[RR1online]:
SEPERTI yang telah diberitakan, bahwa sejumlah tokoh nasional yang terdiri unsur rohaniawan, budayawan, praktisi hukum, akademisi dan PERS menggagas diri membentuk sebuah komite, dan membuka ajang pencarian sosok ideal untuk diperjuangkan menjadi calon pemimpin buat negara dan bangsa tercinta ini melalui gelaran KONVENSI RAKYAT secara terbuka untuk UMUM.
Tahapan seleksinya berlangsung mulai 10 November -10 Desember 2013. Setelah itu Komite akan memilih enam peserta yang lolos seleksi akhir untuk mengikuti debat publik pada tanggal 15 Desember 2013 - 31 Januari 2014. Debat publik diselenggarakan di Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Jakarta.
Ketua Komite tersebut adalah KH. Salahuddin Wahid (Gus Solah), dibantu oleh para anggotanya masing-masing Adnan Buyung Nasution, Pendeta Natan Setiabudi, Jaya Suprana, Frans Magnis-Suseno, Ichlasul Amal, Aristides Katoppo, serta Rommy Fibri selaku Sekretaris Komite.
“Memang yang bisa mencalonkan itu adalah parpol. Akan tetapi melalui konvensi rakyat untuk capres 2014 ini kita akan cari calon-calon terbaik dan setelah terpilih kita komunikasikan (usulkan) kepada parpol. Selain itu kita mendidik pemilih untuk jauh lebih cerdas melihat kandidat yang ada,” ungkap Gus Solah seraya mengaku tak mencemaskan apabila parpol menolak usulan dari hasil Konvensi Rakyat tersebut.
Menengok ke belakang. Untuk pertama kalinya Konvensi Capres dilaksanakan jelang Pemilu 2004 silam oleh suatu parpol. Dari konvensi tersebut berhasil dimunculkan satu pasangan Capres, kemudian bertarung pada Pilpres 2004, dan hasilnya: KALAH.
Tetapi sekali lagi, pada 2004 silam tersebut adalah konvensi Capres yang dilakukan oleh parpol. Lalu bagaimana dengan Konvensi Capres yang dilakukan oleh Komite yang berasal dari rakyat (non-parpol) melalui Konvensi Rakyat? Dan bagaimana pula tanggapan publik menilai Konvensi Rakyat yang boleh dikata menyerupai sistem perekrutan penyanyi potensial, misalnya Indonesian Idol, Akademi Fantasi Indonesia (AFI), atau Kontes Dangdut Indonesia (KDI), dan lain sebagainya?
Dari seluruh masyarakat yang sempat ditemui dan dihubungi secara langsung oleh Majalah Perubahan (Media Bentor Grup), terdapat sejumlah lainnya yang memberikan komentarnya dengan cukup menarik, di antaranya yang dikatakan oleh Andi Dalle (Pensiunan PNS asal Kota Makassar). Yakni, Konvensi Rakyat bukan untuk melawan parpol, tapi untuk membantu parpol mewujudkan Perubahan.
Berikut komentar-komentar tersebut (secara berurutan sesuai susunan foto seperti di atas) :
1. Aswal (43 tahun), Sopir Taksi, Kota Makassar:
“Saya kira Konvensi Rakyat lebih bagus, karena pesertanya bisa diajukan dari kalangan mana saja secara umum. Heheheee... termasuk saya berarti boleh to... ? Dan pasti hasilnya juga saya kira bisa lebih berkualitas.”
2. Thomas (52 tahun), Tukang Jahit-taylor, Kota Manado:
“Kedua-duanya sebetulnya bagus kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi sekarang nama parpol banyak yang jadi jelek, makanya kalau mau jujur ya konvensi rakyat itu yang lebih baik. Karena rata-rata kalau dari parpol kebanyakan yang sudah tidak murni”
3. Herry Irianto (50 tahun), Pengusaha, Batama-Kepulauan Riau:
“Negara kita yang punya kedaulatan penuh itu adalah rakyat. Jadi jika ada konvensi rakyat untuk mencari dan menyaring figur untuk diperjuangkan lolos maju sebagai pasangan capres, maka itu tak ada salahnya. Kan negara kita negara demokrasi. Jangan salahkan demokrasinya, tapi salahkan sistemnya yang punya undang-undang tidak mencerminkan demokrasi. Lucu kan..??? Tapi saya mendukung konvensi rakyat. Maju terus aja... Biar rakyat selanjutnya yang menentukan.”
4. Dullah (55 tahun), Petani sawah, Gorontalo:
“Sayang sekali saya cuma petani kecil, bukan elit atau politikus. Kalau saya elit atau politikus, maka saya yang paling terdepan untuk berusaha meloloskan aspirasi rakyat, karena parpol itu kan cuma satu kelompok. Di mana-mana orang yang hanya mementingkan kelompoknya saja adalah hasilnya sulit dinikmati rakyat. Jadi saya setuju dengan konvensi rakyat.”
5. Ono (42 tahun), Staf Koperasi, Gorontalo:
“Capres dari Konvensi parpol itu sudah pasti ebih banyak fulusnya tapi pikirannya belum tentu mulus. Capres dari Konvensi rakyat besar kemungkinan juga banyak fulusnya tapi pikirannya masih lebih mulus. Capres dari konvensi parpol juga pasti lebih memikirkan dan mendahulukan kepentingan parpolnya, dan urusan dan juga tuntutan nasib rakyat cenderung dinomorduakan. Buktinya soal BBM, meski rakyat menolak, presiden tetap kasih naik harganya. Sekarang banyak rakyat jadi susah.”
6. Ody (32 tahun), Pengemudi Bentor, Gorontalo:
“Orang seperti kami ini tidak artinya. Suara kami selalu tidak dengar karena presiden sekarang ini juga sangat kesulitan atau mungkin karena tidak mampu lagi mengurus rakyatnya, atau mungkin juga lebih banyak mengurus partainya. Kami sangat senang kalau konvensi rakyat ini bisa munculkan orang-orang yang lebih ahli membangun negara ini, terutama mampu karena memang ahli memperbaiki ekonomi kami yang selalu saja tetap seperti ini karena kebutuhan hidup makin mahal”
7. Anton (57 tahun), Kelompok Tani dan Nelayan, Gorontalo:
“Rakyat kita selama ini terlalu gampang dibujuk dengan materi dari parpol ketika dekat-dekat waktu Pemilu atau Pilpres. Begitu diberi bantuan atau apa saja yang sifatnya materi, rakyat kita langsung terbius, padahal mereka tau kalau parpol yang memberi bantuan itu hanya minta untuk didukung dan dipilih. Tapi rakyat tak bisa disalahkan karena parpol umumnya juga lebih memilih orang yang punya modal yang menggunung untuk dijadikan pasangan capres. Saya harap rakyat dan parpol bisa sadar bahwa negara ini perlu dibangun dan dibesarkan untuk kepentingan seluruh umat. Semoga komite Konvensi Rakyat bersama rakyat bisa mengajak parpol-parpol untuk saling bahu-membahu menjadi negara yang kuat. Amin”
8. Azis Taba (55 tahun), Wirausaha, Papua Barat:
“Capres dari konvensi rakyat sudah pasti memang terhalang oleh undang-undang. Tapi kalau Indonesia mau berubah, maka memang harus memberi ruang kepada seluruh warga negara yang punya potensi untuk maju bertarung dalam pilpres, bukan cuma muncul dari parpol, karena kita kan bangsa yang berdemokrasi. Jadi mungkin ada baiknya kalau undang-undang yang membantasi hak warga negara itu direvisi atau diubah dan mungkin dikembali seperti semula saja.”
9. Andi Dalle (71 tahun), Pensiunan PNS, Kota Makassar:
“Yang harus dilihat dari konvensi rakyat itu, adalah pertama niatnya dan tujuannya sangat baik, tentu seperti itu pula tujuan yang sering dibeberkan oleh semua parpol. Parpol kan juga punya tujuan yang baik? Cuma sekarang sulit mencari parpol yang bersih, begitu juga dengan figur untuk dijadikan sebagai capres, terlalu banyak yang terinfeksi penyakit korupsi dan masalah-masalah moral lainnya. Tapi terlepas dari itu, konvensi rakyat ini sangat jelas sekali tidak dan bukan untuk melawan parpol. Bahkan saya lihat Konvensi Rakyat itu bisa membantu para parpol untuk mencapai tujuan baiknya pula. Jadi sebetulnya ini sederhana saja masalahnya, yang penting parpol mau bersama-sama serius bekerjasama membangun negeri ini, maka konvensi rakyat akan sanggup memberikan calon-calon yang berkualitas dan bermutu untuk kemajuan kita bersama.”
10. Ikha (21 tahun), Mahasiswi-Gorontalo:
“Saya dan teman-teman di kampus sudah muak dengar partai politik. Kalau perlu bubarkan saja parpol yang punya gejala yang sangat jelas berprilaku buruk karena korup. Parpol hanya dijamin oleh undang-undang, tetapi sekarang tidak ada jaminan dari rakyat untuk parpol-parpol itu kembali dipilih. Jadi kalau tidak mau mengikuti kehendak rakyat, maka biar saja bubar dengan sendirinya karena rakyat sudah meninggalkannya.”
11. Fanbry (26 tahun), Wiraswasta-Jakarta:
“Bagusnya sih memang calon yang bisa direkrut dari non-parpol, artinya langsung dari rakyat seperti dengan konvensi rakyat itu. Kalau dari parpol yang munculin, yaa.... saya ga milih lagi deh...??!! Soalnya terlalu banyak sih kelakuan parpol yang bikin rakyat sakit hati. Coba lihat aja, iya kan...?! Capek dech.. bicara parpol. Katanya demokrasi, tapi undang-undang seakan hanya dibuat untuk kepentingan parpol saja, bukan kepentingan rakyat. Ja yaa.. tentu pasti saya dukung konvensi rakyat.”
12. Kasma (63 tahun), Wiraswasta, Gorontalo:
“Saudara-saudara saya banyak yang masuk parpol, tapi saya tidak berminat sama sekali. Karena saya lihat orang-orang parpol itu lebih banyak yang cuma bicaranya besar tapi hasilnya untuk rakyat sangat kecil. Jadi sama dengan bohong. Kalau seperti konvensi capres itu, saya pikir memang lebih bagus kalau calonnya nanti itu disaring dari bawah, bukan dari dalam parpol. Dan saya pikir, konvensi rakyat itu jauh lebih bagus kalau ada parpol mulai dari sekarang yang berani mengatakan hasil konvensi rakyat pasti akan dimasukkan dalam calon mereka.”
13. Isra (22 tahun), Wiraswasta-Jakarta:
“Kalau capresnya itu-itu lagi, sudahlah..! Dan kalau parpolnya adalah parpol kotor, yaa... stop aja..!!! Ga usah main konvensi, rugi-rugi duit aja. Mending duitnya dipake usaha untuk ciptakan lapangan kerja sambil berbenah diri untuk tinggalin kelakuan yang bobrok. Tapi kalau soal konvensi rakyat saya belum tahu siapa-siapa pesertanya, tapi siapa pun pesertanya, saya kira kegiatannya bagus, dan harusnya konvensi rakyat ini bisa dibantu dan didukung langsung oleh parpol-parpol, minimal disosialisasikan kepada kader-kader kali aja ada yang berminat. Pokoknya konvensi rakyat bagus deh karena itu pasti usulannya langsung dari rakyat.”
14. Tiwy (18 tahun) Siswi SMA, Gorontalo:
“Belum terlalu paham. Karena saya belum pernah memilih, nanti tahun depan ini baru saya bisa ikut memilih di Pemilu 2014. Tapi kalau cuman disuruh pilih saja, saya pilih calon dari konvensi rakyat, bukan dari parpol. Soalnya di berita-berita di tivi banyak orang-orang parpol yang sudah tersangka korupsi. Kasihan juga ya..? Itu pasti karena cepat-cepat mau jadi orang kaya. Heheheee.... saya juga mau jadi orang kaya, tapi bukan dengan cara korupsi. Biar susah, yang penting tidak menyusahkan orang.”
Demikian sejumlah komentar yang berhasil dirangkum, semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita semua.>map/ams
Salam Perubahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar