DKPP Nonaktifkan 3 Anggota KPU Jatim, Khofifah-Herman Maju

Jakarta [RR1online]

AKHIRNYA, langkah pasangan Khofifah-Herman untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tetap maju setelah Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dalam pembacaan putusan di persidangan, Jakarta, Rabu (31/7/2013), menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu atas nama Najib Hamid, Agung Nugroho, Agus Mahfud Fauzi, selama belum ada keputusan terbaru.

Selain tiga komisioner KPU Jatim tersebut, DKPP juga memberikan sanksi kepada Ketua KPU Jawa Timur berupa sanksi peringatan atas nama Andri Dewanto Ahmad. Selanjutnya, merehabilitasi teradu 5 atas nama Sayekti Suwandi selaku anggota KPU Jatim.

Dalam akhir putusannya, Jimly menjelaskan saat ini KPU Jatim tersisa 2 anggota. Mereka yang dinonaktifkan tersebut akan kembali aktif apabila KPU pusat telah merevisi aturan KPU yang membatalkan pasangan Khofifah-Herman. 

Dengan kondisi tersebut, lanjut Jimly, KPU Provinsi Jatim yang hanya beranggotakan 2 orang tidak dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan putusan, DKPP memerintahkan KPU Pusat sesuai tanggung jawab untuk segera secepat mungkin mengeluarkan keputusan dalam rangka mengembalikan hak kepada para pengadu.

Jimly menuturkan keputusan tersebut diputus berdasarkan rapat pleno enam anggota DKPP, yaitu Jimly Asshiddiqie sendiri, Valina Singka Subekti, Saud Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini dan Ida budhiati. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan keputusan institusinya bersifat final dan mengikat.

Memperhatikan keputusan DKKP ini,  maka pasangan Khofifah-Herman yang telah ditetapkan gagal oleh KPU Jatim, akan kembali dapat melanjutkan langkahnya untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sah.(ams/map)

Kader PK di Daerah Doakan DKPP Putuskan Khofifah Lolos

[RR1online]:
SELURUH Kader Partai Kedaulatan (PK) di daerah masing-masing hari ini sedang menanti sidang pembacaan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang siang ini juga, Rabu (31/7/2013) akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Gedung Sekretariat Negara, Jalan MH Thamrin 14 Jakarta.

Para Pimpinan DPD PK yang berhasil dihubungi oleh Majalah Perubahan mengakui, bahwa hari ini mereka hanya dapat memanjatkan doa dan semangat kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Jatim Khofifah-Herman, agar dapat diputuskan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur Jatim. “Iya, kami cuma bisa berdoa agar DKPP dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat menurut aturan berlaku dan sesuai kondisi yang sebenarnya,” ujar Johannes, Ketua DPD PK Jambi.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD PK Kepuluan Riau Herry Irianto, Ketua DPD PK Papua Barat Azis Taba, Ketua DPD PK Gorontalo Abdul Muis Syam dan sejumlah pimpinan PK di daerah lainnya seperti DI Aceh, Jogjakarta, Jabar, Sulsel, Sulteng, Sultra dan lainnya.

Umumnya para pimpina PK mengungkapkan, pasangan Khofifah-Herman sebetulnya tak patut ‘dipermasalahkan’ jika kebenarannya sudah sangat terlihat dengan jelas. Kebenaran yang dimaksud itu misalnya, bahwa pasangan Khofifah-Herman benar-benar dikehendaki oleh sebagian besar Rakyat di Jatim untuk maju bertarung dalam pemilihan Gubernur Jatim tahun ini.
Kebenaran berikutnya yang sangat substansial, menurut para pimpinan PK di daerah adalah salah satunya tentang dukungan dari PK itu sudah sangat jelas-jelas dan terang benderang hanya mendukung pasangan Khofifah-Herman.

“Dukung terhadap khofifah itu tidak hanya dilakukan secara langsung oleh pengurus DPD PK Jatim yang sah, tetapi juga diputuskan dan dikuatkan penegasannya melalui Rapimnas PK yang digelar pada tanggal 15 hingga 17 Juni 2013, yang dihadiri tidak kurang 25 DPD PK seluruh Indonesia,” ungkap Abdul Muis Syam yang dibenarkan oleh para pimpinan PK di daerah lainnya.

Sementara itu, Johannes (Ketua PK Jambi) dan Azis Taba (Ketua PK Papua Barat) juga mengungkapkan, bahwa adanya dukungan ganda dari PK yang juga diarahkan ke pasangan incumbent (Karsa, red) itu tak lain hanyalah permainan kotor dan jorok yang dilakukan oleh EB selaku mantan Sekjen DPP PK.

“EB juga sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh Badan Kehormatan PK yang mendapat rekomendasi dari para peserta Rapimnas tersebut,. Jadi secara internal partai, PK sebetulnya sudah menyelesaikan persoalan dukungan tersebut secara prosedur,” ujar Johannes.

Sehingga itu, katanya, KPU Jatim tak bisa mengabaikan kondisi yang sudah clear dan riil di internal PK tersebut. “Anehnya, yang terjadi malah KPU Jatim seakan ngotot dan memaksakan keputusannya bahwa PK hanya sah mendukung Karsa. Sehingganya, membuat kubu Khofifah-Herman harus membawa persoalan ini ke DKPP,” ujar Muis.

Olehnya itu, seluruh Kader PK di daerah berharap agar  DKPP bisa jeli dalam mengambil keputusan yang adil demi menghidupkan dan menyelamatkan hak-hak politik dan berdemokrasi sebagai warga negara yang juga telah diatur dalam undang-undang di negeri ini.(ams/map)

Posisi KPU Jatim “Rapuh”, DKPP Mudah Jatuhkan Putusan

Jakarta, [RR1online]:
KPU Jatim saat ini dinilai sangat nekat memutuskan “tidak memenuhi syarat” maju dalam Pemilihan Gubernur Jatim kepada pasangan Khofifah-Herman. Alasan KPU Jatim sederhana saja. Yakni Khofifah-Herman dinyatakan tidak cukup dukungan minimal 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut. Karena menurut KPU Jatim, Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI melakukan dukungan ganda di dua pasangan kandidat  Gubernur Jatim.

Alasan KPU Jatim ini kemudian dianggap sangat aneh karena selain ketika mendaftarkan diri ke KPU Jatim sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, Khofifah-Herman sudah mengantongi suara 15,55% dari gabungan 6 parpol, yakni PKB 12,26%; PKPB 1,48%; PKPI 0,87%; PK 0,50%; PMB 0,20%; dan PPNUI 0,24%. Juga Ketua Umum DPP PK dan DPP PPNUI sudah berkali-kali menegaskan bahwa pihaknya hanya mendukung pasangan Khofifah-Herman, namun KPU Jatim tetap saja tak menggubrisnya.

Lalu, mengapa KPU Jatim bisa sehebat itu tetap ngotot “melawan” penegasan dari Ketua Umum di dua parpol tersebut?? Jawabannya mengarah kepada dugaan suap, gratifikasi, persekongkolan dan sebagainya memenuhi di pikiran rakyat Jatim.

Atas keputusan KPU Jatim itu, kubu Khofifah-Herman pun terpaksa menyeret persoalan tersebut ke DKPP karena dinilai sangat terlihat banyak kejanggalan dan permainan kotor dari KPU Jatim dengan pihak-pihak tertentu untuk sengaja mematahkan langkah Khofifah-Herman.

Adanya kejanggalan dan permainan kotor itu sesungguhnya sudah terbaca dengan jelas di tengah-tengah masyarakat setempat.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang aktivis 77/78, Abdulrachim, bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 DPP PK telah memberhentikan Ahmad Tony Dimyati sebagai Ketua DPD PK Jatim, lalu  mengangkat Kemas M. Taufik sebagai gantinya sesuai SK 100.A/SK/DPP.PK/DPD Jawa Timur/KHS/I/2013.

Selanjutnya, Kemas M. Taufik yang mendukung Khofifah-Herman ini pun kemudian dengan SK 255.B/SK/DPP.PK/DPD JAWA TIMUR/KHS/V/2013 diganti oleh Ahmad Isa Noercahya sebagai Ketua DPD PK Jatim. Dan Ahmad Isa Noercahya pun dengan jelas-jelas menyatakan dukungannya hanya kepada Khofifah-Herman.

Jadi sesungguhnya, kata Abdulrachim, di Partai Kedaulatan tidak pernah terjadi dukungan ganda, tetapi KPU Jatim malah tetap saja mendengungkan adanya dukungan ganda di PK demi untuk menjegal pasangan Khofifah-Herman.

Jadi, lanjut Abdulrachim, di sinilah keanehannya. Meski KPU Jatim sudah mengetahui adanya pergantian kepengurusan tersebut, namun KPU Jatim malah tetap NGOTOT mengakui yang sah adalah Ahmad Tony Dimyati sebagai pengurus PK Jatim yang mendukung pasangan Karwo-Saefullah.

Pertanyaannya kemudian: Ada apa?? Apakah KPU berhak mematahkan SK terbaru dari sebuah Parpol??

Padahal, kata Abdulrachim, SK pergantian pengurus PK telah diserahkan ke KPU Jatim dan ada bukti tanda terimanya. Ini artinya, bahwa sebetulnya KPU Jatim sudah tahu secara resmi bahwa Ahmad Tony Dimyati yang mendukung Karwo-Saefullah itu telah diberhentikan oleh DPP PK. “Tapi aneh bin ajaib, KPU tetap ngotot menunjuk Ahmad Tony Dimyati sebagai pengurus yang sah. Aneh kan?” lontar Abdulrachim.

Tidak cukup sampai di situ, KPU malah menuding PK telah membuat dukungan ganda. “Ini jelas mengada-ngada dan rekayasa. Ada pihak yang bermain dengan KPU Jatim untuk menjegal Khofifah-Herman, sehingga dengan begitu memperbesar peluang Karwo-Saefullah untuk menang karena telah menyingkirkan lawan kuatnya, yakni Khofifah yang sebetulnya pemenang pada Pilkada Jatim 2008 oleh beberapa lembaga Quickcount,” ungkap Abdulrachim.

Sehingga, kata Abdulrachim lagi, sebetulnya posisi KPU Jatim saat ini jelas sangat rapuh, dan DKPP besar kemungkinan dengan mudah mengambil keputusan yang memberatkan KPU Jatim.

Sebelumnya, dalam sidang DKPP hari Jumat (26/7/2013), Restianrick B (Erick) mantan Sekjen PK bersama Ir Andi William Sekjen PPNUI, yang kedua-duanya mendukung pasangan Karwo-Saefullah, telah memberikan kesaksiannya.

Yang menarik, katanya, Erick dan William sempat-sempatnya bisa dihadirkan sebagai saksi oleh KPU Jatim, sementara Ketua Umum kedua parpol itu (PK dan PPNUI) saja tak bisa menghubungi kedua orang tersebut.
“Ini artinya bahwa KPU Jatim punya hubungan dekat dan istimewa, ada kerjasama, karena mempunyai nomor hp-nya yang baru. Sangat aneh jika Ketua Umum PK, Denny Cilah, tidak pernah sampai sekarang berhasil menghubungi Erick karena semua nomor hp lamanya sudah tidak aktif,” kata Abdulrachim.

Lebih gila lagi, katanya, KPU Jatim yang telah menghadirkan Erick dan William itu adalah dalam rangka memperkuat argumentasi dan membela KPU Jatim. “Celakanya, kesaksian keduanya sangat lemah, dan sangat jelas menunjukkan bahwa Erick, William,  dan KPU Jatim adalah satu kubu dengan pasangan Karwo-Saefullah bekerjasama untuk sengaja berupaya menggagalkan pencalonan Khofifah-Herman,. Semoga DKPP menjatuhkan putusan yang adil,” ujar Abdulrachim.(map)

Jika Presidennya RIDO, Rakyat Diyakini Bisa Terlayani dengan Baik

Jakarta, [RRonline]:

SAAT ini tak sedikit pengamat, mulai dari pengamat politik, sosial, hingga pengamat ekonomi serta pihak-pihak lainnya, seperti kaum buruh bahkan PNS yang telah berani angkat bicara tentang masa depan bangsa dan negara ini yang begitu sangat membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya mampu berpihak kepada rakyat. Dan sosok pemimpin yang dimaksud adalah DR. Rizal Ramli yang memang sejak dulu konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat secara berani dan terang-terangan.

Belakangan, tokoh berikutnya yang namanya tiba-tiba langsung melejit adalah Joko Widodo (Jokowi) seiring dengan berhasilnya memenangkan pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Di mana karakternya yang nampak kental dengan kesederhanaan membuat dirinya begitu mudah menyentuh masyarakatnya. Inilah yang kemudian bagi banyak pengamat dan pihak-pihak lainnya tak segan-segan menunjuk kedua figur tersebut (Rizal Ramli dan Jokowi) adalah dua sosok yang sangat cocok untuk disandingkan dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Sehingga, jika keduanya bisa tampil berpasangan sebagai pemimpin di negeri ini, maka diyakini rakyat bisa terlayani dengan baik. Sebab, keduanya juga diyakini sebagai sosok yang tak bertopeng, alias memang begitulah adanya, berucap dan bertindak apa adanya, samasekali tidak mengada-ngada dan jauh dari rekayasa.

Sehingga tak sedikit masyarakat dari berbagai lapisan mengaku sangat yakin, jika Rizal Ramli-Joko Widodo (RIDO) disandingkan sebagai pasangan calon presiden 2014, maka rakyat Indonesia bergegas dengan semangat berapi-api memilih dan memenangkan pasangan RIDO ini sebagai presiden. Bagaimana tidak, keduanya sangat dikenal sebagai figur yang memang asli muncul dari bawah sebagai tokoh secara alami, bukan dari kalangan elit atau kelompok tertentu.

Seperti yang dikatakan oleh pengamat ekonomi-politik Universitas Paramadina DR.Herdi Sahrasad, bahwa ekonom senior Rizal Ramli, PhD bukanlah manusia bertopeng. Ia (Rizal Ramli) memiliki mental pelayan bagi rakyat jelata, menegakkan keadilan dan pemberdayaan bagi kaum miskin.

“Begitu juga adanya, dengan Jokowi bukanlah manusia bertopeng. Sikap Jokowi lugas, kerjanya jelas dan  melayani kaum miskin, asih-asah-asuh dan ngewongke (memanusiakan manusia, red) kaum miskin dan tertindas,’’ kata DR. Herdi, yang kini sebagai dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina yang sangat menghormati dan menghargai perjuangan Jokowi.

Lebih jauh DR. Herdi mengupas tentang karakter Rizal Ramli yang selama ini memang begitu adanya sejak dulu,  bicara kritis di media cetak maupun elektronik hingga di media online secara blak-blakan untuk mengoreksi dan mengingatkan pemerintah yang berkuasa, termasuk pada saat ini SBY-Boediono.

DR Herdi yang juga selaku peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina ini mempertegas, bahwa Rizal Ramli dikenal Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Gus Dur, yang sangat kritis dan keras mengkritik pemerintah SBY karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Dimana, katanya, korupsi dan kartelisme dan oligarkisme merajalela.

Duet Rizal Ramli-Jokowi saat ini, katanya, sangat perlu diwujudkan dalam pilpres 2014, bisa melalui gerakan mahasiswa dan masyarakat luas untuk segera mendorong kedua figur ini agar segera dipersiapkan sebagai pemimpin yang diyakini mampu melayani rakyat secara memadai.

Hal senada juga disampaikan dosen Fisip-UI, Boni Hargens kepada Pers, Senin malam (22/7/2013) di Jakarta. Bahwa, dua sosok ini diyakini tidak hanya mampu mengatasi ketidak-adilan dan kemiskinan, tetapi juga dipercaya akan mampu mengendalikan beban utang US$2023 Trilyun, juga korupsi dan  membenahi hancurnya daulat pangan dan energi di negeri ini.(map/ams)

Jika Rizal Ramli Jadi Presiden/Wapres, Para Menteri tak Banyak Repot

[RR1online]:
KONDISI kepemimpinan di negeri ini sudah sangat kehilangan jatidiri sebagai pemimpin bangsa, di mana-mana rakyat berteriak dan mengeluh atas kesulitan-kesulitan ekonomi yang tengah melilit mereka. Sementara pemimpin di negeri ini juga nampaknya sangat kesulitan untuk memberikan solusi sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat, karena para pemimpin hanya lebih banyak mengurus kelompoknya, keluarganya dan diri sendirinya. Sehingga itu, langkah perjuangan menuju perubahan sudah harus segera diwujudkan, yakni melalui pemilu 2014 dengan memilih presiden seperti DR. Rizal Ramli yang memiliki rekam jejak sebagai sosok yang sangat pro-rakyat.

Hal tersebut disampaikan Abdul Muis Syam selaku Koordinator Tim Relawan Rizal Ramli untuk Regional Sulawesi, Maluku dan Papua saat usai membentuk Tim Relawan Rizal Ramli (TR3) untuk Wilayah Maluku, Jumat (26/7/2013). Dalam kesempatan itu, Semmy Loupatty seorang tokoh pemuda daerah tersebut diangkat menjadi Ketua Relawan Rizal Ramli untuk Wilayah Maluku.

Menurut Muis (sapaan akrab Abdul Muis Syam), Indonesia saat ini sangat membutuhkan perubahan yang signifikan ke arah perbaikan perekonomian bangsa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. “Mulai dari presiden hingga ke menteri-menterinya, nampak sekali tak boleh berbuat banyak untuk melakukan perubahan. Presiden dan para menteri nampaknya sangat repot dan amat kesulitan menghadapi persoalan-persoalan yang timbul tanpa diikuti dengan jalan keluar yang diharapkan oleh bangsa,” ujar Muis kepada Majalah Perubahan.

Menurut Muis, sangat mustahil presiden dan menteri-menteri bisa mengatasi masalah-masalah bangsa yang  ada saat ini dengan sisa periode pemerintahan yang makin sempit, ditambah parah lagi dengan penempatan sejumlah menteri yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Sehingga itu, kata Muis, langkah tepat saat ini hanyalah diperlukan kesadaran dari rakyat untuk segera mendukung Rizal Ramli agar maju sebagai calon presiden (capres) 2014. Sebab, katanya, Rizal Ramli adalah sosok ekonom senior yang secara terang-terangan selalu berjuang membela hak-hak rakyat sejak dulu.

“Persoalan yang paling mendasar yang sedang dihadapi oleh bangsa saat ini adalah hanya persoalan ekonomi, sehingga itu keliru jika Rizal Ramli disebut tak pantas jadi presiden hanya karena tidak populer. Jangan memilih presiden karena populernya dong, tetapi kita harus memilih presiden yang bisa mengatasi persoalan mendasar itu, yakni masalah ekonomi. Jadi sangat tepat jika Rizal Ramli yang didukung untuk jadi presiden 2014,” tegas Muis.

Dan, menurut Muis lagi, jika Rizal Ramli yang jadi presiden, maka para menteri dipastikan nantinya tidak akan repot dan takkan kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya, pasti tugas menteri bisa berjalan lancar semuanya mengurus rakyat, terutama dalam hal urusan ekonomi, karena pasti Rizal Ramli akan bisa menyodorkan kebijakan dan cara-cara jitu sebagai solusinya untuk segera secepatnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. “Karena ibarat menangani kerusakan mesin mobil, maka Rizal Ramli adalah ahlinya. Masa mesin mobil yang rusak, lalu yang tangani adalah seorang yang tak pernah berpengalaman memperbaiki mesin mobil?” sahut Muis saat ditanyai kemampuan Rizal Ramli dalam bidang ekonomi.

Muis menggambarkan, bahwa jangan heran jika saat ini banyak orang berani berbuat kriminal seperti pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya, itu paling banyak karena dipicu oleh masalah ekonomi yang sudah mencekik. “Pekerjaan mereka tak menentu, profesi yang digelutinya sesuai bakat mereka pun tak berkembang karena tidak disentuh dan diabaikan oleh pemerintah dalam hal pemberian modal usaha, sementara desakan kebutuhan sehari-hari tak bisa ditunda-tunda. Inilah yang membuat orang bisa gelap mata untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Semmy Loupatty yang baru saja diangkat selaku Ketua Relawan Wilayah Maluku menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk segera mendukung dan memperjuangkan Rizal Ramli sebagai capres 2014. “Kami adalah pemilih cerdas, yang tentunya tahu membedakan mana capres yang patut didukung sebagai jawaban dalam mengatasi masalah-masalah bangsa yang saat ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan,” katanya.

Sebab, menurut Semmy,  jika rakyat saat ini banyak yang berteriak dan menjerit karena mengeluh terhimpit masalah ekonomi, maka Rizal Ramli adalah satu-satunya sosok yang sangat tepat dan mampu mengatasi persoalan ekonomi yang menjadi persoalan di negeri ini. “Sehingga itu, kami akan memaksimalkan langkah untuk segera menyosialisasikan Rizal Ramli sebagai sosok capres yang paling ideal 2014 dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa,” kata Semmy.

Semmy juga akan memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerahnya tentang alasan mendukung Rizal Ramli yang sudah berpengalaman menyelesaikan banyak masalah, baik saat menjabat Kabulog, hingga sebagai Menko Perekonomian, dan juga saat jadi Menteri Keuangan, kemudian saat ini pun dipercaya sebagai anggota dewan penasehat ekonomi di Persatuan Bangsa-Bangsa.

“Kami akan memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, yakni dengan memberikan pemahaman agar jangan sampai memilih seorang sosok capres hanya karena sebatas kagum atau karena hanya melihat iklannya saja di televisi. Masyarakat harus memilih karena alasan bahwa sosok tersebut punya pengalaman dan keahlian untuk memperbaiki negeri ini. Kalau tidak ada, maka jangan berharap negeri ini bisa menjadi baik,” ujar Semmy.(map)

Inilah Salah Satu Kehebatan Rizal Ramli

[RR1online]:
DI MATA banyak pihak dari berbagai profesi, ternyata sosok DR. Rizal Ramli dinilai memiliki satu kelebihan dan kehebatan tersendiri hingga mampu tampil seperti saat ini. Sebab, menurut pihak tersebut, jika tak ditunjang dengan satu kehebatan, maka seseorang belum tentu mampu tampil sebagai tokoh berpengaruh secara menasional seperti adanya dengan Rizal Ramli saat ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Memet (nama samaran), seorang Kepala Dinas di sebuah lingkungan pemerintahan di salah satu daerah di Sulawesi saat berbincang-bincang dengan Majalah Perubahan memandang, bahwa selain hebat dalam bidang ekonomi, sosok Rizal Ramli juga punya satu kehebatan yang tidak dimiliki oleh tokoh lain.

“Pak Rizal Ramli itu dari dulu tak punya partai. Beliau tidak pernah masuk dan aktif sebagai pengurus inti atau memegang suatu partai politik ternama, misalnya sebagai ketua umum, tetapi beliau (Rizal Ramli) toh nyatanya bisa bersaing dengan para ‘pemilik’ parpol. Di situlah kehebatannya beliau,” ujar Memet geleng-geleng kepala, tanda sangat salut dan kagum kepada sosok yang pernah menjabat Kabulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan.

Artinya, kata Memet, kalau figur lain yang saat ini bisa muncul sebagai calon presiden dan dinilai bisa populer, maka itu tidak lain karena memang dibantu dan ditunjang oleh pergerakan partainya. Tetapi Rizal Ramli. lanjut Memet, tidaklah demikian.

“Beliau bisa  muncul sebagai tokoh nasional tidak dengan cara seperti itu. Karena memang Pak Rizal selama ini kan bukan ketua umum atau pengurus inti parpol di pusat. Tetapi hebatnya, beliau justru bisa bersaing dengan para ketua umum parpol,” tutur Memet yang minta untuk tidak disebutkan identitasnya lebih dalam.

Hal senada juga diutarakan belum lama ini oleh Jaja (nama samaran), seorang anggota Polri kepada Majalah Perubahan dalam suatu obrolan lepas.  Jaja mengungkapkan, untuk pemilihan presiden 2014 memang lebih baik memilih sosok yang punya kehebatan bukan karena memiliki parpol seperti Rizal Ramli.

“Saya lebih senang presiden Indonesia nanti berasal dari sipil dan tidak berasal dari parpol, yang ahli dan berpengalaman dalam bidang ekonomi. Sebab, sampai saat ini kelemahan Indonesia ada pada masalah ekonominya. Sebab kalau mau dicermati, masalah-masalah lainnya itu bisa timbul karena akibat dari masalah ekonomi Indonesia yang masih rapuh,” jelas Jaja yang juga meminta agar jatidirinya disamarkan.

Sementara itu Didi (juga nama samaran), seorang pensiunan guru menilai, Rizal Ramli sesungguhnya sosok yang tak perlu diragukan integritas, kapabilitas dan moralitasnya. Sebab, kata Didi, Rizal Ramli adalah figur yang bisa muncul secara nasional bahkan mendunia tidak dengan cara dadakan atau bisa populer karena punya uang yang banyak.
Sebab, lanjut Didi, saat ini seseorang gampang saja bisa menjadi populer untuk maju dalam pemilihan caleg atau capres jika ada uang yang banyak. Tetapi, kata Didi, sejauh ini Rizal Ramli dapat dikenal atau bisa menjadi populer itu bukan karena uang.

“Kalau dulu beliau bisa jadi menteri, maka itu bukan karena uang atau karena pengurus partai. Dan kalau hari ini beliau juga disebut-sebut pantas sebagai calon presiden, maka itu pasti juga bukan karena uang atau bukan karena beliau ketua umum parpol, tetapi memang karena gerakan-gerakannya yang sejak dulu pro-rakyat,” tutur Didi.>map/ams

Ternyata Banyak PNS yang Kagumi Rizal Ramli

[RR1online]:

TEROBOSAN dan kinerja yang dilakukan oleh DR. Rizal Ramli, baik saat masih aktif sebagai Kabulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan, maupun hingga kini sebagai tokoh oposisi yang bernaung dalam Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP), ternyata mendapat simpatik dari banyak kalangan masyarakat.

Tak hanya mahasiswa, kaum buruh, pedagangan kaki lima, petani-nelayan, sopir atau pun tukang ojek, dan lain sebagainya yang merasa simpatik terhadap Rizal Ramli. Tak sedikit kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun ternyata juga mengaku salut dan kagum kepada sosok ekonom senior yang telah mendunia tersebut

Seperti yang diungkapkan seorang PNS di wilayah Sulawesi, Melati (nama samaran), menuturkan kepada Majalah Perubahan belum lama ini, bahwa Rizal Ramli adalah sosok yang memiliki kapabilitas, integritas dan moralitas tinggi sebagai anak bangsa yang amat tepat untuk didukung dan pilih sebagai presiden pada Pilpres 2014 mendatang.

“Dari dulu saya sangat simpatik dan kagum dengan terobosan dan langkah-langkah Pak Rizal Ramli. Beliau adalah sosok yang memang amat jelas arah perjuangannya kepada rakyat kecil. Sehingga itu kami sangat mendukung beliau (Rizal Ramli) untuk maju sebagai calon presiden 2014,” ujar Melati yang minta tak disebutkan jati dirinya lebih jauh karena masalah statusnya sebagai PNS.

Melati yang kini memimpin salah satu SKPD itu bahkan mengaku sempat suatu ketika memperbincangkan mengenai sosok Rizal Ramli kepada sejumlah kerabatnya yang juga berstatus PNS. Dari perbincangan tersebut, kata Melati, secara jujur para kerabat pun memang sepakat menunjuk Rizal Ramli sebagai figur yang tepat untuk dipilih sebagai Presiden 2014 mendatang.

“Umumnya, teman-teman berpendapat sama, bahwa Pak Rizal Ramli tak gila jabatan, tetapi perjuangan beliau sangat jelas untuk rakyat. Lihat saja kan dari dulu beliau berjuang saat masih mahasiswa, hingga sekarang pun begitu tetap selalu tampil membela hak-hak rakyat,” ujar Melati.

Ditanyai tentang apakah dirinya tak takut jika harus berpihak kepada figur seperti Rizal Ramli? Melati dengan tegas menyatakan, bahwa meski selama ini memang PNS tak jarang menerima tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak tertentu apabila mendekati Pemiluka ataupun Pemilu. Namun sebagai PNS, dirinya tak serta-merta harus secara terang-terangan mendukung figur yang diarahkan oleh pihak tersebut. “Kami ini kan pemilih cerdas, masa iya harus memilih pemimpin yang kualitasnya buruk? Atau masa iya kita tak memilih figur yang sudah diketahui punya kualitas yang baik?” ujar Melati.

Hanya saja, Melati mengakui, bahwa sejauh ini dirinya selalu berusaha untuk pandai-pandai melihat kondisi yang sangat sensitif itu. Sebab, katanya, PNS memang sangat dilarang untuk terang-terangan apalagi fanatik mendukung satu figur. “Kita (PNS) harus berusaha untuk tidak terjebak dengan permainan politik dalam setiap ajang politik, sebab itu bisa-bisa membuat kita jadi korban politik,” katanya.

Hal senada pula disampaikan seorang PNS di Sulawesi, Maman (nama samaran), yang juga saat ini memimpin salah satu SKPD di daerahnya mengungkapkan, Rizal Ramli adalah figur yang samasekali tak bisa disepelekan karena memiliki catatan pengalaman hidup yang sangat positif hingga saat ini. “Apabila memang mau memperbaiki kondisi bangsa ini, maka harusnya para partai politik bisa berlomba-lomba untuk mengusung orang seperti Pak Rizal Ramli,” ujar Maman yang juga minta identitas tidak disebutkan.

Sebab, kata Maman, sangat jarang dan langka ditemui orang seperti Pak Rizal Ramli yang sejak dulu pemikiran dan gerakannya lebih banyak tertuju untuk kepentingan perbaikan di negeri ini. Sayangnya, peran Rizal Ramli di dalam pemerintahan termasuk singkat. Padahal, gebrakannya menghasilkan kinerja yang amat baik.

Baik Melati maupun Maman, sama-sama berharap agar pada Pemilu 2014 mendatang rakyat bisa memilih Presiden secara cerdas, bukan karena hanya sebatas kagum dan simpatik saja,  atau jangan hanya karena ikut-ikutan saja dengan orang lain tanpa mau mengenal lebih jauh siapa yang ingin dipilihnya tersebut. “Ya haruslah dipelajari dulu siapa yang mau dipilih, jangan asal mendukung dan memilih. Karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara kita,” katanya.>map/ams

Banyak Masalah di Negeri ini, Rizal Ramli Jawabannya!

[RR1online]:
MENYAKSIKAN betapa banyak masalah di negara ini yang belum tuntas, membuat rakyat kini makin mendambakan adanya perubahan secara total. “Kita amat perlu melakukan perubahan. Bukan sekadar pergantian pimpinan nasional. Pemilu yang hanya melanjutkan status quo dan sekadar penggantian presiden, tidak akan membawa perubahan nasib bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Rizal Ramli selaku Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARuP), seperti dikutip dalam bukunya: Rizal Ramli, Lokomotif Perubahan.

Sebagai figur yang sejak dulu mendapat aspirasi dari banyak kalangan untuk kembali maju sebagai calon presiden 2014, Rizal Ramli sangat prihatin dengan kondisi di negeri ini yang makin hari kian tak jelas kepeduliannya terhadap perbaikan nasib bangsa.

Sehingganya, tak salah jika selama ini pula Rizal Ramli semakin intensif melakukan kunjungan ke berbagai daerah, untuk bersentuhan langsung dengan rakyat, mulai dari Parung, Tasikmalaya, Cirebon, Jombang, Jember, Pasuruan, Madura, hingga ke Mataram. Ia juga mengujungi Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga ke Papua, untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan. Kawasan Sumatera terus dijelajahi, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Bangka Belitung, Palembang, Riau hingga Lampung untuk bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik, kaum intelektual, dan menyambangi masyarakat hingga ke pasar-pasar tradisional. Dan akan disusul kunjungannya ke Sulawesi dan Kalimantan.

Selain memaparkan gagasan “Jalan Baru dan agenda perubahan”, Rizal Ramli juga kerap memotret kondisi riil masyarakat untuk menampung keluh kesah mereka mengenai kehidupan yang makin berat. Dari perjalanannya itu, Rizal Ramli menemui keluhan yang paling menonjol, yakni merosotnya taraf hidup mayoritas masyarakat, termasuk anjloknya omzet usaha menengah dan kecil hingga 40%.

Rizal Ramli bahkan sempat menyaksikan kebangkrutan industri kerajinan rotan sepanjang pantai utara Jawa – karena pemerintah SBY mengizinkan ekspor rotan mentah. Ratusan ribu tenaga kerja di industri rotan kehilangan pekerjaan. Sementara, China pun muncul sebagai produsen barang rotan terkemuka, yang bahan bakunya diimpor dari Indonesia. Dan masih banyak lagi keluhan yang ditemui Rizal Ramli, misalnya dari para pedagang yang merasakan kelesuan karena daya beli masyarakat pun turun drastis karena harga bahan kebutuhan pokok yang menggunung. Belum lagi masalah pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, kondisi sekolah-sekolah dan infrastrukturnya yang tidak layak, praktek pungli bagi siswa yang masih marak dan lain sebagainya, tentu membuat rakyat makin susah.

Dalam perjalanan ke berbagai daerah itu, hanya satu agenda yang selalu dibawakannya: Indonesia harus berubah. Indonesia harus meretas Jalan Baru, dan meninggalkan Jalan Lama yang sudah ditempuh oleh rezim Orde Baru hingga pemerintah SBY. Yang dimaksud Jalan Lama adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang disetir oleh negara-nega maju dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF-Bank Dunia, atau lebih dikenal sebagai Konsensus Washington. Kebijakan itu dijalankan oleh para ekonom Mafia Berkeley pada era Soeharto, yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, dan diteruskan oleh murid dan cucu muridnya seperti Boediono dan Sri Mulyani pada era pemerintahan SBY saat ini. Mereka dikenal sebagai “darling” IMFBank Dunia.

Kebijakan  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  Mafia  Berkeley  dan  anak-cucu muridnya sama dan sejurus sejak dulu, yakni mengikut pada pola kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF-Bank Dunia, seperti privatisasi BUMN, liberalisasi sistem keuangan dan perdagangan. Pendek kata, kebijakan propasar yang ugal-ugalan, yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin berkembang-biak lebih cepat ketimbang yang mampu diangkat dari kemiskinan lewat program penanggulangan kemiskinan. “Itulah yang kami namakan sebagai Jalan Lama,” kata Rizal Ramli.

Perubahan tidak bisa diserahkan kepada kekuatan status quo. Karena itulah, tak salah jika rakyat sebagian besar dari berbagai kalangan pun meminta agar Rizal Ramli merasa untuk segera tampil di gelanggang Pemilihan Presiden agar bisa menjalankan agenda perubahan secara fundamental. Sejumlah partai pun telah ada yang menaruh minat besar untuk mengusung Rizal Ramli sebagai calon Presiden, karena sosok Rizal Ramli memang dinilai amat cocok untuk membawa Indonesia menuju Perubahan Total tersebut.

Lihat saja, meski terus dijegal dan didzalimi sejak dulu oleh penguasa, toh Rizal Ramli pantang menyerah. Malah ia tetap konsisten memperjuangkan agenda perubahan yang diyakininya dapat mengangkat tinggi derajat ekonomi Indonesia ke depan. (Klik dan baca: Inilah Gagasan dan Agenda Perubahan Rizal Ramli)> muis/map

Inilah Gagasan dan Agenda Perubahan Rizal Ramli

[RR1online]:
BERIKUT ini adalah gagasan dan agenda Perubahan yang dicanangkan Rizal Ramli sejak diaspirasikan maju sebagai calon Presiden 2009 lalu:
1.Kedaulatan Politik:
Meski secara normatif dan formal Indonesia mengaku sebagai negara yang berdaulat, tetapi di dalam prakteknya pengaruh negara-negara besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan masih sangat dominan. Negara-negara berkembang seperti Malaysia, China, India, Brazil, dan Iran memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Tahun ini harus menjadi awal dari kebangkitan kedaulatan politik bangsa Indonesia.

2.Kedaulatan Ekonomi:
Dengan sengaja dan sistematis selama 45 tahun terakhir, kedaulatan ekonomi telah digadaikan kepada negara adidaya dan lembaga keuangan multilateral. Melalui ketergantungan hutang, kekuatan-kekuatan luar tersebut kemudian mendikte, memesan, dan mengijon undang-undang dan peraturan Pemerintah, bahkan ikut menentukan dalam penunjukan pejabat-pejabat ekonomi sehingga sesuai dengan kepentingan strategis jerat Washington (Washington Concensus).

Tidak aneh jika strategi dan kebijakan ekonomi sering lebih menguntungkan kepentingan diluar Indonesia ketimbang memberi manfaat untuk rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi bahkan sering menyebabkan proses pemiskinan struktural: rakyat Indonesia bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan alam
yang indah.

Agar rakyat lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi negara maju, maka kedaulatan ekonomi harus direbut sehingga proses pemiskinan struktural dihentikan dan kebijakan ekonomi memberi manfaat untuk rakyat dan kepentingan nasional.

3. Kedaulatan Pangan, Energi, Pertahanan dan Teknologi:Sebagai negara dengan penduduk 220 juta jiwa, adalah sangat penting untuk memiliki kedaulatan di bidang pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan di keempat bidang tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia.

4.Perubahan, Demokrasi dan Hak Asasi:Banyak kalangan yang menilai bahwa 10 tahun demokrasi dan reformasi tidak membawa manfaat bagi rakyat dan kejayaan Indonesia adalah akibat sistem yang terlalu demokratis. Mereka ingin mengembalikan jarum jam, ingin membawa Indonesia kembali kedalam sistem otoriter. Padahal Indonesia telah mengalami pemerintahan super-kuat selama 32 tahun. Hasilnya Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara besar di Asia, kesejahteraan mayoritas rakyatnya menyedihkan, gap antara yang kaya dan miskin luar biasa, dan tindakan anti demokratis serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat menonjol. Upaya mengembalikan sistem otoriter justru akan membuat Indonesia semakin mundur kebelakang, sistem yang sangat tidak populer dalam dunia yang semakin demokratis.

Perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.

5.Reformasi Kelembagaan:
-Reformasi Birokrasi; Sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat dan perang terhadap korupsi betul-betul bisa efektif. Perlu reformasi dalam sistem rekruitmen, sistem training, evaluasi, reward dan penalty birokrasi. Reformasi Partai Politik: Demokrasi dan reformasi selama 15 tahun gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat kerena telah dibajak oleh pikiran lama (neo-liberal) yang semakin memperkokoh neo-kolonialisme dan oligarki politik-ekonomi. Perlu segera dilakukan reformasi terhadap Partai Politik agar betul-betul menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Untuk itu perlu segera dilakukan reformasi pembiayaan partai-partai politik sehingga demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.

Seperti halnya di Jerman dan beberapa negara Eropa, partai-partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara sampai pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US$ 5 ribu per tahun. Dengan demikian, partai bisa merekrut kader-kader muda yang idealis dan cakap, pengeluarannya harus diaudit sehingga lebih transparan.

-Reformasi TNI dan POLRI:
Selama beberapa tahun terakhir reformasi TNI dan POLRI nyaris terhenti. Pemerintah Perubahan akan memperkuat TNI dari segi kualitas, peralatan militer, dan sistem pendukung agar TNI betul-betul bisa diandalkan untuk membela negara Republik Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut akan ditingkatkan untuk mendukung konsep negara maritim, mempertahankan
wilayah Kepulauan Indonesia, dan menghentikan pencurian kekayaan laut Indonesia. Realokasi Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya perlu dilakukan sehingga betul-betul mencerminkan konfigurasi strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.

Reformasi POLRI juga perlu dilanjutkan agar Kepolisian menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, dan bukan alat dari kekuasaan untuk membungkam pikiran masyarakat dan memasung demokrasi.

Dan inilah AGENDA PERUBAHAN yang ditawarkan Rizal Ramli:
1. Pangan yang surplus dan terjangkau:
Dalam waktu kurang dari 3 tahun, produksi pangan Indonesia harus surplus dan harganya terjangkau untuk rakyat. Indonesia yang selama ini menjadi importir produk pangan (beras, gula, kedelai, jagung, garam, dll) harus berubah menjadi eksportir produk pangan.
Indonesia bahkan bisa jadi lumbung pangan Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan:
1. Pembangunan waduk dan irigasi di sepanjang aliran Sungai Citarum, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan delta Membramo Papua.
2.  Ekstensifikasi bibit unggul dengan produktivitas yang lebih tinggi.
3. Peningkatan penggunaan pupuk organik dan nonorganik yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.
4. Pendirian Bank Pertanian yang akan meningkatkan akses kredit untuk petani.
5. Kebijakan harga yang akan menguntungkan petani melalui kebijakan tarif maupun non-tarif.
6. Pemberian tanah negara di luar Pulau Jawa kepada petani, diikuti dengan mekanisasi pertanian.

2. Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10%:
Selama 40 tahun Orba & baby Orba, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai 6%. Tingkat pertumbuhan ekonomi seperti itu adalah rata-rata (mediocre) dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur. Kinerja ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Philipina. Itulah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia, Korea,
Taiwan, dan China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia selama 45 tahun terakhir.

Jika kita hanya berbangga dengan pertumbuhan 6% maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Tanpa perubahan
jalan dan strategi, pada tahun 2045, setelah seratus tahun kemerdekaan, Indonesia akan semakin tertinggal, bahkan oleh negara seperti Vietnam. Mayoritas rakyat Indonesia masih akan tetap miskin.

Jepang di bawah Perdana Menteri Ikeda, dengan program Double Income Plan, pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 12% selama dua dekade. Itulah yang menyebabkan Jepang mampu mengejar ketinggalannya dari negara Barat. Demikian juga halnya, China selama 15 tahun mencapai pertumbuhan ekonomi 10 – 12% setiap tahun. Itulah yang mengakibatkan
China menjadi raksasa ekonomi di Asia.

Dengan Jalan Baru dan berbagai terobosan kebijakan, Indonesia akan mampu keluar dari krisis Jilid II ini dalam waktu kurang dari 2 tahun dan mempersiapkan dasar-dasar untuk menjadi negara yang kuat dan besar di Asia. Dengan tumbuh di atas 10% per tahun, maka akan tersedia lapangan kerja untuk pemuda pemudi Indonesia, peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Perubahan Struktur Ekonomi:
Struktur ekonomi gelas anggur merupakan hasil kebijakan ekonomi Orba dan baby Orba selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikuasai oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan “jago kandang” sehingga sering menjadi beban (liability) negara. Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang menunjukan kecilnya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukan puluhan juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memanjakan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin keuntungannya sangat tipis.

Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil, akan membuat  demokrasi  tidak  langgeng  karena  potensi  konflik  sosial  yang sangat besar dan dominasi politik dan kebijakan oleh kelompok ekonomi yang lebih kuat.

Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan sekadar “jago kandang“ tetapi juga “jado dunia”, yang kompetitif di dunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari “jago kandang” menjadi “jado dunia” harus dilakukan secara bertahap melalui kebijakan yang koheren. Dengan demikian mereka diubah dari “beban“ menjadi “manfaat” bagi negara dan bangsa Indonesia.

Berbagai kebijakan juga harus dilaksanakan untuk mengembangkan golongan dan usaha skala menengah yang independen. Di samping itu, berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan, harus dirancang untuk membantu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah.

Seperti diketahui, selama ini, pengusaha kecil langsung dikejar untuk membayar pajak jika keuntungannya di atas Rp18 juta. Batas minimum kena pajak tersebut harus dinaikkan menjadi Rp 60 juta sehingga penumpukan modal usaha kecil akan lebih cepat.

4. Pembangunan Jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua:
Pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa relatif tertinggal dan manfaat eksploitasi sumber daya alam untuk rakyat sangat terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas infrastruktur yang sangat tidak memadai. Pemerintahan Perubahan yang akan datang akan membangun jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, yang akan melewati daerah pusat-pusat pertanian, perkebunan, pertambangan dan kota-kota utama. Pembangunan jaringan kereta api tersebut akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung, dan biaya transportasi untuk rakyat dan produkproduk lokal akan lebih murah.

Pemerintah Perubahan akan memacu pembangunan fasilitas transportasi massal di kota-kota besar yang memiliki penduduk di atas 3 juta orang. Dengan transportasi massal tersebut, terutama kereta api kota dan subway, maka biaya tranfortasi penduduk perkotaan akan lebih murah, mengurangi kemacetan kota dan berbagai dampak negatif ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah Perubahan juga akan membangun jaringan pelabuhan laut dan udara sehingga ekonomi wilayah dan daerah di seluruh Indonesia akan meningkat. Pemerintah Perubahan juga akan menyelesaikan rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa 1.400 km, yang selama pemerintahan SBY baru selesai terbangun kurang dari sepuluh persen. Pemerintahan Perubahan juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega-watt, yang pelaksanaannya kurang dari 15 persen selama pemerintah SBY.

Pemerintah  Perubahan  juga  akan  mempercepat  diversifikasi  sumber-sumber energi alternatif, termasuk geotermal dan bioenergy. Pemerintahan Perubahan juga akan mengubah program bagi-bagi uang seperti BLT menjadi program pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, air bersih, irigasi tertier dan fasilitas MCK sehingga manfaatnya bisa meningkat berkali-kali lipat.

5. Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Mentah:
Selama ini Indonesia hanya menjual bahan baku dan bahan mentah. Seperti karet, cokelat, rotan, kopra, gas, batu bara, minyak bumi dan bahan-bahan tambang. Negara yang hanya penghasil dan eksportir bahan mentah tidak akan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera karena nilai jual bahan mentah sangat rendah dibandingkan dengan produk akhir. Untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih banyak, maka Pemerintahan Perubahan akan memacu pengembangan industri pengolahan bahan baku dan bahan mentah, serta produk-produk turunannya.

Pengembangan industri pengolahan secara besar-besaran akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru untuk pemuda-pemudi Indonesia, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

6. Peningkatan Manfaat Program Desentralisasi untuk Rakyat:
Desentralisasi telah berhasil mengurangi sentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat dan mendorong penguatan Pemerintah Daerah Tingkat II. Tetapi sayangnya, rata-rata anggaran 420 Pemda Kabupaten dan Kotamadya yang betul-betul untuk kepentingan rakyat baru mencapai 30%, bagian terbesar justru untuk keperluan eksekutif dan legislatif. Perlu perubahan segera agar supaya 70% anggaran Pemda betul-betul untuk kepentingan rakyat setempat. Perubahan tujuan anggaran tersebut dapat dicapai melalui peningkatan demokratisasi dan transparansi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Peranan dan fungsi Gubernur perlu ditingkatan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi program maupun anggaran.

7. Strategi Pembangunan Tanpa Utang:
Selama ini sepertiga dari sekitar Rp 1.000 triliun anggaran negara digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang. Sebagian besar dari beban utang tersebut telah dikorup oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan diketahui oleh Bank Dunia dan negara kreditor.

Utang  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  utang  najis  (odious debt) yang harus direnegosisasikan sehingga beban rakyat lebih kecil. Karena mental inlander, Indonesia telah 3 kali kehilangan momentum negosiasi hutang: ketika transisi otoriter ke demokratis, perang melawan terorisme, dan bencana Tsunami.

Ketergantungan terhadap hutang juga bisa dikurangi secara drastis dengan melakukan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum tanpa tebang-pilih, peningkatan efisiensi anggaran dan penghentian (moratorium) pembelian mobil dan rumah pejabat, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah.

Penghematan  dan  efisiensi  hanya  bisa  efektif  jika  dilakukan  reformasi birokrasi yang agresif. Ketergantungan terhadap utang juga bisa dikurangi dengan mengubah pola pengeluaran pemerintah terutama untuk pembelian barang-barang modal (capital spending), yang mencapai sekitar Rp 400 triliun setahun.

Pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, cukup dengan melakukan sewa-guna (leasing) sehingga pengeluaran untuk sewa-guna cukup senilai Rp 70 triliun. Penghematan sekitar Rp. 330 triliun per tahun bisa digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

8. Koreksi Peranan Bank Sentral:
Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/98, IMF dan Bank Dunia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengurangi peranan Bank Sentral dengan mengubah Undang-undang Bank Indonesia (BI).

Tugas utama Bank Indonesia hanya mengendalikan inflasi dan nilai tukar,  tetapi peranan Bank Indonesia dalam penciptaan lapangan pekerjaan (employment creation) dihapuskan. Padahal di negara yang sudah sangat maju seperti Amerika dan banyak negara Eropa, selain stabilisasi nilai tukar dan  pengendalian  inflasi,  Bank  Sentral  juga  bertugas  untuk  menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 1970-an, kredit likuiditas Bank Indonesia ikut memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor perkebunan sehingga Indonesia saat ini menjadi eksportir utama dunia untuk komoditas sawit, cokelat, dan karet.

Pengebirian Bank Indonesia harus dihentikan, Undang-undang Bank Indonesia harus direvisi sehingga fungsinya juga mecakup penciptaan lapangan kerja. Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berdagang kertas dan surat utang, tetapi juga memainkan peranan aktif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.(ref:buku RR Lokomotif Perubahan)

Inilah Pasangan Capres 2014 yang Terbaik untuk Bangsa

[RR1online]
KETIKA disadari bahwa negeri ini sesungguhnya masih diliputi dengan banyak masalah yang hingga kini juga tak kunjung mampu diselesaikan oleh pemerintah, maka tentu ada yang salah di negeri ini.

Di mana letak kesalahannya? Pertanyaan seperti ini rasa-rasanya tak perlu lagi dijawab! Cukup rakyat (di luar elit) saja yang merasakan dan memendam jawabannya hingga menggumpal serta membeku di dalam hati. Sebab, di kala rakyat menangis dan berteriak pun pemerintah tak lagi mendengarnya.

Hal tersebut diutarakan oleh Abdul Muis Syam selaku Koordinator Tim Relawan Pendukung Rizal Ramli (TRP-RR)-Regional Sulawesi, Maluku & Papua, usai membentuk Tim Relawan Wilayah Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2013), di Makassar.

Dikatakannya, barangkali memang betul, pemerintah yang sedang berkuasa saat ini hanya mendapat restu dari “bumi”, namun tidak dari “langit”. Dan barangkali juga memang betul, bahwa jabatan sebagai penguasa bisa menjadi rahmat namun boleh jadi juga sebagai musibah bagi diri dan bangsa di negeri ini.

“Silakan, bisa ditengok kembali, berapa banyak sudah peristiwa yang terjadi secara tragis. Musibah dan malapetaka begitu banyak terjadi dan berdatangan secara bertubi-tubi, -seakan tak mengenal ampun-,  menghantam negeri ini hingga sempoyongan dan babak-belur. Dan sungguh, peristiwanya pun telah melampaui akal sehat manusia,” ujar Muis.

Bagaimana tidak, katanya, belum sempat menarik nafas, tiba-tiba terdengar lagi hantaman bencana dan malapetaka berikutnya yang menelan korban yang tak sedikit. Dibuka dengan tsunami di Aceh, lalu disusul di mana-mana terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan kecelakaan-kecelakaan di darat, laut dan udara.

Segenap kalangan pun, katanya Muis, memandang bahwa semua itu adalah peringatan dari Tuhan Sang Pemilik Alam Semesta ini. Bahkan sebagian besar masyarakat lainnya menyimpulkan, bahwa Tuhan sudah mulai murka atas segala kemunafikan dan perilaku para pemimpin yang kelewat batas, --termasuk merusak lingkungan serta merampas dan melahap hak-hak rakyat kecil melalui korupsi, persekongkolan para elit menjual kekayaan alam negeri ini ke pihak asing untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

Belum lagi dengan angka kriminalitas yang mulai meningkat, misalnya, KDRT, pencurian, penculikan, perampokan, penjualan dan membuang bayi sendiri, adalah tanda bahwa rakyat sedang lapar, ekonomi mereka terpuruk.

Belum lagi kasus pembakaran Lapas, penyerangan kantor polisi, tawuran, aksi anarkis, adalah bagian dari bukti negeri ini sedang dipimpin oleh penguasa yang nampaknya sudah kehilangan kewibawaan, karena penguasa saat ini dinilai hanya lebih pandai mengurus diri, keluarga dan kelompoknya saja. Sementara, rakyat masih begitu banyak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah.

Padahal, lanjut Muis, dari semua masalah yang terjadi saat ini biangnya hanyalah terletak pada masalah EKONOMI. Sayangnya, masalah ekonomi inilah justru yang tak mampu diatasi oleh pemerintah saat ini. Ditambah lagi dengan masalah penanganan bidang yang banyak ditangani oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya jika sebuah pekerjaan dilakukan oleh bukan ahlinya.

Parahnya, pemerintah yang sejauh ini belum mempersembahkan prestasi apa-apa untuk negeri ini malah tega menghantam “perut” dan mencekik leher rakyat dengan kebijakannya menaikkan harga BBM. Meski setelah menghantam perut dan mencekik leher rakyat, pemerintah kemudian membujuk rakyat dengan BLSM yang sesungguhnya bukanlah sebagai solusi atas kesulitan ekonomi rakyat, sebab harga cabai saja saat ini sudah sangat tinggi mencapai Rp.100 ribu perkilo.

Menurut Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat (MKRI) Provinsi Gorontalo ini juga, kenaikan harga BBM bagi banyak pihak memandang,  adalah hanya akal busuk pemerintah dalam “mengamankan” kekuasaannya agar bisa tetap kokoh. Bahwa, harga BBM harus naik, supaya lawan-lawan politik tidak bisa berbuat banyak untuk demo dan menggulingkan kekuasaan karena pasti terhambat dengan cost-mobilisasi massa yang sangat tinggi terkait dengan harga BBM yang mahal.

Artinya, menurut Muis, orang-orang pasti akan lebih banyak menolak untuk melakukan demo karena ekonomi mereka saja saat ini sudah sangat susah, harga BBM naik menjelang pergantian tahun ajaran baru sekolah, dan memasuki bulan puasa dan lebaran. Sehingga dengan pertimbangan situasi seperti itulah pemerintah yakin bahwa rakyat tidak akan bisa berbuat apa-apa (melakukan demo dan aksi protes) selain mengeluh. Dan sungguh, pemerintah telah berhasil membuat rakyat ini kembali berada pada posisi “pasrah”.

Sehingga, menurut Muis yang juga sebagai Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Gorontalo ini, bahwa dengan menyadari kondisi tersebut di atas, rakyat saat ini hendaknya jangan bermasa bodoh, karena masih ada kesempatan untuk melakukan sebuah PERUBAHAN, yakni dalam ajang penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2014 mendatang. “Manfaatkanlah kesempatan itu dengan hanya memilih figur yang memiliki pemikiran, perjuangan dan pergerakannya benar-benar adalah hanya demi rakyat,” tegas Muis

Dan tanpa bermaksud memaksakan kehendak, katanya, maka figur pasangan Capres 2014 yang terbaik untuk mengatasi persoalan ekonomi bangsa dan negara ini adalah: pasangan DR. Rizal Ramli dan Puan Maharani (RAPI).

Mengapa harus RAPI? Sederhana saja, menurut Muis, Rizal Ramli (RR) di saat sebagai mahasiswa ITB telah pernah dipenjara karena melawan dan menentang agar Soeharto tak lagi menjadi Presiden. Selanjutnya, di era Pemerintahan SBY, RR pernah dijadikan tersangka karena memimpin demo dan memperjuangkan agar harga BBM tidak naik.

Lalu mengapa harus Puan Maharani? Muis menjelaskan, bahwa bentunya karena di antara cucu Bung Karno, maka Puan adalah yang paling kelihatan mewarisi darah politik kakeknya itu. Dan Rizal Ramli memiliki “kesamaan” dengan Bung Karno, yakni sama-sama dari ITB, sama-sama memperjuangkan nasib rakyat, pernah mendekam di penjara di Sukamiskin di bilik yang sama, dan dikenakan pasal yang sama yakni pasal 160 KUHP, bedanya Bung Karno dikenakan oleh Pemerintahan Belanda, sedangkan Rizal Ramli dikenakan oleh Pemerintahan Orba.

Bahkan Pemerintahan SBY pun sempat menjadikan Rizal Ramli sebagai tersangka dengan pasal yang sama, padahal ketika itu Rizal Ramli hanya turut berjuang bersama rakyat kecil dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM pada 2008 silam. Dengan dijadikannya Rizal Ramli sebagai tersangka, tidak sedikit pihak menduga dan bahkan merasa yakin bahwa Rizal Ramli sengaja dihambat agar tidak leluasa untuk maju sebagai calon presiden kala itu.

“Agar lebih bisa lebih mengetahui kedua figur ini, tak ada salahnya jika ditelusuri jejak rekam kedua figur tersebut, lalu  bandingkan dengan figur-figur lainnya. Selanjutnya, silakan menentukan pilihan dengan penuh kesadaran tentang masa depan bangsa dan negeri tercinta ini,” ajak Muis.