Selera Rakyat Pada Pilpres 2014: Butuh Pemimpin yang Ahli Ekonomi, bukan Ahli Hukum, Militer, atau Pebisnis

[RR1online]:

AKIBAT ulah busuk dari para elit parpol yang selama ini banyak menyakiti hati rakyat, membuat penyelenggaraan Pemilu 2014 ini dapat diyakini hanya akan menjadi ajang atau momen “balas dendam” oleh rakyat kepada parpol yang masuk dalam daftar hitam sebagai parpol korup.

Menuju Pilpres 2014: “Jasmera= Jangan Sekali-kali Melupakan Rizal Ramli”

[RR1news]:

DAHULU, para pemimpin dan pendiri negara kita sejak muda memang sudah berjuang, dan hampir tidak ada waktu untuk memikirkan kepentingan pribadi. Di benak dan di hati mereka hanyalah semangat juang yang tinggi guna mempersembahkan yang terbaik demi bangsa dan negara ini agar terbebas dari belenggu penjajahan, meski jiwa dan raga harus menjadi taruhannya. Dan itu ditunaikannya dengan sepenuh hati, kecuali para pengkhianat dan penjilat para penjajah kala itu.

(Jasmerah) Soekarno Didampingi Seorang Ekonom: Bukan Politisi, Militer, Pakar Hukum, Apalagi Saudagar

[RR1online]:

DALAM prosesnya, banyak pertimbangan yang tentu sudah dipikirkan Megawati Soekarnoputri hingga harus memilih Jokowi sebagai Capres PDI-P. Mungkin salah satunya adalah karena Jokowi dinilai banyak kesamaan dengan Presiden Soekarno, pun perilakunya kepada rakyat mencerminkan ajaran Trisakti. Kira-kira begitulah..?!

Artinya, alam berpikir Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P pada proses penetapan Jokowi sebagai Capres adalah diwarnai dengan nuansa semangat “sejarah”. Yakni, bertekad membangkitkan dan menghidupkan kembali ajaran Trisakti Soekarno.

Tekad itu pun kemudian dinyatakan dalam penegasan (sebagai kriteria) dalam mencari dan memilih pasangan calon (Capres dan Cawapres) yang akan dimajukan pada Pilpres 2014 mendatang.

Penegasan kriteria tersebut adalah, PDI-Perjuangan menegaskan bahwa capres dan cawapres merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang diusung merupakan kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.

Jika tekad dan penegasan tersebut yang menjadi prinsip atau dasar dalam memunculkan satu pasang calon Capres-Cawapres dari PDI-P, maka Megawati Soekarnoputri hendaknya “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah)”.

Artinya, Ibu Mega secara totalitas harus melihat “sejarah” lahirnya ajaran Trisakti adalah sebagai satu kesatuan utuh (yang tak dapat dipisahkan) dari pasangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Yakni diawali sehari setelah hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), di Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon, menggelar sidang dengan menunjuk Soekarno dan Moh. Hatta secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanpa diwarnai debat sengit. Bandingkan sekarang, protes dan saling tindis sebagai bentuk pro-kontra bermunculan di sana-sini, lalu satu sama lain beradu “kekuatan” demi mendapatkan kekuasaan.

PPKI ketika itu sepakat menunjuk dua tokoh sebagai sejoli agar dapat mengemban tugas selaku pemimpin di negeri ini untuk pertama kalinya. Penunjukan itu tentu saja didasari dengan sebuah keyakinan, bahwa Soekarno dan Moh. Hatta adalah pemimpin sejoli (pasangan yang cocok) karena amat dibutuhkan oleh rakyat dalam melakukan pembenahan dan konsolidasi bangsa di negara tercinta ini.

Dan yang harus diingat serta digarisbawahi, bahwa PPKI ketika itu tidak tertarik memilih sosok Wakil Presiden (pendamping Soekarno) dari kalangan politisi, militer, pakar hukum, apalagi saudagar. Mengapa?

Sebab PPKI melihat dengan sangat jelas, bahwa Soekarno telah dipandang secara luas sebagai figur yang merakyat, serta Moh. Hatta dinilai sebagai sosok ekonom yang tidak berasal dari parpol mana pun. Sehingga, PPKI meyakini bahwa sosok Moh. Hatta bisa membuat Soekarno merasa nyaman dalam menunaikan tugas sebagai Presiden, sekaligus Moh. Hatta sebagai ekonom dipercaya akan dapat membantu dan mengisi kekurangan Soekarno dalam menata ekonomi di negeri ini. Dari kepemimpinan kedua tokoh tersebut lahirlah paham Trisakti.

Dan inilah sesungguhnya sebuah “kronologis” yang dapat dijadikan dasar pandangan (kebijakan) yang tersirat atau boleh dikata sebagai “ideologi” awal (yang tidak tertulis) dari pendahulu kita dalam mencari, menunjuk dan menetapkan pasangan pemimpin yang dinilai pantas karena memang sangat dibutuhkan di negeri ini.

Mencermati sepenggal kisah sejarah tersebut, Ibu Mega sebagai pemegang “remote-control” dalam tubuh PDI-P seharus juga bisa berpandangan dan berpola pikir yang sama dengan PPKI tentang mengapa harus Soekarno dan Moh. Hatta yang harus ditetapkan sebagai pemimpin ketika itu.

Dalam “bahasa” saya, PPKI sesungguhnya telah meletakkan dasar awal sebagai “petunjuk” bagi penerusnya kelak agar dapat menentukan pimpinan sesuai yang dibutuhkan oleh rakyat dan tuntutan dari masalah bangsa, yakni: 1. Pemimpin yang merakyat (Seperti Soekarno); 2) Ahli di bidang Ekonomi (Seperti Mohammad Hatta dari non-parpol).

Dan lihatlah kondisi bangsa kita saat ini yang begitu sangat memprihatinkan dengan banyaknya masalah-masalah bermunculan.  Kedaulatan ekonomi kita didominasi dan dicengkeram negara-negara asing: utang luar negeri yang makin menggunung; kekayaan alam (tambang, mineral, kelautan, dsb) kini dikuasai dan dinikmati selahap-lahapnya oleh negara luar; kebutuhan pokok rakyat hampir semuanya adalah impor; pengangguran berserakan; negara kita lebih dikenal sebagai negara pengekspor TKI, “pencetak” teroris, penikmat narkoba, dsb.

Semua itu bisa terjadi sesungguhnya adalah karena akibat dari sikap para elit parpol yang terlalu mengedepankan ambisi dan kepentingan politiknya saja, dengan gemar melupakan sejarah. Padahal, sejarah sangat penting untuk dicermati sebagai “petunjuk” dari pendahulu kita untuk dapat kembali ke jalan yang lurus dan benar. Sekali lagi, bukan seenaknya mengikuti nafsu dan ambisi kepentingan kelompok parpol masing-masing dengan “menjual” dan mengatasnamakan nama rakyat.

Olehnya itu, sebelum negara ini makin terperosot ke dalam genggaman penjajah yang berasal dari luar dan di dalam negeri sendiri, maka ajaran Trisakti memang sangat dibutuhkan untuk kembali dibangkitkan saat ini. Ajaran Trisakti tersebut adalah: “Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.” Dan ajaran inilah yang dijadikan Soekarno sebagai “rumusan” dalam menghadapi dan juga mencegah usaha-usaha imperialis yang setiap saat ingin menghancurkan Indonesia.

Maka saya sepakat jika Ibu Mega memegang prinsip “Jasmerah” dengan menjadikan ajaran Trisakti sebagai “kriteria” dalam menentukan pasangan calon pemimpin yang akan diusung oleh PDIP pada Pilpres mendatang.

Dan apabila Jokowi bisa ditunjuk sebagai Capres karena dinilai memiliki karakter merakyat seperti Soekarno (berdasar sejarah), maka Ibu Mega dengan tegas dan adil hendaknya juga bisa menunjuk Cawapres yang amat dibutuhkan rakyat (sesuai petunjuk dalam sejarah pula) yakni seperti sosok Moh. Hatta sebagai ekonom yang berasal dari non-parpol. Jika tidak, maka itu berarti sudah melenceng dari sejarah, dan Bung Karno mungkin hanya bisa menangis di alam sana karena “petunjuk” sejarah tidak bisa dilakukan secara totalitas oleh anaknya sendiri.

Namun mari kita tunggu, pasangan calon dari parpol mana pun yang bisa mengajukan “pasangan Trisakti” sekaligus dapat dinilai sebagai Pemerintahan Soekarno jilid II, maka itulah yang pantas kita dukung...!!!

SALAM PERUBAHAN 2014...!!!

------------------

Sumber: KOMPASIANA

(Saran Buat PDIP) Ini Pasangan Trisakti yang Sebenarnya: "WIRASAKTI"

[RR1online]:

AJARAN Trisakti sebagai cita-cita Presiden Soekarno terpaksa kandas setelah rezim Orde Baru (Orba) berhasil menduduki kekuasaan di negeri ini, dan bahkan boleh dikata lumpuh  pada era Pemerintahan SBY.

Namun pada Pemilu tahun 2014 kali ini,  ajaran Bapak Proklamator Indonesia itu akan sangat berpeluang untuk dihidupkan dan dijalankan kembali. Sebab, anak biologis Presiden pertama Republik Indonesia itu, Megawati Soekarnoputri, berhasil membawa dan menempatkan partai yang dinakhodainya (PDIP) ke papan teratas sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini.

Sehingga itu, saat ini sesungguhnya tidaklah sulit bagi Megawati Soekarnoputri jika ingin serius membangkitkan kembali ajaran dari sang Ayah tersebut. Asal saja tidak terjebak dalam politik dagang sapi yang justru kelak akan menjerumuskan PDIP untuk dijauhi oleh wong cilik karena dinilai telah mengkhianati  cita-cita Bung Karno. Sehingganya, mumpung ada kesempatan menghidupkan Trisakti, maka hidupkanlah untuk rakyat!

Sebab di mata publik, PDIP boleh dikata adalah parpol yang untuk sementara ini masih bisa lebih diunggulkan daripada parpol lainnya. Terlebih karena jelang Pileg dan Pemilu Presiden (Pilpres) ini,  sosok Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader terbaik PDIP tiba-tiba berhasil melejitkan namanya ke tingkat popularitas paling tinggi hingga sangat sulit ditandingi oleh seluruh nama-nama bakal Capres yang ada di parpol lainnya.

Kiranya dari situlah, Megawati Soekarnoputri kemudian memberi mandat kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai petugas partai agar dapat tampil sebagai Capres PDIP yang akan dimajukan pada Pilpres 2014 ini.

Lalu siapa Cawapres yang dinilai cocok untuk diduetkan dengan Jokowi?

Tjahjo Kumolo selaku Sekjen DPP PDIP telah merilis “kriteria” sosok Cawapres yang dinilai cocok mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 mendatang.

Yakni, PDI-Perjuangan menegaskan bahwa capres dan cawapres merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang diusung merupakan kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.

Memdalami penegasan yang menjadi “kriteria umum” sebagaimana yang dirilis oleh Sekjen Tjahjo seperti tersebut di atas, adalah sangat jelas menekankan dua “unsur” penting yang harus dipenuhi oleh pasangan calon (Capres-Cawapres) yang akan diusung PDIP.

Yaitu, pertama, mampu menjalankan kepemimpinan Trisakti;  kedua, punya komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.

Penegasan yang disampaikan Sekjen Tjahjo tersebut, sama sekali tidak menekankan Cawapres harus berasal dari parpol koalisi, juga tidaklah mengharuskan Cawapres berusia muda maupun tua. Dan menurut saya, itu memang tak perlu dipersoalkan. Sebab, yang penting pasangan calon harus benar-benar dapat “dijamin” mampu menunaikan dua unsur dari penegasan yang menjadi “kriteria” tersebut di atas.

Lalu pertanyaannya kemudian, apakah Jokowi sudah bisa “dijamin” seorang diri mampu menunaikan ajaran Trisakti, Pancasila, UUD 1945, dan lain sebagainya tersebut? Jawabnya, tentu saja: tidak!

Olehnya itu, Jokowi harus didampingi oleh Cawapres yang dinilai jelas-jelas memiliki “bobot” dan karakter seperti yang ditekankan oleh Sekjen Tjahjo dalam penegasannya tersebut. Siapakah sosok yang dimaksud?

Begini. Jika memang betul-betul ingin konsisten dengan kriteria yang menjadi penegasan tersebut, dan benar-benar ingin menjalankan serta mewujudkan ajaran Trisakti secara murni dan konsekuen, maka sosok yang dimaksud adalah Dr. Rizal Ramli.

Sebab, dari semua nama bakal Cawapres PDIP yang disebut-sebut sejauh ini, Rizal Ramli adalah yang paling mendekati disebut sebagai sosok penganut sejati ajaran Trisakti sejak dahulu kala.

Rizal Ramli juga dinilai sangat konsisten terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta telah banyak memperlihatkan dedikasinya melalui perjuangan dan pergerakannya dalam membela hak-hak serta kepentingan wong cilik meski jabatan maupun nyawanya harus ia pertaruhkan.

Bukan cuma itu, Rizal Ramli juga sangat cocok sebagai Cawapres PDIP karena dinilai lebih bisa “dijamin” dapat membuat Jokowi merasa nyaman dalam bekerja. Sebab selama ini, ia tumbuh dan besar sebagai seorang tokoh nasional bukan dari lingkungan partai tertentu. Sehingga, tentunya ia bisa dipastikan tidak akan memiliki kepentingan politik yang besar selain hanya fokus kepada terlaksananya ajaran Trisakti tersebut secara utuh tanpa embel-embel politik.

Ketenangan dan kenyamanan sebagai pemimpin dalam bekerja memang sangat diperlukan. Sebab, di akhir jabatannya, SBY dipastikan sangat banyak meninggalkan PR yang sangat berat untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Terutama sekali adalah masalah penataan dan pengelolaan ekonomi-keuangan negara. Di mana utang luar negeri saat ini telah mencapai Rp.3.000-an Triliun; defisit APBN yang terus-terus mengalami minus dengan angka yang sangat tinggi; bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat yang lebih banyak dilakukan melalui impor; dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang tercecer dan berserakan di sana-sini.

Dan diyakini, Jokowi nantinya sebagai Presiden hanya akan mampu membenahi semua permasalahan tersebut di atas apabila Wakil Presidennya adalah Rizal Ramli yang memang sejauh ini dikenal sebagai Ekonom Senior penganut ekonomi konstitusi.

Kepiawaian dan integritas Rizal Ramli tentunya tidak akan dapat dilihat jika hanya menggunakan kacamata politik yang sangat cenderung subjektif.

Kualitas pemikiran serta kredibilitas Rizal Ramli yang penuh dengan gagasan perubahan, hanya dapat dilihat dengan menggunakan kacamata hati (batin). Dan salah satu negarawan  besar yang mampu melihat kemampuan Rizal Ramli tersebut adalah (Presiden Alm. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur). Presiden Gus Dur selalu menjadikan Rizal Ramli sebagai ujung tombak dalam mengatasi setiap persoalan rumit di bidang ekonomi. Baik ketika Rizal Ramli menjabat sebagai Kabulog, Menko Perekonomian, maupun ketika menjabat Menteri Keuangan. Dan kini, Rizal Ramli masih aktif sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Ekonomi di badan dunia PBB.

Sehingganya, saat ini bukan lagi waktunya untuk “tawar-menawar” jabatan hanya demi memuaskan nafsu kekuasaan politik belaka, melainkan rakyat saat ini amat butuh lahirnya pasangan pemimpin (Presiden-Wakil Presiden) yang dinilai benar-benar telah menjiwai ajaran Trisakti, yakni sosok yang berani dan “sakti” (pandai-ahli) dalam menyelesaikan tugas-tugas bangsa dan negara.

Olehnya itu, sebagaimana “kriteria” yang menjadi penegasan dari PDIP yang mengharapkan sebuah kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat. Dan juga sebagaimana pernyataan dari Sekjen Tjahjo yang mengimbau kepada semua pihak untuk dapat memberi saran dan masukan seputar pasangan calon Capres yang dinilai cocok, maka dengan ini saya mengajukan usulan pasangan calon yang saya sebut: “WIRASAKTI= jokoWI rizal RAmli triSAKTI”, tentunya dengan tanpa mengenyampingkan seluruh pertimbangan dan asas manfaat untuk kemajuan serta perubahan di negeri tercinta ini.

Adapun yang mendasari pemikiran saya memunculkan istilah (Wirasakti) tersebut, adalah mengingat “ruh” ajaran Trisakti  di dalam jiwa Jokowi dan Rizal Ramli sesungguhnya tak perlu diragukan lagi karena keduanya adalah “anak” ideologis Presiden Soekarno. Artinya, keduanya boleh dikata selama ini telah tumbuh dan dibesarkan dari pemahaman jernih ajaran Trisakti, yang tentu saja saat ini memiliki bobot sebagai seorang “wira” (pemberani) dan “sakti” (yang mampu karena ahli) dalam bertindak demi rakyat.

Dan ini bisa dilihat dari “karakter” asli Rizal Ramli yang memang sejak dulu (saat masih kuliah) telah berani dengan tegas melawan otoriter rezim Orba. Hingga kini, perlawanannya dalam membela hak-hak rakyat tak pernah surut sedikit pun meski dulu harus  dibui, rela dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama di salah satu BUMN lantaran menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Dan semua itu tentunya adalah  sebuah panggilan mulia dari seorang anak bangsa dalam mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.

Namun apabila pasangan “WIRASAKTI” ini tak jua bisa dimajukan pada Pilpres 2014 ini, maka PDIP besar kemungkinan telah terjebak dalam “deal-deal” kepentingan politik dari sejumlah parpol yang akan berkoalisi dengan PDIP, di mana dari pengalaman sepanjang 10 tahun ini parpol koalisi tersebut tidaklah pernah berpikir sedikit pun untuk mewujudkan Trisakti.

Semoga saran ini bermanfaat untuk kemajuan serta kejayaan bangsa dan negara tercinta ini...!!! Amin.

SALAM PERUBAHAN...!!!!

--------------------

Sumber: KOMPASIANA

NasDem (Mungkin juga PDIP) Lebih Memilih Rizal Ramli untuk Cawapres Jokowi

[RR1online]:

BANYAK pihak yang kini terus mengejar informasi untuk mengungkap siapa gerangan sosok Cawapres yang akan dipilih dan dimajukan oleh PDIP sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Rasa penasaran pun makin bertambah ketika pihak PDIP hanya memberi “ciri-ciri khusus” terhadap sejumlah sosok yang santer disebut-sebut, namun sampai saat ini belum juga bisa diungkap oleh petinggi PDIP. Padahal besar kemungkinan, Jumat (25/4/2014) kemarin, meski belum final, namun boleh jadi sudah ada sosok (satu nama) yang telah siap diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Siapakah gerangan..???

Mari kita “mengidentifikasi” sosok yang dimaksud sesuai dengan  gambaran atau “spesifikasi” yang telah disampaikan oleh pihak PDIP, dan NasDem sebagai parpol yang akan ikut mengusung Capres Jokowi pada musim Pemilu tahun ini.

Adalah Tjahjo Kumolo selaku Sekjen DPP PDIP dengan sangat jelas dalam website resminya (www.tjahjokumolo.com) telah memberi gambaran tentang “kriteria” sosok Cawapres yang diambakan oleh PDIP.

Yakni, PDI-Perjuangan menegaskan bahwa capres dan cawapres merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang diusung merupakan kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.

Selanjutnya, mari kita merelevansikan sifat yang menjadi substansi dari penegasan Sekjen Tjahjo tersebut dengan semua sosok yang beredar saat ini. Yaitu terletak pada kalimat: “..kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat.”

Dari situ, kita tentu hanya akan menemui sejumlah nama, seperti: Rizal Ramli, Puan Maharani, dan Mahfud MD.

Tetapi dari perkembangan terakhir yang mencuat ditemui adanya kriteria spesifik yang “dibenarkan” sendiri oleh Jokowi. Yakni Jokowi mengakui pesan berantai yang beredar di tengah-tengah masyarakat saat ini tentang ciri-ciri Cawapres, adalah mendekati kebenaran.

Seperti dilansir tribunnews, pesan berantai tersebut bertuliskan: “pernah menjadi menteri tapi bukan di era presiden SBY, dekat tapi jauh, cerdas dan saat muda sangat berprestasi, tidak pakai kacamata, kuliah di AS, jago keuangan (ekonom) dan pasar modal, Islam, terstrukturisasi keuangan di awal 90an.”

“Mendekati,” ujar Jokowi singkat saat ditanyai kebenaran atas pesan berantai tersebut. Jokowi menjawab pertanyaan itu usai meresmikan jembatan dan lapangan sepakbola mini di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (25/4/2014).

Sehingga jika mengacu kepada kriteria dari pesan berantai tersebut, maka kemudian hanya ada satu nama yang tersisa, yaitu: Dr. Rizal Ramli.

Mengapa harus Rizal Ramli...??? Tak sulit untuk menjawabnya!!!

Pertama; perilaku Rizal Ramli sejak dulu hingga kini sangat identik atau amat menjiwai ajaran Trisakti dari Presiden Soekarno. Bahkan saking kuatnya gelora ajaran Trisakti yang membakar jiwanya, sampai-sampai Rizal Ramli di usia mudanya telah berani mempertaruhkan dan mendedikasikan hidupnya untuk rakyat melawan penguasa rezim Orba. Di mana ketika itu ia akhirnya diciduk lalu mendekam dalam penjara di rutan yang juga pernah dihuni oleh Bung Karno, di Sukamiskin-Bandung.

Sungguh saat itu Rizal Ramli merasa tak gentar sedikit pun melawan secara bertubi-tubi penguasa rezim Orba. Sebab ketika itu, ia sangat menyadari betul bahwa rezim inilah yang telah “melumpuhkan” ajaran Trisakti. Sehingga, sejak itulah ia bertekad untuk kembali membangkitkan ajaran Trisakti meski nyawa harus menjadi taruhannya.

Dan semua itu siap dilakukan Rizal Ramli karena ia amat merasakan betapa siksa dan menderitanya hidup tanpa kedua orang tua (sudah yatim-piatu di usia 7 tahun). Sehingganya, dengan sangat sadar ia tak rela untuk kehilangan “orangtua” lagi, yakni  “Ibu  Pertiwi” yang telah dan yang akan “memelihara” dirinya bersama seluruh rakyat Indonesia.

Yang kedua; cara pandang, dan tindak-tanduk maupun perilaku Rizal Ramli selama ini sesungguhnya sangat  menyerupai Ibu Megawati Soekarnoputri yang mencerminkan “wajah dan ruh perjuangan” PDI-P.  Sehingga itu, tidak sedikit pihak yang menyebut, jika Ibu Mega Soekarnoputri adalah anak biologisnya Presiden Soekarno, maka Rizal Ramli adalah “anak” ideologisnya sang Proklamator Indonesia tersebut.

Sehingga itulah Rizal Ramli dan Ibu Mega selama ini pun tetap saja konsisten dan memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI.

Selanjutnya yang ketiga; Rizal Ramli selama ini tidaklah berasal dari parpol mana pun. Artinya, ia bukan sebagai kader, apalagi sebagai “pemilik” parpol mana pun. Sehingga,  apabila Rizal Ramli menjadi pemimpin di negeri ini, bisa dipastikan ia tentu tidak memiliki kepentingan besar politik yang terselip di dalam benaknya kecuali akan tetap teguh melanjutkan perjuangannya seperti yang sudah dilakukannya sejak dahulu kala.

Selain dikenal bukan berasal dari parpol mana pun, Rizal Ramli juga bukanlah berasal dari keluarga miliyader. Mendiang ayahnya hanyalah sebagai Wedana (semacam asisten Camat) yang bersahaja namun tegar mengabdi sebagai pamong rakyat. Begitu pun dengan almarhumah ibunya, semasa hidup hanyalah seorang guru sederhana namun cerdas dan disiplin. Dan hanya sifat-sifat itulah yang kiranya bisa “diwariskan” oleh kedua orangtuanya kepada diri Rizal Ramli sebagai yatim-piatu.

Olehnya itu, Rizal Ramli sesungguhnya tak bisa dibanding-bandingkan dengan sosok atau tokoh-tokoh lainnya, apalagi jika ingin disamakan dengan semua sosok kandidat capres ataupun cawapres yang ada saat ini. Sebab, mereka kebanyakan adalah memang berasal dari keluarga ekonomi mapan. Bahkan ada sosok kandidat yang tidak pernah merasakan pahit-getirnya kehidupan karena belum lahir saja (masih dalam kandungan ibunya) ia memang sudah kaya raya di dalam keluarga yang berharta melimpah. Atau minimal, kedua orangtua masih bisa menjadi penopang.

Sebaliknya, Rizal Ramli tidaklah demikian. Ia sudah terbiasa berjuang, sudah terbiasa hidup mandiri, juga sudah terbiasa menderita, serta sudah terbiasa melawan kuatnya arus kehidupan.

Dan kesemuanya itu bisa ia hadapi dengan tegar, karena selama ini memang benar-benar (asli) hanya menggunakan dua “kekuatan”, yakni pikiran dan jiwa yang ia sadari adalah sebagai pemberian langsung dari Yang Maha Mulia Tuhan Semesta Alam. Sehingga itu, kesuksesan yang dimiliki Rizal Ramli saat ini adalah sesungguhnya bukanlah dari hasil “bergantung” dari kedua orangtua, mertua, apalagi dari partai tertentu.

Dari “secuil kisah” atau pencerahan seperti tersebut di atas, maka betapa hebatnya negeri ini jika bisa dipimpin oleh seseorang yang telah “teruji lahir-bathin” seperti sosok Rizal Ramli. Di mana tak jarang sosok seperti ini selalu tak disangka-sangka bisa berhasil tampil sebagai “pemenang” seperti saat ini.

Artinya, siapa yang bisa menyangka jika Rizal Ramli (dari yatim-piatu dan keluarga sederhana) mampu menjadi: Doktor ekonomi, Kabulog, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Presiden Komisari PT. Semen Gresik, serta kini menjadi salah satu Anggota Penasehat Ekonomi di badan dunia PBB, Ketua Umum Kadin, serta kini pula mendapat dukungan untuk menjadi Cawapres. Sekali lagi, siapa yang bisa menyangka semua ini bisa terjadi...???

Sehingga itu, tidaklah berlebihan jika saya katakan, bahwa hanya ada satu di Indonesia (bahkan di dunia) ini seorang Yatim-Piatu sejak kecil yang bisa sukses menjadi menteri, dan sebentar lagi dengan izin Allah pula menjadi pemimpin di negeri ini, yaitu Rizal Ramli..!!!

Dan yang keempat; kandidat kuat Cawapres yang disebut dan diakui mendekati kebenaran oleh Jokowi karena memiliki ciri-ciri sebagai ekonom, pernah menjadi menteri bukan di era SBY, pernah kuliah di AS, jago keuangan, itu adalah  sangat mengarah kepada sosok Rizal Ramli.

Selanjutnya yang kelima; mari kita mendalami apa yang dikatakan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan.

Melalui Zulfan, Nasdem berpandangan, cawapres yang layak untuk mendampingi Jokowi adalah mantan Menteri Pereknomian Rizal Ramli, Ketua KPK Abraham Samad, dan Ketua DKPP Jimly Assidigie.

Seperti halnya dengan Sekjen PDIP Tjahjo yang bergegas dengan tegas membantah, bahwa sejauh ini belum ada satu sosok pun yang ditetapkan secara resmi sebagai cawapres jokowi, termasuk Jusuf Kalla (JK). Zulfan Lindan pun menyampaikan hal senada, yakni Partai Nasdem tidak menyodorkan nama Jusuf Kalla sebagai cawapres pendamping capres Jokowi ke PDIP.

“Partai Nasdem tidak pernah mendukung Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi. Kita serahkan ke PDIP dan tidak mengintervensi penentuan Cawapres Jokowi,” kata Zulvan Lindan, di Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Menurut Zulfan, Rizal Ramli dikenal karena pemikirannya tentang ekonomi rakyat. Sedang Abrahm Samad dan Jimly Assidiqie dikenal dalam bidang korupsi dan hukum.

Disebutkannya, bahwa dari ketiga nama tersebut, Partai Nasdem lebih condong mendorong Rizal Ramli sebagai Cawapres Jokowi.

“Rizal Ramli lebih Sukarnois daripada Jusuf Kalla. Jusuf Kalla itu neolib, pragmatis, serta mendukung ekonomi pasar dan pengusaha. Jusuf Kalla adalah orang yang setuju pengurangan subsidi dan kenaikan BBM, sementara Rizal Ramli konsen pada ekonomi berdikari,” ungkap Zulfan.

Karena itu, Lanjut Zulfan, sangat memprihatinkan bangsa ini kalau orang seperti Rizal Ramli tidak diakomodir sebagai Cawapres Jokowi atau Prabowo Subianto.

“Jokowi dan Prabowo akan bertarung ketat di Pilpres 9 Juli nanti, sehingga diperlukan cawapres yang kuat seperti Rizal Ramli. Kami berpandangan, Jokowi lebih tepat dipasangan dengan Rizal Ramli,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Rizal Ramli sudah teruji di bidang perekomian, serta pernah menjadi Menteri Perekonomian dan mantan Kabulog era Presiden Abdurrahman Wahid.

“Kalau Abraham Samad integritas dan komitmennya masih diragukan karena tidak berani membongkar kasus Bank Century, kasus Hambalang dan SKK Migas yang melibatkan Cikeas. Kalau Jimly itu, orangnya tulus atau nothing to losse dalam mengabdi pada negara, sehingga tidak cocok jadi cawapresnya,” pungkas mantan politisi PDIP ini.

Nah... berdasar dari semua “bocoran” yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat kini, maka sangat sulit rasanya “mengada-ngada” atau memaksakan seseorang bisa disebut mendekati (sebagai) sukarnois namun amat prilakunya tidak identik dengan ajaran Trisakti, seperti “kisah” atau rekam jejak yang pernah dilalui Rizal Ramli hingga kini.

SALAM PERUBAHAN 2014....!!!

--------------

Sumber: KOMPASIANA

Rakyat Menanti Pasangan Capres Kuda Hitam, bukan "Komodo Hitam"

SECARA leksikal, kuda adalah binatang menyusui dan berkuku satu. Umumnya, kuda dipiara orang sebagai kendaraan (tunggangan, angkutan) atau penarik kendaraan dan sebagainya.

Artinya, kuda di belahan bumi mana pun sangat erat dengan kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, baik dijadikan sebagai sarana transportasi, peternakan, makanan, hingga dijadikan hewan perlombaan adu kuat dan kecepatan. Itulah mengapa kuda dijadikan satuan hitungan “Horse-Power” pada mesin-mesin kendaraan manusia, bukan Rhinoceros Power, Elephant Power, atau lain sebagainya.

Sementara Komodo adalah biawak besar atau spesies kadal tersbesar di dunia yang terdapat dan berasal di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai reptil purba yang hidup di zaman Dinosaurus, Komodo memiliki perilaku makan dengan cara mencabik potongan besar daging untuk ditelannya bulat-bulat, sedangkan tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, bisa jadi dagingnya dihabiskan sekali telan. Isi perut mangsa yang berupa tumbuhan biasanya dibiarkan tak disentuh. Air liurnya yang kemerahan dan keluar setiap saat dalam jumlah banyak amat membantu Komodo dalam menelan mangsanya. -----------------

TERLEPAS dari gambaran pemahaman terhadap dua hewan yang berlainan jenis di atas, namun dengan mencoba menghubungkannya dengan suasana politik Indonesia jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, tentunya kedua hewan ini sangat menarik untuk dijadikan sebuah bahan “referensi” tersendiri dalam mengamati isu-isu maupun animo politik yang sedang mencuat akhir-akhir ini.

Adalah tahun 2014 menurut pandangan pakar fengsui merupakan tahun kuda kayu. Dari pandangan ini, khususnya dalam dunia politik diprediksi kuat akan memunculkan pemimpin negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan atau kurang diunggulkan namun tidak disangka-sangka justru berhasil tampil sebagai pemenang dalam Pilpres 2014. Dan inilah kemudian yang lazim disebut sebagai sang “Kuda Hitam”.

Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) yang baru lalu, ramalan tentang “Kuda Hitam” ini nampaknya telah terbukti. Yakni tampilnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak dalam Pileg 2014 tersebut. Di mana sebelumnya selama 10 tahun PDIP adalah parpol yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Dengan posisinya sebagai parpol oposisi, jelas saja PDIP dinilai sangat kurang memiliki ruang gerak untuk melakukan manuver di dalam pemerintahan, atau dengan kata lain tidak “seleluasa” seperti yang dimiliki oleh parpol penguasa beserta para parpol koalisinya yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Namun nyatanya, pada Pileg 2014 ini PDIP justru berhasil mendudukkan dirinya di papan atas sebagai parpol yang memperoleh suara terbanyak sekaligus mengalahkan para parpol yang selama ini berada di dalam pemerintahan. Dan sekali lagi, PDIP dalam hal ini dapat disebut sebagai parpol “kuda hitam”.

Kemudian, “Kuda Hitam” selanjutnya adalah siapa (dua sosok) yang akan berhasil terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014 sekaligus sebagai pemimpin di negeri ini?

Bahwa, sebagai parpol pemenang Pileg, PDIP sudah memberi mandat kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres. Dan tentunya, hal ini kemudian menjadi “incaran” sekaligus “sasaran” oleh parpol lain, terutama oleh para elit politik.

Oleh parpol lain dan sejumlah elit politik, PDIP menjadi incaran agar dapat diterima sebagai parpol koalisi sekaligus (parpol lain yang ingin berkoalisi tersebut) berharap agar sosok mereka dapat diterima sebagai Cawapres.

Sementara di sisi lain, parpol dan elit politik lainnya tentunya sedang sangat sibuk membangun poros (koalisi) guna menggabungkan perolehan suara agar dapat pula memajukan satu pasangan calon (Capres-Cawapres), sekaligus  sudah pasti hal ini merupakan salah satu upaya untuk “menaklukkan” pasangan yang akan dimajukan oleh PDIP pada Pilpres 2014 ini.

Artinya, dari sejumlah pengamat saat ini boleh jadi memandang bahwa PDIP kini sedang berada di posisi yang sangat rawan “tergelincir” karena menjadi “sasaran” empuk dengan “dikeroyok” oleh sejumlah parpol papan tengah. Namun menurut saya, kondisi “dikeroyok” seperti itu justru akan menjadikan pasangan calon (Capres-Cawapres) dari PDIP bisa kembali menjadi “Kuda Hitam”. Yakni seperti ketika PDIP menjadi parpol oposisi, namun akhirnya bisa berhasil menjadi pemenang Pileg.

Tetapi, untuk kembali menjadi “Kuda Hitam” yang akan memenangkan Pilpres 2014 ini, adalah tentunya itu  sangatlah tergantung kepada siapa sosok yang akan akan ditunjuk oleh PDIP sebagai Cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 9 Juli 2014.

Perlu digarisbawahi, bahwa apabila dalam proses penentuan dan penetapan Cawapres dilakukan hanya berdasar pada sebuah “kesepakatan” dari sejumlah parpol yang berkoalisi dengan PDIP nantinya, maka istilah “Kuda Hitam” dengan sendiri tidak lagi berada kepada pasangan calon PDIP tersebut, juga tidak kepada seluruh parpol lainnya yang kini sedang berusaha membangun poros tengah.

Artinya, jika kondisi itu yang berhasil terbangun, maka tidak ada lagi “Kuda-Hitam”. Yang ada hanyalah “Komodo-Hitam= KOmpromi MOdal DOngkrak - Hitam”.

Yakni pasangan calon (Capres-Cawapres) yang disepakati untuk maju bertarung berdasar kompromi dan modal (kekuatan uang) untuk didongkrak sebagai pemenang dalam Pilpres, dengan tujuan hanya untuk pemenuhan kepentingan dan kepuasan masing-masing kelompok.

Dan jika pasangan calon (Capres-Cawapres) “Komodo-Hitam” seperti itu yang berhasil terpilih dalam Pilpres 2014, maka mari kita bergegas untuk kembali membuyarkan segala impian dan harapan kita selama ini. Sebab, perilaku dan cara makan Komodo bisa dipastikan akan terjadi dalam lima tahun ke depan. Sungguh mengerikan..!?!?!

Namun sebelum penetapan, kita tentunya masih berharap semoga masih ada pasangan calon yang meski tidak diunggulkan namun dinilai bisa nantinya bekerja sekuat dan secepat kuda dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa dan negara (karena memang ahli dan punya kredibilitas, integritas, serta kapasitas) maka itulah yang akan tampil sebagai “Kuda-Hitam”, dan bukan “Komodo Hitam”.

-----

Sumber: Kompasiana

Untuk Cawapres: Dulu JK Something, Sekarang Nothing?

KEPUTUSAN Partai Demokrat (PD) dalam menunjuk dan memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai Cawapres untuk diduetkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Capres pada Pilpres 2004, adalah dinilai sangat tepat untuk menghadapi pasangan-pasangan calon dari para parpol lainnya, yang ketika itu terdapat 5 pasang capres.

Saat itu, JK yang lahir pada tahun 1942 masih berusia 60 tahun. Dan usia seperti ini memang dipandang sebagai usia produktif dan matang di dunia kepemimpinan negara.

Dan ketika itu, JK memang menjadi sosok “hangat” yang sangat penting dan strategis untuk dijadikan Cawapres SBY, sebab ia baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Menko Kesra.

Boleh jadi juga karena waktu itu JK dianggap memiliki “financially the big power” (punya kekuatan keuangan-bisnis) yang dapat membantu mengatasi persoalan pembiayaan politik PD pada pilpres 2004 tersebut. Bukankah PD waktu itu boleh dikata memang masih “kere” untuk bertarung dalam Pemilu (istilah anak gaul: tidak punya uang cukup)..???

Mungkin itulah kiranya JK benar-benar menjadi sosok yang sangat “something” di mata PD ketika itu. Sehingganya, JK pun dipersunting sebagai pendamping SBY pada Pilpres 2004 silam.

Tidak hanya di mata PD, JK juga kemudian “menjelma” menjadi sosok yang sangat berarti di mata Partai Golkar. Yakni saat JK telah berhasil terpilih dan menjabat sebagai Wapres, seketika itu warga Partai Golkar sepakat dan bulat menunjuk JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tandjung.

Namun bagai drama telenovela, pada Pilpres 2009, karena mungkin sudah merasa punya “modal” untuk biaya politik, SBY pun memantapkan diri “bercerai” dengan JK. Dan sebagai gantinya, SBY “meminang” Boediono untuk dijadikan sebagai pendamping baru.

Begitu pun ketika JK takluk dalam Pilpres 2009 sebagai Capres berpasangan dengan Wiranto, Partai Golkar tak lagi bisa mempertahankan JK sebagai Ketua Umum.

Dan jelang Pilpres 2014 kini, mantan “istri tua” SBY itu pun nampaknya masih memiliki “nafsu” tinggi agar dapat dipersunting sebagai cawapres oleh Jokowi, Capres dari PDI-P itu.

Meski keinginan untuk maju bertarung dalam Pilpres adalah juga dapat menjadi hak seorang JK, namun banyak kalangan menilai, bahwa dengan usia yang sudah uzur saat ini JK sebaiknya tak usah memaksakan diri untuk mengejar kedudukan dan kekuasaan lagi, berilah kesempatan kepada orang lain yang belum pernah mendapat kesempatan namun layak untuk juga dilahirkan sebagai pemimpin baru.

Sekaitan dengan hal tersebut, saya sependapat dengan pandangan seorang pengamat dari Cyrus Network, Hasan Nasbi. Ia mengatakan, orang seperti mantan Wapres Jusuf Kalla tidak perlu mencalonkan lagi sebagai Wapres pada Pemilu 2014 ini.

Meski dinilai berpengalaman,  namun menurut Hasan Nasbi, sosok ini (JK) dianggap tidak tepat untuk berpasangan dengan kandidat capres yang ada saat ini.

“Orang seperti Pak JK buat saya seharusnya menjadi mentor bagi siapa pun presidennya bukan berburu jabatan. Siapa pun presidennya maka JK bisa menjadi mentor bagi presiden terpilih,” ujar Hasan dalam sebuah diskusi bertema: “Kawin Paksa, Hancurkan Bangsa”, di Menteng-Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

Dua dari kalangan lain juga menilai sama. Yakni, Lieus Sungkharisma selaku Koordinator Forum Rakyat dan Didied Mahaswara selaku Direktur Eksekutif The President Center, sepakat menyebutkan, bahwa JK sebaiknya lebih memilih menjadi negarawan ketimbang melibatkan diri dalam politik praktis dengan berambisi menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi karena pertimbangan usianya yang sudah sepuh.

Namun meski begitu, baik Lieus maupun Didied berharap (semoga) JK dapat menjadi orang pertama Indonesia yang bisa meraih Nobel Perdamaian.

“Pak JK sebaiknya memilih jadi negarawan atau jadi peraih Nobel Perdamaian saja, karena prestasinya sangat bagus, misalnya, dalam perdamaian berbagai konflik di tanah air, seperti Poso, Aceh, dan lainnya. Beliau kan nominator Nobel,” kata Lieus.

Saran dan penilaian lainnya terhadap ambisi JK yang ngotot kembali maju pada Pilpres 2014 juga disuarakan oleh sejumlah pengamat serta aktivis dalam sebuah diskusi bertema: “Pengusaha Hitam dan beban Demokrasi” yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), di Hotel Aulia, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Boni Hargens selaku pengamat politik dari UI menilai, terjunnya para pengusaha khususnya mengincar kursi wapres karena ada kepentingan ekonomi dan akses sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan kelompok usaha atau koleganya.

Seirama dengan Boni, Adhie Massardi dari Koalisi Masyarakat Bersih juga mencurigai ngototnya JK sebagai pedagang yang digadang-gadang untuk maju kembali sebagai cawapres, adalah karena faktor kepentingan ekonomi sekelompok pengusaha.

“Kalau Jokowi ingin didampingi orang yang mengerti ekonomi, jangan pengusaha atau pedagang, cari ekonom yang bersih, masih banyak,” kata Adhie.

Di tempat yang sama, Darmawan Sinayangsah selaku Direktur Freedom Foundation menyebutkan, JK terlalu tua untuk menjadi wapres bagi Jokowi. Lebih baik JK jadi negarawan yang mendidik saja,  jadi politisi senior. Darmawan pun memaparkan kedekatan JK sebagai pengusaha dengan para pengusaha lainnya dapat menyebabkan fokus utama ekonomi nantinya hanya berpihak kepada bisnis mereka. Ini bertentangan dengan sosok Jokowi yang digambarkan sebagai wakilnya ‘wong cilik.’

Selain itu, politisi senior PDI-P, Sabam Sirait, jauh-jauh hari juga sudah pernah memberikan pandangannya bahwa wacana Jokowi-JK adalah pasangan yang tidak layak.

Dan semua yang dikatakan oleh para teman-teman pengamat, aktivis, maupun politisi seperti di atas, adalah sangat tidaklah keliru, termasuk jika ada pengamat politik atau pihak lain yang menuding bahwa JK selama ini boleh jadi hanya memburu kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya saja.

Sebab, bisa ditengok “perjalanan” JK yang berlatar-belakang sebagai pengusaha itu. Yakni dari Kabulog  (dipecat), menteri perdagangan era Gus Dur (dipecat), selanjutnya naik menjadi Wapres (“dicerai” pada periode berikutnya). Lalu masa iya setelah tidak berhasil terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2009, JK kini malah lebih ngotot untuk  kembali menjadi Wapres..???

Sehingga itu, dosen dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Herdi Sahrasad juga mengingatkan, agar JK mengurungkan niatnya maju ke bursa cawapres. Pasalnya, selain sudah berumur (tua), nama harum JK sebagai pemimpin dan negarawan akan tercoreng apabila terjebak dalam ambisi untuk kembali menduduki kursi wapres.

SALAM PERUBAHAN 2014…!!!

------------

Sumber: Kompasiana