika. Seperti dilansir Tribun, Kamis (17/4/2014).


















Rizal Ramli, ujar Kartika, adalah salah satu figur yang bisa melengkapi Jokowi yang egaliter. “Rizal Ramli seperti Ahok, berani dan cepat mengambil keputusan. Rizal Ramli juga tegas berani memarahi bawahan, karakter Rizal dengan Ahok, sama,” ungkap Kartika.

Dari sisi politis, lanjut Kartika, Rizal Ramli juga dekat dengan kalangan Nahdliyin, dan terbuka dengan semua partai politik, termasuk Partai Gerindra.

Kartika bahkan mengakui, Rizal Ramli juga memiliki basis massa kuat, termasuk dari kalangan aktivis. Rizal mampu masuk ke semua kalangan, termasuk kalangan pengusaha dan militer. “Rizal Ramli termasuk yang berhasil saat berada di eksekutif di pemerintahan Gus Dur,” pungkas Kartika.

Menyimak berbagai pandangan dan kriteria maupun bocoran sejumlah nama kandidat Cawapres buat Jokowi, sekali lagi sebagai saran, hendaknya PDIP tak perlu terjebak dengan hitung-hitungan koalisi parpol “bersyarat” yang harus menekankan cawapres berasal dari parpol, pun jangan sampai terbius dengan pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu yang dinilai memiliki “kekuatan” tertentu pula . Sebab, hitung-hitungan seperti ini lebih cenderung “mengandung” dan melahirkan gesekan kepentingan dari kelompok tersebut. Yang pada akhirnya, justru akan “menjerumuskan” PDIP berada pada risiko-risiko tinggi, baik pra maupun pasca Pilpres 2014.

Tanpa bermaksud menyepelekan kandidat cawapres lainnya, dengan memilih Rizal Ramli sebagai sosok yang tak pernah dibesarkan oleh parpol atau kelompok kekuatan mana pun untuk di jadikan Cawapres pendamping Jokowi, maka dengan begitu, PDIP sesungguhnya telah berkoalisi dengan rakyat. Semoga dengan “Bejo RI Hebat” menjadi kenyataan untuk Indonesia yang digdaya, terutama unggul dan tangguh di bidang ekonomi. Sebab, jika ekonomi Indonesia masih terus lemah dan miskin, maka negara-negara luar tidak hanya gemar memandang enteng Indonesia, tetapi juga negara-negara asing akan selalu bisa dengan mudah menguasai negeri kita.

SALAM PERUBAHAN 2014….!!!!
-----------------

Sumber: KOMPASIANA

Kamis, 17 April 2014

Hasil Pileg “Kolaps”, Bukti Rakyat Tolak Capres Parpol. Jangan Dipaksakan Maju!


[RR1online]:
LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) telah merilis 10 besar hasil quick-count perolehan suara Pemilihan Legislatif (pileg) 2014, berikut adalah hasilnya:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 19,53%
2. Partai Golongan Karya (Golkar): 15,43%
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 11,76%
4. Partai Demokrat: 10,32%
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 9,40%
6. Partai Amanat Nasional (PAN): 7,38%
7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 6,91%
8. Partai Keadilan sejahtera (PKS): 6,21%
9. Partai Nasional Demokrat (NasDem): 6,01%
10. Partai Hanura: 5,31%

Dari hitung cepat tersebut, terdapat tiga parpol yang berhasil menduduki papan atas perolehan suara, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra.

Sayangnya, ketiga parpol papan atas tersebut, tak satu pun yang bisa mengusung pasangan calon (capres-cawapres) karena ketiganya tidak mencapai ketentuan/aturan presidential-threshold. Sehingga, semua parpol papan atas itu dipaksa untuk membentuk koalisi dengan parpol lainnya jika ingin mengusung satu pasang capres.

Tapi adakah kita sadari, makna apa sebetulnya yang terkandung dari hasil Pileg 2014 sampai-sampai tak satu parpol pun yang berhasil mencapai presidential-threshold? Mari kita menggali apa maknanya di balik perolehan suara pada Pileg 2014 terhadap seluruh parpol.

Bahwa, hampir semua parpol sudah banting tulang (peras otak, peras keringat, peras kantong) dan telah melakukan banyak cara agar dapat mendulang suara maksimal dalam Pileg guna pemenuhan syarat presidential-threshold.

Salah satu cara yang dilakukan oleh hampir semua parpol tersebut, adalah dengan tergesa-gesa dan penuh rasa percaya diri memajukan dan “menjual” capres masing-masing melalui etalase publik di berbagai media (elektronik, cetak, online, dsb), yakni beriklan.

Selain itu, sebagian besar parpol juga jauh-jauh hari telah mengerahkan mesin politiknya dengan membentuk tim untuk melakukan “gerilya” ke berbagai pelosok tanah air (juga menjelajah di seluruh penjuru dunia internet) sebagai upaya mendekati serta “membujuk” rakyat.

Bahkan, ada sejumlah parpol yang begitu gencar “memperkosa” kesucian (idealisme) media massa miliknya demi mewujudkan ambisi kekuasaanya, yakni dengan beriklan (pun berita pesanan) pagi-siang-malam sebagai bentuk pencitraan dan populeritas agar dapat memperoleh simpati pemilih, sekaligus hal itu tentu juga bertujuan agar bisa menaklukkan lawan-lawan politiknya.

Lalu setelah itu, apa kemudian hasil dari semua pencitraan yang telah dilakukan oleh para parpol tersebut??? Hasilnya: jumlah suara dari rakyat kepada seluruh parpol pada Pileg 2014 menunjukkan kondisi “kolaps”. Atau dengan kata lain, perolehan suara Pileg tidaklah sebanding dengan besaran usaha keras dari para parpol serta sangat jauh meleset dari yang ditargetkan oleh masing-masing parpol. Yakni, suara Golput (Golongan Putih) menjadi pemenang Pileg 2014, mencapai sekitar 34%, jauh mengungguli suara PDIP, Golkar, dan Gerindra.

Mengapa sampai bisa begitu???

Begini jawaban sederhananya. Ketika hasil Pileg 2014 dinilai kolaps, di mana tidak satu pun parpol yang bisa mencapaipresidential-threshold dan hanya menempatkan Golput sebagai pemenangnya, maka itu adalah bukti, sekali lagi sebagai bukti yang sangat kuat, bahwa sebetulnya seluruh Capres yang telah diajukan oleh parpol sama sekali dinilai tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah bangsa dan negara kita. Bahkan diyakini, para capres tersebut nantinya hanya akan menambah banyak masalah bagi rakyat. Sampai itu tidak sedikit rakyat yang lebih memilih untuk Golput.

Padahal, sejumlah parpol sangat optimis dengan disodorkan dan ditetapkannya sosok capres sebelum Pileg, maka sosok tersebut diyakini akan mampu mendongkrak perolehan suara. Tetapi nyatanya, tidak satupun capres yang mampu membawa parpolnya tembus di presidential-threshold. Padahal para capres tersebut sudah sangat banyak menghabiskan biaya beriklan dan pencitraan sajungan puji-pujian ke mana-mana, tetapi hasilnya: ZERO EFFECT. Mengapa???

Sebab, seluruh capres yang telah ditetapkan dan ditonjolkan secara berlebih-lebihan oleh parpol masing-masing tersebut, masih dinilai amat kurang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan keahlian yang mumpuni. Sehingga, diyakini seluruhnya tidak akan mampu memberi perubahan signifikan, terutama dalam hal perbaikan dan penegakan kedaulatan ekonomi rakyat di negeri ini.

Olehnya itu, rakyat sesungguhnya dengan penuh kesadaran telah menggunakan “kekuasaannya” dengan lebih memilih menjadi Golput sebagai bentuk PENOLAKAN terhadap seluruh capres yang telah ditetapkan oleh para parpol tersebut.

Ingat, kondisi kemenangan Golput itu tidaklah timbul dari alam bawah sadar, melainkan telah lama bersemayam di pikiran serta di hati rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya di negara ini. Dan betapa telah cukup lama rakyat menyusun “bangunan” (harapan) Perubahan di alam pikiran dan di hati masing-masing. Sehingganya, rakyat tak rela jika “bangunan” itu ditumbangkan dan runtuh kembali akibat nafsu dari para elit parpol yang hanya memburu kedudukan dan kekuasaan.

Pada Pemilu kali ini, rakyat sangat menghendaki lahirnya pemimpin ideal dari daerah (atau pulau) mana pun, asalkan sesuai dengan tuntutan bangsa. Yakni, pemimpin yang mampu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini. Dan bukan pemimpin yang dilahirkan secara “paksa”, yakni dari hasil deal-deal koalisi atau berdasar “jasa” karena bisa memenuhi presidential-threshold. Dan cukuplah itu terjadi di masa-masa lalu. Bukan pada Pemilu 2014 ini..!!!

Sehingga itu, sebaiknya parpol jangan sekali-kali mengabaikan “penyebab” terjadinya Golput, apalagi ingin memaksakan kehendak dengan hanya menuruti hitung-hitungan koalisi belaka tanpa mau mendahulukan selera rakyat, termasuk adanya dengan keinginan kaum Golputers tersebut.

Sekali lagi, ini hanya mengingatkan dan sekadar saya sarankan kepada para parpol papan atas dan menengah, bahwa tolong dengan serius direnungi penyebab tingginya angka Golput pada Pileg 2014 ini, untuk dapat disikapi secara cermat oleh para parpol agar tidak hanya seenaknya sendiri menetapkan pasangan capres (tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang menuntut kemajuan ekonomi bangsa). Jika hal ini diabaikan karena telah diperbudak oleh nafsu kekuasaan, maka hasil PILPRES 2014 saya yakini dengan seyakin-yakinnya akan menemui kegagalan besar. Semoga artikel ini bisa menjadi bahan introspeksi dan pertimbangan yang bermanfaat dalam mewujudkan KEDAULATAN EKONOMI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA YANG KITA CINTAI BERSAMA DI PEMILU 2014 KALI INI!


SALAM PERUBAHAN 2014…!!!
-----------------

Sumber: KOMPASIANA

Selasa, 15 April 2014

Salah Pilih Pacapres? Tidurlah Kembali, dan Usaplah Dada Perubahan di Alam Mimpimu!


[RR1online]:
HASIL quick-count Pileg 2014 menunjukkan, bahwa tak satu pun parpol yang memenuhi presidential-threshold. Dan kondisi itu tentu saja membuat parpol papan atas dan menengah, mau tidak mau, harus membentuk koalisi jika ingin memajukan Pasangan Capres (Pacapres) pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Dan itu artinya, akan ada “perburuan” jatah jabatan melalui deal-deal politik secara gencar dari parpol menengah dan bawah kepada parpol papan atas (PDIP, Golkar, dan Gerindra).

Dari situ, jika para parpol papan atas tidak sensitif dengan jeritan-jeritan rakyat miskin yang sudah lama terhimpit masalah ekonomi, pun hanya bermasa bodoh dengan tangisan ibu pertiwi yang telah tereksploitasi oleh negara-negara asing, dan hanya terbius dengan deal-deal politik yang sarat dengan kepentingan kelompok, maka parpol papan atas tersebut akan lebih cenderung berkoalisi dan menerima cawapres dari parpol menengah asalkan bisa menyediakan ongkos politik pada kampanye Pilpres, paling tidak sebesar 60%, meski cawapres yang diajukan tersebut mungkin jelas-jelas adalah sosok yang tidak bisa menjawab atau mengatasi persoalan di negeri ini.

Dan jika kondisi koalisi seperti itu yang berhasil terbangun untuk Pilpres 2014 ini, maka mari kita ucapkan: “Innalillahi wa innailaihi rojium.. selamat datang kembali di negeri dongeng… dan tidurlah kembali wahai rakyat miskin serta anak-anak terlantar di atas pusara sang harapanmu, dan peluklah adikmu, lalu usaplah dada perubahan di alam mimpinya”.

Menyadari permasalah bangsa dan negara kita sejak dulu hingga kini selalu saja tidak bisa teratasi, secara substansial itu karena di setiap Pemilu, pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang dilahirkan selalu saja adalah berdasar dari hasil koalisi, dan bukan didasari keahlian dan kredibilitas atas persoalan yang sedang melilit bangsa dan negara, yakni masalah yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat.

Artinya, Rakyat Indonesia betapa sangat tidak menghendaki lahirnya pasangan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang tidak ideal dalam mengatasi persoalan bangsa. Yakni pasangan pemimpin yang lahir HANYA dengan berdasar dari hasil hitung-hitungan kemenangan yang dikemas dalam istilah koalisi.

Rakyat Indonesia saat ini, sebetulnya sangat mengharapkan lahirnya pemimpin negara pada pemilu 2014 kali ini adalah sepasang sosok yang benar-benar memiliki keahlian dan kredibilitas yang dinilai mampu menghidupkan kedaulatan ekonomi di negeri ini, tentu saja ditunjang dengan bobot integritas yang tinggi.

Sebab, persoalan utama yang sangat mendasar bagi bangsa kita saat ini, adalah masalah ekonomi. Ketidakmampuan pemimpin dalam menata dan membangun ekonomi bangsa, dipastikan akan memicu timbulnya persoalan hukum dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Padahal kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Indonesia sungguh sangat melimpah. Namun ketika pemimpin yang kita lahirkan ternyata tidak ideal serta tidak punya keahlian mengelola dan menata perekonomian negara kita,  maka pemimpin tersebut hanya pandai melakukan beberapa kegemaran, yakni di antaranya adalah:

1. Gemar “menjual dan menyerahkan” kekayaan alam kita kepada negara-negara asing,

2. Gemar menambah utang luar negeri. Sekadar info, Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri per-Januari 2014 mencapai $269,27 Miliar (sekitar Rp. 3.000 Triliun lebih). Ke mana larinya utang ini, dan dinikmati oleh siapa..??

3. Gemar melakukan impor. Tak tanggung-tanggung yang diimpor nyaris seluruh bahan kebutuhan pokok rakyat, yang sesungguhnya bisa dikelola dan disediakan sendiri oleh negara ini jika memiliki pemimpin yang ideal.


4. Gemar berjanji namun nyatanya ingkar (berbohong) kepada rakyat demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk kelompoknya saja. 

Itulah empat “kepandaian” menonjol yang gemar dilakukan oleh para elit parpol di negara kita. Dan umumnya, empat kepandaian tersebut di atas bisa dengan mudahnya dilakukan oleh pemerintah yang hanya terbentuk atau didasari dari hasil koalisi dan deal-deal politik.

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kegemaran tersebut, maka rakyat pada pemilu kali ini harus benar-benar “ngotot” untuk hanya memilih pemimipin yang ideal. Namun seandainya tidak ada pasangan capres yang dinilai ideal, maka rakyat sebaiknya jangan memaksakan diri di saat ragu-ragu memberikan suara pada pilpres 2014 ini. Sebab pemimpin ideal yang kita butuhkan adalah sosok yang diyakini memiliki kredibilitas dan keahlian tinggi dalam menata dan mengelola kedaulatan ekonomi bangsa kita, bukan sosok yang jelas-jelas terkesan dipaksakan maju dalam Pilpres hanya karena popularitas dan uang.

Sebagai bahan renungan bagi kita semua yang betapa sangat membutuhkan sosok pemimpin ideal (ahli dan tegas), adalah bahwa jika emas di Papua yang sedang dikelola oleh asing itu bisa dibagikan kepada 240 juta Rakyat Indonesia, maka akan bisa mendapat 3 ton perjiwa atau perorang (klik: sumber). Dan ini hanya bisa sedikitnya dilakukan oleh pemimpin ideal yang tidak gemar berbohong kepada rakyat.

Dan sungguh, jika saja emas 3 ton itu benar-benar bisa terwujud, maka sangat dipastikan tidak ada lagi Rakyat Indonesia yang miskin, tidak ada lagi anak terlantar yang tidur di bawah kolong jembatan, juga di got atau di gorong-gorong kanal seperti pada gambar (foto) dalam bagian artikel ini.

Namun jika pemimpin yang kita pilih nantinya dalam Pilpres 2014 hanya melihat PARTAINYA, dan hanya sekadar KAGUM kepada sosok pasangan capresnya, bukan didasari atas keahlian dan kredibilitasnya sebagai sosok yang ahli di bidang ekonomi, maka sekali lagi mari kita ucapkan:

“Innalillahi wa innailaihi rojium.. selamat datang kembali di negeri dongeng… dan tidurlah kembali wahai rakyat miskin serta anak-anak terlantar di atas pusara sang harapanmu, dan peluklah adikmu, lalu usaplah dada perubahan di alam mimpinya”.



SALAM PERUBAHAN 2014 ....!!!
--------

Sumber: KOMPASIANA

Sabtu, 05 April 2014

Rizal Ramli “Didaulat” Cawapres Paling Ideal 2014


[RR1online]:
BERBAGAI pertimbangan dan referensi kini harus terus diolah oleh parpol, baik dari internal parpol maupun dari lembaga survei dalam memunculkan calon pemimpin yang berkualitas sesuai tuntutan dan harapan rakyat pada Pemilu 2014 kali ini, bukan dengan rekayasa yang hanya akan membuat produk Pemilu menjadi tidak berkualitas dan hanya menjadi beban bagi bangsa dan negara 5 tahun ke depan.

Olehnya itu, hitung-hitungan Pemilu Presiden (pilpres) 2014 harus bisa dirumuskan dan dikaji secara matang dan menyeluruh demi memenuhi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memenuhi hal tersebut, pihak parpol dalam memunculkan sosok capres harus semaksimal mungkin dengan cermat menentukan cawapres sesuai tuntutan dan kebutuhan  rakyat Indonesia, yakni pasangan pemimpin (capres dan cawapres) yang benar-benar bisa menjawab serta mengatasi seluruh persoalan bangsa dan negara ini untuk 5 tahun ke depan.

Artinya, pihak parpol hendaknya tidak mengedepankan nafsu dan ambisi besarnya untuk hanya memperoleh kekuasaan semata sehingga mengenyampingkan tuntutan dan kepentingan rakyat ke depan.

Parpol bisa saja kini sudah bulat menetapkan sosok bakal capresnya, tetapi parpol jangan sampai keliru menduetkan atau memasangkan capresnya dengan seorang cawapres.  Sebab, dalam Pemilu, dukungan rakyat bisa saja tiba-tiba berubah setelah melihat dan mengetahui cawapres yang akan mendampingi capres yang bersangkutan.

Beberapa hal yang bisa membuat dukungan rakyat jadi berubah di antaranya adalah kekuatiran, bahwa: apakah pasangan capres tersebut benar-benar mampu nantinya mengatasi persoalan bangsa dan negara yang diyakini ke depan lebih sangat rumit dibanding pada era sebelumnya? Atau apakah pasangan capres tersebut nantinya justru menjadi beban buat rakyat, dan malah makin membuat rakyat jadi susah? Dan sebagainya.

Sekaitan dengan itu, untuk membantu menghilangkan sejumlah kekuatiran tersebut, Lingkaran Studi Perjuangan (LSP) pun menyodorkan hasil “studinya” terhadap sejumlah tokoh yang dinilai ideal diposisikan sebagai Cawapres guna memperkuat kemampuan Capres dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara ketika terpilih nantinya.

Dan sejauh ini sudah ada tiga sosok bakal capres yang dianggap telah siap dan serius akan bertarung dalam pilpres, yakni Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Hanya memang, sejauh ini pula ketiga tokoh tersebut belum memiliki calon pendamping yang dianggap tepat.

Sehingga itu, selain membantu menghilangkan sejumlah kekuatiran rakyat, studi (survei) yang telah dilakukan LSP juga sekaligus adalah untuk membantu ketiga bakal capres tersebut dalam mendapatkan Cawapres yang tepat dan ideal.

Seorang peneliti LSP, Gede Sandra, menilai ada tujuh tokoh yang layak dan ideal mendampingi tiga capres tersebut.  “Menurut kami Rizal Ramli, Abraham Samad, Mahfud MD, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jusuf Kalla, dan Moeldoko yang paling ideal menjadi wapres dari ketiga capres itu,” ungkap Gede Sandra saat memaparkan hasil survei LSP, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Jumat (4/4/2014). Seperti dilansir jpnn.com.

Dalam menentukan para kandidat cawapres tersebut, LSP menggunakan pendekatan yang mengedepankan indikator: visi trisakti, bukti trisakti, sikap anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kepemimpinan dan prestasi, pluralisme, jaringan internasional, efektivitas dalam menghadapi parlemen, serta keberpihakan pada rakyat. Dalam pengumpulan komponen indikator ini, LSP salah satunya memanfaatkan mesin pencarian di internet.

Dan hasilnya, LSP pun menemukan dari indeks kedaulatan skala 0-100, Rizal Ramli “didaulat” sebagai Cawapres paling ideal karena memperoleh nilai indeks sebesar 88. Disusul di bawah Rizal Ramli ada Abraham Samad (63), Mahfud MD (63), Gita Wirjawan (50), Hatta Rajasa (50), Jusuf Kalla (50) dan Moeldoko (50).

Rizal Ramli dinilai paling ideal,  sebab rekam jejaknya di bidang ekonomi selaku ekonom senior selama puluhan tahun dalam membela kedaulatan bangsa dan rakyat amat jelas dan konsisten. Demikian pula dengan Abraham Samad dan Mahfud MD sebagai pendekar hukum. “Karena itu LSP berharap para (bakal) capres dapat mempertimbangkan ketiga nama cawapres tersebut yang bisa jadi penentu perjalanan Indonesia pasca 2014,” pungkas Gede.
-------------
Sumber: KOMPASIANA

Jumat, 04 April 2014

Masih Sangat Banyak Rakyat Miskin, Kiai Hasyim: Indonesia Butuh Presiden Ekonom


[RR1online]:
MESKI Indonesia adalah negara yang sangat subur serta memiliki kekayaan alam yang amat melimpah, juga punya APBN yang jumlahnya ribuan Triliun setiap tahun, namun banyak fakta yang tak bisa dibantah tentang kondisi ekonomi Indonesia yang masih saja amat suram dan menyedihkan.

Di antaranya, adalah masih banyaknya rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sedikit yang terpaksa melakukan hal-hal yang tak diharapkan (misalnya: mencuri, menjadi gila, dsb) karena terdesak masalah ekonomi.

Selain itu, tidak sedikit pula warga Indonesia yang terpaksa meninggalkan sanak-keluarganya ke luar negeri hanya untuk menjadi kuli di negara lain sebagai TKI, sebab di negeri sendiri peluang menyambung dan menambal hidup dirasa sudah sangat sulit disediakan oleh pemerintah.

Lalu resolusi seperti apa yang mendesak untuk segera dilaksanakan oleh rakyat dalam Pemilu 2014 kali ini agar mampu mendapatkan solusi dari persoalan bangsa?

Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, pada Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan yang digelar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cipete, Jakarta (Rabu, 2/4/2014), memberikan pandangan serta penegasan yang sangat mendesak untuk segera ditunaikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yakni, Pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan untuk ke depan adalah sosok yang harus mengerti permasalahan bangsa dan bisa mengatasinya.

Menurutnya, masalah terberat yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini adalah masalah ekonomi. Sebab, katanya, rakyat Indonesia sampai saat ini masih amat banyak yang hidup dalam garis kemiskinan (ekonomi lemah)

“Pemimpin yang kita butuhkan harus pejuang ekonomi (ekonom handal prorakyat). Pejuang ekonomi berarti selain mengerti masalah-masalah ekonomi dia memiliki komitmen yang jelas dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tegas Kiai Hasyim, seperti dilansir rmol.

Lebih jauh, Kiai Hasyim menambahkan, bahwa masalah krusial lain yang dihadapi bangsa dan negara saat ini adalah tidak adanya penegakkan hukum. Sistem penegakan hukum, menurut Kiai Hasyim, (masih) berjalan tidak jelas sehingga tidak ada keadilan untuk rakyat. Karena itu, menurutnya, pemimpin yang dibutuhukan juga harus seorang pejuang hukum.

“Dua karakter ini bisa dimiliki oleh satu orang tertentu. Tapi kalau tidak ada, maka penegakan kedaulatan ekonomi dan penegakkan hukum bisa dilakukan secara kolektif oleh kepemimpinan rezim mendatang,” ujar Kiai Hasyim.

Siapa figur yang berpredikat pejuang ekonomi dan hukum yang dimaksud tersebut? Kiai Hasyim sempat menyebut nama, yakni mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Namun, Kiai Hasyim mengaku belum mau mengulas lebih jauh mengenai keduanya karena belum resmi menjadi capres.

“Nama-nama yang beredar sekarang baru bakal calon, belum tentu nanti pada posisinya (capres). Jangan berandai-andai, tunggu pileg dulu saja,” tandas Hasyim seraya menambahkan, bahwa siapa pun presiden yang terpilih nanti harus mampu menyelamatkan Indonesia, harus mengerti masalah dan bukan malah menambah masalah.
-------------------
Sumber: KOMPASIANA