DPD-RI Siap Mendukung Rizal Ramli Capres 2014

[RR1-online]
DISADARI atau tidak, sesungguhnya Indonesia membutuhkan Presiden pada tahun 2014 seperti sosok DR. Rizal Ramli yang memiliki ideologi dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat kecil sejak dulu.

“Kita siap mendukung Bang Rizal Ramli. Ke depan Indonesia memerlukan presiden yang memiliki keberpihakan kepada bangsa dan rakyat secara jelas. Ini diperlukan agar kita tidak kembali mengalami masa-masa seperti tahun 1998,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Irman Gusman, dalam sebuah diskusi ekonomi terbatas di kompleks Senayan-Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Diskusi tersebut memang menghadirkan sosok Rizal Ramli selaku ekonom senior Indonesia yang telah mendunia. Tampak hadir sejumlah ekonom lainnya yang juga diundang, yakni guru besar IPB dan ekonom INDEF Bustanul Arifin, ekonom UI Faisal Basri, ekonom UGM Sri Adiningsih, serta pengamat keuangan Roy Sembel.

Menurut Irman, semua pihak secara jujur hendaknya sama-sama mengkritisi keadaan pasca-reformasi yang ternyata tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dibayangkan dan diharapkan. “Masukan-masukan yang diberikan Bang Rizal Ramli tadi sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami di DPD,” tutur Irman.

Selain Irman, di tempat terpisah, seorang anggota DPD-RI asal Provinsi Jambi Juniwati T Masjchun juga turut menyatakan dukungannya secara terbuka kepada Rizal Ramli sebagai Capres yang sangat ideal 2014.

“Saya baru tahu dan baru kenal dengan bapak di sebelah saya ini (Rizal Ramli, red). Tetapi apa yang dipaparkan beliau tadi, benar-benar membuka mata saya, bahwa Pak Rizal memang cocok menjadi Presiden Indonesia pada 2014. Walau menjadi pejabat yang cukup singkat, track-record beliau menunjukkan kebijakan ekonominya mengacu pada konstitusi yang bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat,” tandas Juniwati.

Pada Dialog Kenegaraan yang mengusung tema: “Meredam Gejolak Harga Sembako Jelang Ramadhan” itu, Juniwati menyatakan, bahwa saatnya Indonesia memerlukan presiden yang berani dan tegas dalam garis kebijakan ekonominya.

Ditegaskannya, tidak boleh lagi seorang presiden dan para pembantunya menerbitkan peraturan yang hanya menguntungkan kelompok pemilik modal, yang justru merugikan sebagain besar rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Rizal Ramli menguraikan kebijakan ekonomi yang dikembangkan pemerintah saat ini telah bergeser terlalu ke kanan. Sistem ekonomi neolib yang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar, benar-benar telah menjauhkan Indonesia dari ekonomi konstitusi. Bukan cuma ekonomi menjadi  sangat liberal, tetapi pendidikan dan kesehatan pun menjadi amat mahal dan bahkan tidak terjangkau samasekali sebagian besar rakyat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Preseiden Gus Dur ini, Indonesia harus mengembalikan pembangunan ekonomi ke tengah. Pancasila dan Undang Undang 1945 telah menetapkan garis ekonomi secara jelas, bukan komunisme bukan pula kapitalisme.

Dan sangat disayangkan, rezim yang berkuasa kini telah menarik kebijakan ekonomi terlalu ke kanan, yang menumbuhkan dan menyuburkan kapitalisme tanpa batas. Akibatnya, kesejahteraan semakin timpang dan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat malah semakin terpuruk.

Dikatakannya, keberpihakan rezim yang berkuasa saat ini sangat jelas arahnya, kekayaan alam yang berlimpah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pengelolaan dan penguasaan kekayaan tersebut malah diberikan kepada asing. Sehingga yang terjadi justru makin menyakiti hati rakyat, dan bahkan pula makin melebarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

“Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern, jarak antara yang kaya dan miskin selebar saat ini,” lontar Rizal Ramli yang kini juga sebagai Dewan Penasehat Ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai tokoh simbol pejuang perubahan ini tak lupa menggambarkan solusi yang patut ditempuh. Yakni kembali ke sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945. Setelah itu, segera disusun undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang semata berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tidak seperti sekarang, katanya, banyak undang-undang yang sengaja disusun berdasarkan pesanan lembaga internasional. Sehingga, menurutnya, tak perlu heran bila mereka (pihak asing) bisa menguasai sumber daya alam Indonesia yang justru merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.